Page 58 - MAJALAH 121
P. 58

KUNJUNGAN KERJA








































                Masalah Pertanahan Butuh


                                Perhatian Serius










                 ersoalan tanah atau agraria   Aula Kantor BPN, pekan ketiga De­  nah ini,” kata Wakil Ketua Komisi II,
                 merupakan masalah yang    sember 2015. Selain dengan Kanwil   sekaligus Ketua Tim Kunker Wahi­
                 riskan dan krusial. Bahkan,   BPN Kalsel, Tim Kunker Komisi II   din Halim.
          Pakibat dari permasalahan        juga melakukan pertemuan de ngan
          pertanahan ini menyebabkan seng­  Gubernur Provinsi Kalimantan  Permasalahan itu, tambah Politisi
          keta lahan, hingga pertumpahan   Selatan, Komisi Pemilihan Umum    F­PD ini, juga menyangkut kepe­
          darah. Untuk itu, dibutuhkan ber­  Daerah Kalsel dan Badan Pengawas   milikan lahan di wilayah Indonesia
          bagai program dan kebijakan untuk   Pemilu Daerah Kalsel.          oleh asing, melalui saham perusa­
          meminimalisir masalah ini. Selain                                  haan Indonesia. Sehingga, ada ga­
          itu, juga dibutuhkan sumber daya   “Banyak permasalahan tanah di   gasan membentuk peradilan tanah,
          manusia yang mumpuni, bukan      sini, dari alih fungsi, kemudian ak­  supaya hakim pengadilan mema­
          hanya dari segi jumlah, namun juga   tifitas pertambangan yang telah   hami hukum pertanahan, termasuk
          kompetensi dan fisik personilnya.  mengambil lahan di kawasan hutan   mempercepat proses persidangan
                                           lindung. Lahan selesai ditambang,   pertanahan. Karena selama ini, ni­
          Demikian terungkap ketika Tim    namun tidak direklamasi. Ini bisa   lai Wahidin, permasalahan tanah
          Kunjungan Kerja Komisi II melaku­  digugat melalui pengadilan karena   cukup parah, peradilannya tidak
          kan pertemuan dengan Kantor      melanggar lingkungan hidup, me­   antisipatif, dan penanganannya ti­
          Wilayah Badan Pertanahan Nasio­  lalui pengadilan. Bisa kena tindak   dak optimal.
          nal Provinsi Kalimantan Selatan, di   pidana. Cukup rawan juga soal ta­



          58 PARLEMENTARIA  EDISI 121 TH. XLV, 2015
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63