Page 41 - MAJALAH 83

LEGISLASI

RUU Tentang Keimigrasian Disahkan

Arus globalisasi yang
terjadi dewasa ini telah
menyebabkan terjadinya
perubahan pada berbagai
aspek kehidupan
masyarakat.
RUU tentang Keimigrasian
yang merupakan revisi UU
no. 9 tahun 1992
berupaya menjawab kondisi
itu dengan peraturan yang
memodernisasi pendekatan
keamanan sekaligus
melakukan penghormatan
terhadap nilai-nilai HAM.

Lahirnya UU keimigrasian yang
baru memiliki landasan filoso-
“fis dan sosiologis dengan para- Ketua Panja RUU Keimigrasian, Fahri Hamzah saat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna
digma mencegah penyalahgunaan orang dan penyeludupan manusia. nyidik Pegawai Negeri Sipil Keimi-
wewenang. Reformasi birokrasi dan Beberapa poin penting yang grasian diberi wewenang sebagai
pelayanan publik yang efektif, efisien menjadi aspirasi keluarga perkawinan penyidik tindak pidana keimigrasian.
serta memiliki kepastian hukum,” te- campuran juga diakomodir, dianta- Ditetapkan pula, Rumah Detensi se-
gas wakil ketua Komisi III DPR RI Fahri ranya tentang pemisahan kategori bagai tempat penempatan sementara
Hamzah saat menyampaikan laporan WNA, proses mendapatkan izin ting- bagi orang asing yang melanggar
dalam rapat paripurna di Gedung DPR gal yang lebih mudah persyaratan- peraturan perundang-undangan dan
RI Senayan, Jakarta, Kamis (7/4). nya dan diberikan untuk waktu ti- korban perdagangan orang seta pe-
Fahri yang juga Ketua Panja RUU dak terbatas dengan tetap memiliki nyeludupan manusia.
Keimigrasian menjelaskan ada bebe- kewajiban melapor ke Kantor Imi- “Undang-undang ini kami ang-
rapa rumusan pembaruan yang ber grasi setiap 5 tahun tanpa biaya. UU gap monumental,” kata Wakil Ketua
hasil disepakati diantaranya penera- juga memberikan pemenuhan hak DPR RI Priyo Budi Santoso. Pada saat
pan Sistem Informasi Manajemen Kei- dasar mencari nafkah bagi pasangan memimpin rapat paripurna ia secara
migrasian sebagai penunjang pelak- perkawinan antar bangsa demi kebu- khusus memberikan aspirasi kepada
sanaan fungsi keimigrasian dengan tuhan hidup keluarganya. hadirin yang berada di balkon yang
perangkat dan aplikasi teknologi Ditetapkan pula perluasan per- terdiri dari organisasi Aliansi Pelangi
informasi dan komunikasi. “Imigrasi spektif pengawasan keimigrasian Antar Bangsa (APAB) dan Masyara-
ibarat pintu gerbang yang bisa dielek- yaitu pengawasan yang berbasis data kat Perkawinan Campur Indonesia
tronisasi, ini akan membuat sistem dan informasi, pengawasan lapangan (PerCa). ‘Fraksi balkon’ yang sebagian
kita menjadi lebih bersih,” tekannya. yang menyertakan tim dari badan besar para Ibu, beberapa diantaranya
Ditetapkan pula pengaturan ste- atau instansi pemerintah terkait, serta dari manca negara merespon sapaan
rilisasi area imigrasi di setiap Tem- penguatan fungsi intelijen keimigra- tersebut dengan melambaikan ben-
pat Pemeriksaan Imigrasi di bandara, sian. dera kecil yang bertuliskan Bravo UU
pelabuhan dan pos lintas batas. UU UU juga mengatur sangsi tin- Keimigrasian.
juga memberi kewenangan preventif dakan administratif keimigrasian se- APAB dan PerCa menilai Panja
dan represif Menteri Hukum dan HAM bagai salah satu proses penegakan RUU Keimigrasian Komisi III DPR RI
dalam penanganan perdagangan hukum di luar sistem peradilan. Pe- berhasil menyelesaikan berbagai isu

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P