Page 42 - MAJALAH 83

diskriminatif yang selama ini meming- Sekarang keluarga perkawinan cam- atas pengesahan RUU Keimigrasian.
girkan hak-hak keluarga perkawi- puran memiliki payung hukum baru Ibu satu anak berusia enam tahun ini
nan campuran, terutama mengenai yang meletakkan posisi keluarga kami menilai pasal-pasal dalam UU mem-
buat dirinya sebagai pelaku kawin
campur merasa tenang. Silvi yang
juga Direktur Indonesian Mix Couple
Marriage from Pakistan menyebut
semua aspirasinya sebagai istri WNA
sudah tertampung.
Dia juga mengatakan UU ini sa-
ngat membantu termasuk terhadap
warga Indonesia yang suami atau
istrinya berasal dari 12 negara rawan
yang sering mendapatkan perlakuan
diskriminatif. Dengan UU Keimigra-
sian yang baru ia berharap tidak ada
lagi pendiskriminasian atas hak-hak
asasinya karena bersuamikan warga
Pakistan. “Tidak semua warga Pakistan
itu teroris, tidak semua warga Pakistan
itu penjahat,” tandasnya. Ia menam-
bahkan organisasi yang dipimpinnya
saat ini sedang membimbing sekitar
98 orang yang akan menikah dengan
warga Pakistan.
TPAC berharap pemerintah dapat
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kanan) dan Ketua Panja RUU Keimigrasian Fahri Hamzah (tengah) segera menindaklanjuti lahirnya UU
dengan merumuskan peraturan
pelaksana karena menurut mereka
efektivitas pelaksaan UU bergantung
kepada PP yang dihasilkan. Julie Mace
menegaskan siap mendukung peme-
rintah dalam merumuskan peraturan
pelaksanaan UU dengan memberikan
input, usulan dan data yang dapat
membantu mempercepat penyelesai-
annya.
Kepada wartawan usai rapat
Menkumham Patrialis Akbar me-
nyatakan pemerintah memberi per-
lindungan bagi masyarakat yang
mengalami kawin campur, dengan
catatan perkawinan tersebut sah se-
cara hukum. Ia mengingatkat UU Kei-
migrasian telah menyiapkan sanksi
Suasana antrian di kantor imigrasi tegas bagi pihak yang melakukan
aturan Izin Tinggal Tetap (Permanent setara dan terlindungi secara hukum perkawinan semu dengan warga nega
Residence). Sebelumnya keberadaan seperti keluarga lain di Indonesia,” ra asing, misalnya untuk kepentingan
seorang WNA yang merupakan ang- kata Julie Mace anggota Tim Advo- bisnis. “Perkawinan semu mendapat
gota keluarga perkawinan campuran kasi Keluarga Perkawinan Campuran sanksi paling lama 5 tahun akumulatif
tidak diatur secara khusus, terpisah – TPAC. denda 500 juta rupiah. Kasus perkawi-
dari kelompok WNA yang lain. Silvi Kurnia Prihapsari anggota nan seperti ini pernah kita temukan
“Undang-undang ini sudah sa- TPAC yang menikah dengan warga motifnya untuk cari duit, sanksinya
ngat lama kami tunggu kelahirannya. negara Pakistan memberikan apresiasi tegas,” demikian Patrialis. (iky)

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |

TH. XLII, 201 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P