Page 58 - MAJALAH 121
P. 58
KUNJUNGAN KERJA
Masalah Pertanahan Butuh
Perhatian Serius
ersoalan tanah atau agraria Aula Kantor BPN, pekan ketiga De nah ini,” kata Wakil Ketua Komisi II,
merupakan masalah yang sember 2015. Selain dengan Kanwil sekaligus Ketua Tim Kunker Wahi
riskan dan krusial. Bahkan, BPN Kalsel, Tim Kunker Komisi II din Halim.
Pakibat dari permasalahan juga melakukan pertemuan de ngan
pertanahan ini menyebabkan seng Gubernur Provinsi Kalimantan Permasalahan itu, tambah Politisi
keta lahan, hingga pertumpahan Selatan, Komisi Pemilihan Umum FPD ini, juga menyangkut kepe
darah. Untuk itu, dibutuhkan ber Daerah Kalsel dan Badan Pengawas milikan lahan di wilayah Indonesia
bagai program dan kebijakan untuk Pemilu Daerah Kalsel. oleh asing, melalui saham perusa
meminimalisir masalah ini. Selain haan Indonesia. Sehingga, ada ga
itu, juga dibutuhkan sumber daya “Banyak permasalahan tanah di gasan membentuk peradilan tanah,
manusia yang mumpuni, bukan sini, dari alih fungsi, kemudian ak supaya hakim pengadilan mema
hanya dari segi jumlah, namun juga tifitas pertambangan yang telah hami hukum pertanahan, termasuk
kompetensi dan fisik personilnya. mengambil lahan di kawasan hutan mempercepat proses persidangan
lindung. Lahan selesai ditambang, pertanahan. Karena selama ini, ni
Demikian terungkap ketika Tim namun tidak direklamasi. Ini bisa lai Wahidin, permasalahan tanah
Kunjungan Kerja Komisi II melaku digugat melalui pengadilan karena cukup parah, peradilannya tidak
kan pertemuan dengan Kantor melanggar lingkungan hidup, me antisipatif, dan penanganannya ti
Wilayah Badan Pertanahan Nasio lalui pengadilan. Bisa kena tindak dak optimal.
nal Provinsi Kalimantan Selatan, di pidana. Cukup rawan juga soal ta
58 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015