Page 67 - MAJALAH 140

menyempat kan untuk kunjung kerja
ke rumah sakit umum daerah Wates,
dalam kesempatan itu anggota Komisi
IX DPR RI, Ribka Tjiptaning (F-PDIP)
melontarkan usulan supaya setiap
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
menghapus pelayanan kelas perawatan.
Ia beralasan karena dana yang
digunakan RSUD berasal dari uang
rakyat sehingga tidak boleh melakukan
pembedaan dalam memberikan
pelayanan kesehatan, semua warga
negara mendapatkan hak yang sama.
“RSUD tidak boleh ada kelas,” katanya
saat berdialog dengan Bupati Kulon
foto : Eko/iw pembedaan kelas akan mengakibatkan
Progo.
Menurut Politisi P-DIP ini, jika
rakyat miskin menjadi korban. Banyak
masyarakat miskin yang tidak dapat
Tim Kunker Komisi IX DPR RI mengunjungi RSUP H. Adam Malik, Medan.
memperoleh perawatan karena tidak
mempunyai biaya yang cukup untuk
untuk memperkuat kewenangan Dr.R. Gatot Titus Wiratsongko, saat berobat dikelas tertentu. “Sering kita
lembaga pengawas ini. pertemuan tersebut Pihak RS Bethesda mendengar warga miskin ditolak dari
“Kita perlu memperkuat dan mengatakan bahwa ada pemeriksaan rumah sakit,” ujarnya.
merevisi Undang-Undang Badan dari kepolisian dan ada oknum dari RS Ribka menilai pembagian kelas
Pengawas Obat dan Makanan,” usul tersebut yang terlibat. yang diperbolehkan di rumah sakit
Anggota Dewan dari dapil Jawa Tengah Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI adalah berdasarkan jenis penyakit.
VII, setelah melakukan Kujungan Perjuangan Dr. Karolin Margret Natasa Perlindungan hak pasien juga
Lapangan ke Badan Pengawas Obat meminta untuk mengevaluasi kembali tercantum dalam pasal 32 Undang-
dan Makanan di Sumut, belum lama ini. terhadap pengelolaan limbah rumah Undang No. 44 Tahun 2009 tentang
Dia menjelaskan, saat ini BPOM sakit dan penggunaan vaksin palsu, agar Rumah Sakit. untuk menghapus
hanya memiliki kewenangan untuk tidak terulang kasus - kasus yang serupa, pelayanan kelas di rumah sakit
berkoordinasi saja, leading sector tetap sehingga tidak ada yang di rugikan. memang diperlukan terobosan.
ada di Kementerian Kesehatan. Amelia Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo,
memberi contoh lembaga sejenis yang mengemukakan, jangan sampai yang dalam paparannya di hadapan Komisi
ada di negara lain seperti Amerika dan selalu disalahkan adalah oknum, harus IX DPR RI, mengatakan, RSUD Wates
Singapura, yang memiliki kewenangan ada model perubahan pengawasan yang saat ini sedang mengembangkan dan
secara proporsional dengan tanggung lebih ketat lagi terhadap pengelolaan melaksanakan Layanan Prima bagi (man/oji/eko)
jawab yang dibebankan, sehingga tidak limbah rumah sakit. masyarakat, diantaranya RSUD Tanpa
ada tugas yang luput dari kerjanya. Tim Komisi IX DPR RI juga Kelas. 
Bahkan sampai industri rumah tangga
dan jajanan anak di sekolah tidak luput
dari pengawasan dan pemantauan
lembaga tersebut.
“Kewenangannya ditambah,
sehingga dapat menjalankan tugas dan
fungsi secara maksimal,” imbuh Politisi
dari Fraksi Partai NasDem.
Vaksin Palsu
Dalam kunjungannya ke Rumah
Sakit (RS) Bethesda Yogyakarta, Tim
Komisi IX DPR RI ingin cari gambaran
tentang terkait indikasi dugaan
laporan menjadi pemasok botol bekas
untuk digunakan sebagai kemasan
vaksin palsu. foto : Andri/iw
Tim Kunker Komisi IX DPR RI
diterima langsung Direktur RS Bethesda Tim Kunker Komisi IX DPR RI mengunjungi Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 67