Page 59 - MAJALAH 121

“Nantinya, sistem peradilan tanah memang kondisi pertanahan di Joko Widodo, tidak terburu­buru
akan dibuat Undang­undangnya Kalsel ini cukup berat, maka dibu­ membuat kebijakan moratorium
tersendiri. Jadi ada UU Pertanahan tuhkan SDM yang memadai dan kepegawaian. Pasalnya, pemerintah
dan UU Peradilan Pertanahan. Soal teknologi yang canggih. Sehingga melakukan moratorium kepega­
RUU Pertanahan, akan kita diskusi­ dapat menyelesaikan berbagai per­ waian, namun di satu sisi, personil
kan di Komisi II, baru kita bawa ke soalan tanah di provinsi berjuluk yang ada saat ini masih kurang.
publik. Mulai masa persidangan Lambung Mangkurat ini.
awal tahun depan. Kita juga akan “Masih banyak personil yang be­
bicarakan hal ini dengan Kemen­ Hal senada diungkapkan oleh Ang­ lum tercukupi. Untuk itu, terkait
terian Agraria dan Tata Ruang, bah­ gota Komisi II Agung Widyantoro. dengan pengadaan pegawai, kami
wa ada problematika yang kompleks Ia mengungkapkan, persoalan per­ meminta ada catatan khusus, teru­
mengenai agraria,” kata Politisi asal tanahan adalah masalah yang cu­ tama untuk pegawai pendidikan,
Daerah Pemilihan Banten III ini. kup krusial. Tidak mungkin ketika kesehatan, dan keagrariaan. Jadi
membicarakan wilayah kedaulatan ada pengadaan tenaga­tenaga yang
Hal senada diungkapkan Anggota suatu negara, namun mengabaikan memiliki keahlian dan kompetensi
Komisi II Tamanuri. Ia menilai, un­ masalah pertanahan. Luas wilayah khusus,” tambah Politisi asal Dapil
tuk menangani permasalahan ta­ dan semua aspek persoalan terkait Jawa Tengah IX ini.
nah ini dibutuhkan Sumber Daya pertanahan tentu perlu ada upaya
Manusia yang memadai. Pasalnya penataan. Sementara, Anggota Komisi II Budi­
kepemilikan tanah menyangkut hak
seseorang.

“Masalah pertanahan ini sangat ris­
kan, karena menyangkut hak orang.
Tidak menutup kemungkinan, bah­
kan sampai terjadi pertumpahan
daerah. Untuk itu, SDM di Badan
Pertanahan ini harus siap. Baik dari
segi fisik maupun mental yang tidak
mudah terprovokasi suasana,” kata
Tamanuri.

Politisi Nasdem ini menambahkan,
terkait jumlah personil memang
harus mendapat perhatian. Meng­
ingat, kondisi setiap daerah berbe­
da, sehingga membutuhkan jumlah
dan kemampuan SDM yang berbeda
pula.
“Sekarang yang menjadi masalah, man Sudjatmiko menegaskan, perlu
“Soal jumlah SDM itu, ya tergan­ jika kebutuhan personil tidak ter­ ada pembenahan besar­besaran
tung. Kalau kita menggunakan pe­ penuhi, mana mungkin kita bisa dari segi SDM dan organisasi, un­
ralatan teknologi yang canggih, meraih penataan dengan baik. Ke­ tuk menyiapkan aparat BPN agar
tentu kita membutuhkan jumlah tika kita sudah menerapkan strategi menjadi sumber daya yang tangguh.
SDM yang sedikit. Namun, jika ma­ penataan bidang keagrarian, kebu­ Pasalnya, aparat ini diberikan oto­
sih serba manual, tentu kita mem­ tuhan personil tentu harus ada for­ ritas yang lebih, sehingga memikul
butuhkan SDM yang banyak. Tapi mulasinya. Kita harapkan, Presiden tanggung jawab yang lebih besar
yang penting adalah jumlahnya pas. dan Kementerian Agraria dan Tata pula.
Jadi kebutuhan antara SDM dan Ruang ini, membuat formula, agar
jumlah pekerjaan itu harus pas,” kebutuhan terhadap personel itu “Teknologi memang penting dan
tegas Politisi asal Dapil Lampung II dapat terpenuhi,” jelas Politisi Gol­ dibutuhkan, tapi kita kan bukan
ini. kar ini. hanya bicara sekedar penerapan
teknologinya. Kita juga bicara ten­
Untuk itu, ia mengingatkan, jika Untuk itu, ia meminta Presiden tang penyerapan SDM untuk beker­

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 59