Page 44 - MAJALAH 83
P. 44
lanjut berkaitan dengan materi-ma-
teri yang dianggap sangat krusial. UU tentang gelar akuntan. Soal keruangan
Untuk RUU Keistimewaan “Ini tidak sesuai lagi dengan kon- Menyinggung telah tuntasnya
Provinsi D.I. Yogyakarta, tambah Mar- disi saat ini karena tidak mengatur hal RUU Geospasial, Anggota Komisi VII
zuki, berkaitan dengan mekanisme yang mendasar didalam Akuntan Pub- DPR Bobby Adhityo Rizaldi dari Par-
penetapan atau pemilihan gubernur lik diantaranya dinamika serta perlin- tai Golkar mengatakan, RUU Geospa-
dan wakil gubernur DIY. Sedangkan dungan kepentingan umum,”jelasnya. sial ini bertujuan menghindari adanya
untuk RUU Intelijen Negara, berkai- Menurutnya, terdapat beberapa kekeliruan, kesalahan dan tumpang
tan dengan kewenangan lembaga ini hal perubahan didalam RUU ini, dian- tindih informasi yang berakibat pada
khususnya kewenangan penyadapan taranya perubahan pasal dari awalnya ketidakpastian hukum, inefisiensi ang-
dan penangkapan yang masih perlu 69 pasal menjadi 62 pasal. Selain itu garan pembangunan dan inefektivitas
kajian lebih mendalam. ada penambahan bab, dari semula 15 informasi.
Menyinggung Masalah Jaminan bab menjadi 16 bab. “Itu semua bertu- Informasi Geospasial dapat
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), juan mempermudah pemahaman dan memberikan informasi mengenai
Ketua DPR Marzuki Alie mengi- maksud yang terkandung didalam UU kerua ngan, sangat bermanfaat untuk
ngatkan kembali kepada Pemerintah,
bahwa Pasal 28H UUD 1945 dan UU
No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
mengamanatkan, setiap orang ber-
hak mendapat pelayanan keseha-
tan. UU No. 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, juga
memberikan amanat akan hak sehat,
sebagai perwujudan negara kese-
jahteraan. Oleh karenanya, setiap in-
dividu, keluarga dan masyarakat ber-
hak memperoleh perlindungan atas
kesehatannya, dan negara bertang-
gung jawab mengatur terpenuhinya
hak hidup sehat bagi penduduknya.
“Pemerintah untuk segera
melakukan evaluasi dalam penye- penandatanganan pengesahan RUU Geospasial oleh Komisi VII DPR
lenggaraan Jamkesmas, agar peris-
tiwa penelantaran pasien dapat ini,”paparnya. melakukan tindakan cepat dan te-
dihindarkan,”jelasnya. Terdapat beberapa Bab dianta- pat untuk penanggulangan bencana
Berkaitan dengan itu, Pimpi- ranya menyangkut Ketentuan umum, alam. Contohnya, bahaya banjir yang
nan Dewan sangat mengharapkan, bidang jasa, perijinan akuntan publik, mengancam Jakarta dan sekitarnya,
pembahasan RUU tentang Badan Kantor Akuntan Publik (KAP), kewa- dapat dievaluasi dan dikalkulasi de-
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jiban dan larangan, asosiasi KAP, mau- ngan cepat jika diketahui wilayah
yang merupakan luncuran RUU tahun pun pembinaan dan pengawasan. yang terancam, seberapa luas areanya,
2010, dapat segera dilanjutkan. Ke- Didalam RUU ini terdapat Komite bagaimana dengan ketinggian daerah
pada Pemerintah, diharapkan dapat Akuntan Publik yang berfungsi se- itu, jumlah penduduknya, masuk ke
melakukan dialog kembali untuk me- bagai lembaga banding sanksi admi- dalam administrasi mana, dan seterus-
nyelesaikan substansi yang krusial, nistratif dari menteri keuangan terha- nya. Sehingga dapat dilakukan evalu-
yang diatur dalam RUU ini. dap KAP. “Untuk persoalan pembinaan asi, rencana evakuasi, menghitung
dan pengawasan, telah diatur dalam logistik yang akan diperlukan, dan
RUU KAP Atur Profesi RUU KAP, wewenang tersebut telah lainnya.
Akuntan dilakukan oleh menteri keuangan Bobby menambahkan, selain
RUU Kantor Akuntan Publik dalam melakukan pembinaan, pe- itu RUU Informasi Geospasial ini pun
(KAP), kata Wakil Ketua Komisi XI ngawasan asosiasi, KAP, serta cabang kedepannya diharapkan dapat men-
DPR Achsanul Qosasih, merupakan KAP,”katanya. Selain itu, terdapat jaga keutuhan Negara Kesatuan Repu-
RUU yang mengatur Kantor Akuntan sanksi administratif, yang bertujuan blik Indonesia (NKRI) karena dengan
yang ada di Indonesia. karena sebe- mengedepankan profesi pekerjaan RUU ini dapat terlihat jelas mengenai
lumnya RUU ini hanya diatur didalam mereka. batasan-batasan wilayah daerah ma-
peraturan Kementerian Keuangan dan sing-masing kota, maupun Provinsi.(si)
| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P
