Page 60 - MAJALAH 121

KUNJUNGAN KERJA

janya. Pemahaman teknologi juga Warga kita saja bisa digusur, kenapa “Saya kecewa mendengar jawaban
kita harus tanamkan untuk bisa kita sangat takut dengan kepenti­ BPN Kanwil Kalsel, karena mere­
membuat teknologi ini agar bisa ngan asing,” kata Diah, seolah ber­ ka bilang tidak ada land register.
menyertai pekerjaan­pekerjaan di tanya. Permasalahan utama pertanahan
lingkungan Kementerian Agraria itu adalah di land register. Karena
dan Tata Ruang,” jelas Politisi F­PDI Untuk itu, politisi F­PDI Perjuangan kalau land register jelas, maka se­
gala sesuatunya akan menjadi jelas.
Lahan kan tidak bertambah, jum­
lahnya masih tetap sama. Sekian
tahun mengurusi tanah, ditangani
banyak Sumber Daya Manusia, dan
didukung oleh teknologi dan biaya
yang tidak sedikit, kok masalah land
register saja tidak selesai,” tegas
Rufinus.

Sehingga, tambah Politisi F­Hanura
ini, dengan tidak adanya land regis-
ter itu, muncullah gugatan, persoa­
lan baru, hingga pengabaian terha­
dap hak wilayah, karena dijajah oleh
kepentingan. Pasalnya, BPN menilai
regulasi land register bukan men­
jadi hal yang utama dalam penyele­
saian masalah tanah, namun hanya
sebatas administrasi.

“Kanwil BPN Kalsel mengatakan
Perjuangan ini. ini menilai permasalahan agraria selama ini banyak masalah seputar
atau lahan ini sangatlah penting. tanah karena mereka tidak mema­
Kekayaan Alam Dikuasai Tata kelola pertanahan itu pada hami filosofi tanah itu di dalam cul-
Oleh Negara akhirnya memang sangat urgent. ture kita. Tidak ada sesuatu yang
Sehingga kepentingan bersama signifikan yang mereka lakukan
Anggota Komisi II Diah Pitaloka dan hak satu sama lain dapat diatur untuk mengurusi masalah perta­
menyatakan, kepemilikan lahan dalam ranah tata aturan dan tata nahan ini. BPN Kanwil Kalsel harus
asing harus dibatasi, dimanapun kelola yang jelas. memperbaiki land register. Jika ini
di wilayah Indonesia. Bahkan, di beres, maka semua akan beres. Jika
negara manapun pasti ada ba­ “Yang harus di­clear­kan itu per­ ada gugatan, lumrah saja, karena ini
tasan kepemilikan lahan oleh asing. tama konsep tata ruang kita. Tata hak orang. Tapi permasalahan bisa
Mengingat, Undang­undang me­ ruang itu memiliki peran stra tegis kitra, jika sudah ada land register,”
ngatur bumi, air, dan kekayaan di dalam menata ruang hidup di neg­ imbuh Politisi asal Dapil Sumatera
dalamnya dikuasai oleh negara, dan ara ini supaya menyejahterakan Utara II ini.
digunakan sebesar­besarnya untuk rakyat,” imbuh Politisi asal Dapil
kepentingan rakyat. Jawa Barat III ini. Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN
Provinsi Kalimantan Selatan Binsar
“Yang mutlak menguasai tanah dan Sementara, kekecewaan harus Simbolon menyatakan bahwa pi­
air kita itu negara, untuk digunak­ diterima oleh Anggota Komisi II haknya kekurangan personil. Dalam
an sebesar­besarnya kepentingan Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Ia setahun, setidaknya 600­800 pega­
rakyat. Yang saya heran, masyara­ mengaku kecewa, karena perma­ wai pensiun. Namun, Kemenpan
kat sendiri saja setifikatnya kadang salahan pertanahan mengenai land hanya mampu menyediakan 200­
tidak jelas. Kita yang warga negara register di Indonesia, khususnya 300 pegawai saja.
sendiri saja belum jelas hukum­ Provinsi Kalsel tak kunjung usai.
nya, kok kita malah lebih memberi Padahal, lahan tidak bertambah dan Ia juga menyatakan, Kanwil BPN
jaminan hukum kepada orang asing. jumlahnya masih tetap sama. Kalsel dalam kurun waktu 2012­

60 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015