Page 65 - MAJALAH 140

yang ada di kampus IAIN Lampung
perlu ditingkatkan guna mengurangi
kesenjangan yang terjadi antara
perguruan tinggi yang ada di
bawah Kemenristekdikti dengan
Kementerian Agama.
“Perguruan tinggi di bawah
Kemenristekdikti bisa lebih fokus
untuk mening katkan kualitas
akademiknya, sedangkan perguruan
tinggi yang ada di bawah Kemenag
harus disibukkan dengan urusan
sarana dan prasarana selain juga
memikirkan peningkatan kualitas
akademik,” tegas politisi F-PG itu.
Untuk merealisasikan hal tersebut,
Deding mendesak Kementerian
Agama harus berani melakukan
terobosan konkret seperti realokasi
foto: kresno/iw Nasional).
SB SN (Surat Berharga Syariah
“IAIN layak menjadi universitas
unggulan di kalangan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri
Tim Kunker Komisi VIII DPR RI meninjau pembangunan MAN IC yang mangkrak di Palangkaraya, (PTKIN) maupun seluruh universitas
Kalimantan Tengah.
di Indonesia. Komisi VIII DPR RI akan
berjuang untuk merealisasikan hal
mengatakan terkait masalah Sarpras IAIN Lampung Perlu tersebut” imbuh politisi F-PG itu.
sengketa tanah ini sebenarnya Ditingkatkan Selain itu, pihaknya juga akan
hanyalah soal komunikasi yang Di Provinsi Lampung, Komisi mempertimbangkan usulan terkait
kurang baik. Dia menjelaskan karena VIII DPR RI mengunjungi Kampus Rancangan Undang-Undang (RUU)
sebenarnya ini adalah program baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sedang dibahas yaitu RUU
dan juga untuk kebaikan masyarakat Raden Intan Lampung, di Sukarame, Pengembangan Madrasah dan Pondok
setempat yang dibuat Pemerintah Kota Bandar Lampung. Wakil Ketua Pesantren dan juga RUU Pendidikan (sf/eno/rnm)
Daerah (Pemda). Komisi VIII DPR RI Deding Ishak Tinggi Islam untuk diajukan sebagai
“Sa ya min ta masyar aka t mengatakan, sarana dan prasarana UU usul inisiatif DPR RI . 
mempercayakan masalah ini kepada
Pemda, Terkait uang ganti rugi,
sebenarnya Walikota Palangkaraya
bukannya tidak ingin memberikan
tetapi dia tidak memiliki kewenangan
untuk memberikan uang jika tidak
ada bukti surat kepemilikian dari
masyarakat setempat yang mengaku
pemiliki tanah yang sedang dibangun
MAN IC tersebut,” ujar politisi asal
dapil Jawa Timur itu.
Di tempat yang sama Walikota
Palangkaraya, Riban Satia mengatakan
sebelum proyek MAN IC tersebut
dibangun, tidak ada pihak yang
mengatakan atau mengakui bahwa
lahan seluas 45 hektar tersebut milik
warga setempat atau dengan kata lain
itu milik negara. Kemudian pada saat
proyek tersebut sedang berlangsung foto : Ria/iw
tiba-tiba ada pihak-pihak tertentu
yang mengakui bahwa itu tanah milik Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin M. Singajuru didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak
masyarakat. menerima cenderamata dari Rektor IAIN Lampung.

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 65