Page 63 - MAJALAH 140

dioperasikan semaksimal mungkin Pada bagian lain, dia juga menyoroti aset hutan kemenyan terus mengalami
jika nantinya Pelabuhan Muara Sabak soal kesiapan SDM di Malut. Bila SDM penebangan,” kata Dosmar.
sudah berjalan. “Saya tahu masyarakat bagus, lanjutnya, pengelolaan BUMN dan Dia menjelaskan bahwa di dunia
di seputar pelabuhan Talang Duku pemerintahan juga membaik. Untuk itu, hanya ada 3 negara penghasil kemenyan
itu resah karena mereka menduga program CSR BUMN bisa pula diarahkan yang bagus, yaitu Indonesia di daerah
pelabuhan itu akan ditutup. Saya harap untuk pemberdayaan SDM di Malut. Tapanuli Humbang Hasundutan, disusul
dua pelabuhan kalau bisa berjalan Nur Hasan mengingatkan tentang Vietnam dan Yunani. Dan hingga saat
sekaligus,” jelasnya. faktor historis Malut yang sangat ini belum ada langkah konkrit untuk
panjang. Sebelum Indonesia merdeka, meningkatkan komoditas-komoditas ini.
sudah berdiri empat kesultanan di Menanggapi hal tersebut anggota
Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Komisi VI Irmadi Lubis mengingatkan
Jailolo. Ketika kemerdekaan Indonesia bahwa sudah ada UU Resi Gudang di
diproklamirkan, empat kesultanan ini mana negara dapat membangun gudang
menyatakan kesetiaannya pada NKRI. untuk para petani di daerah. “Jadi sistem
Bahkan, kesultanan di Malut telah Resi Gudang itu melindungi petani dari
memberi sumbangsih terbaiknya permainan harga, kalau harga sedang
bagi Indonesia. Namun, ketika Malut merosot dia tidak perlu jual, dimasukkan
telah ditetapkan sebagai provinsi baru dalam gudang yang berstandar jaga
sejak 1999, pemerintah pusat kerap kualitas panen dan petani mendapatkan
Resi yang dapat ditukarkan di bank untuk
memberi harapan kesejahteraan dan
foto : Husen/iw kemajuan bagi Pemprov Malut dan mendapatkan modal, “ jelas politisi PDIP
Dapil Sumatera I ini. Dengan demikian
rakyatnya. Ternyata, harapan itu tak
banyak direalisasikan, terutama oleh
petani tidak perlu menjual pada pengijon
Pemerintahan Jokowi saat ini.
atau berhutang pada rentenir.
Dia menyayangkan masih banyak
Selain itu, dalam kunjungannya ke
Anggota Komisi VI DPR RI Nur Hasan Zaidi Provinsi Sumatera Utara, Komisi VI kepala daerah yang tidak perhatian
menemukan adanya implementasi dari terhadap program yang benar-benar
Ia pun juga meminta pada pemerintah UU Resi Gudang yang belum merata. dibutuhkan oleh rakyatnya. “Saya
untuk serius dalam membuat perencanaan Dalam kunjungan kerja yang dipimpin harapkan kepala daerah di Sumatera
kerja, agar nantinya hasil yang dibangun Ketua Komisi VI Teguh Juwarno ini Utara ini mengingat dan melaksanakan
benar-benar dapat bermanfaat bagi melakukan pertemuan dengan jajaran peraturan yang telah dibuat dan
masyarakat Jambi. Jangan sampai, Pemprov dan Pemerintah tingkat II yaitu terprogram oleh negara, supaya bisa
pelabuhan sudah dibangun tapi tidak bisa Bupati dan beberapa SKPD (Satuan Kerja dikembangkan ke bawah. Bukan hanya
dimanfaatkan secara maksimal. Perangkat Daerah) di Kantor Gubernur menjadi kepala daerah penikmat
Ditempat lain, rombongan Komisi Sumatera Utara, Medan, Senin (01/08). kekuasaan,” pungkasnya.
VI yang mengunjungi Maluku Utara Bupati Humbang Hasundutan, Terkait temuan yang diperoleh
(Malut) juga menemukan kinerja BUMN Dosmar Banjarnahor mengungkapkan dalam kunjungan kerja kali ini, Wakil
yang belum mampu mensejahterakan bahwa daerahnya kesulitan dalam Ketua Komisi VI Farid Al-Fauzi
rakyatnya. Demikian disampaikan mengembangkan komoditas daerahnya mengatakan akan menindaklanjuti
Anggota Komisi VI DPR RI Nur Hasan “Ada dua permasalahan, daerah kami dalam rapat Komisi VI dengan mitra
Zaidi usai mengikuti pertemuan dengan hampir 90% hidup dari pertanian yang kerja terkait saat memasuki pasa
sejumlah BUMN di Ternate, Malut, Selasa terkendala permainan harga pasar persidangan mendatang. Ia berharap
(02/08). Padahal, kekayaan alam dan serta pupuk yang mahal serta produksi dapat terus menampung masukan dari
pariwisata di Malut sangat potensial. kemenyan yang tidak mengalami masyarakat untuk diperjuangkan di
“Kata kuncinya sinergi dan koordinasi kemajuan dalam perdagangan, justru pemerintah pusat. (hs)
antara BUMN, Pemda, dan kementerian
terkait belum berjalan. Mestinya antara
pelayanan dan bisnis bisa berjalan
beriringan, sehingga kesejahteraan
masyarakat pun bisa membaik. Sinergi
dan koordinasi masih jadi barang mahal,”
ujar politisi PKS ini.
Ditambahkan, Nur Hasan, investasi
jangka panjang di Malut harus pula
diperhatikan oleh sejumlah BUMN. Investasi
yang panjang tentu akan membawa dampak
kesejahteraan bagi rakyat. “Kementerian
BUMN harus mengarahkan investasi jangka
panjang. Apalagi, di Malut ada ‘sepenggal foto: Rizka/iw
surga’, yaitu kekayaan alam dan pariwisata.”
ujar Nur Hasan.
Tim Kunker Komisi VI DPR RI foto bersama dengan jajaran Pemprov Sumatera Utara.

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 63