Page 63 - MAJALAH 121

gatan dini. Berdasarkan data yang yang memadai. Ia mengaku tidak kup baik,” imbuh Politisi asal Dapil
ia dapatkan, setidaknya Indonesia perlu sampai detail, namun cukup DKI Jakarta I ini.
membutuhkan 70 ribu sistem per­ gambaran kasarnya saja.
ingatan dini, namun saat ini yang Pemerintah Harus Perhatikan
terpasang hanya 50. Sementara itu, Anggota Komisi VIII Rumah Aman
Abdul Fikri (F­PKS/Jawa Tengah IX)
“Ini sangat sedikit, bahkan dari 50 menegaskan, harus ada penyerasian Anggota Komisi VIII Dwi Astuti Wu­
alat ini ada yang dicuri, karena ter­ antara Kementrian Agama dengan landari (F­PD) meminta Pemerintah,
pasang di gunung. Perlu ada sistem Kementerian Keuangan. Perma­ baik Pusat maupun Daerah untuk
peringatan dini dan kesigapan un­ salahan utamanya di data, untuk memperhatikan rumah aman. Poli­
tuk evakuasi bagi korban bencana. kemudian data ini diverifikasi oleh tisi yang akrab dipanggil Ade me­
Kalau perlu, angggaran bencana on BPKP, sehingga pencairan dananya nyatakan, walaupun status rumah
call itu juga dianggarkan. Dana aman Daurmala di Provinsi
on call di seluruh Indonesia Malut bukan milik negara, na­
hanya Rp 1,6 triliun. Itu sangat mun kiprahnya sudah sangat
kecil. Padahal potensi bencana membantu masyarakat Malut.
di Malut ini sangat tinggi,” Sehingga, pemerintah, baik
tambah Politisi F­PD ini. pusat maupun daerah juga
harus memperhatikan kondisi
T unjangan Gur u Har us rumah aman ini.
Segera Dibayarkan
“Mengenai Daurmala, ini kan
Tim Kunker Komisi VIII juga sebenarnya bukan miliki neg­
menemukan persoalan belum ara, tapi swasta. Selama 4 ta­
dibayarnya tunjangan guru hun terakhir, pendanaannya
di Malut. Wakil Ketua Komisi dari donatur saja. Kalau saya
VIII Sodik Mudjahid melihat hal ini sesuai dengan hasil verifikasi BPKP. lihat, ini bisa diberdayakan lebih
karena ada kesalahan pendataan. dari yang ada saat ini. Sehingga,
Padahal, tunjangan ini menyangkut Masih dalam kesempatan yang anggarannya bisa dialokasikan dari
hajat hidup orang banyak, sehingga sama, Anggota Komisi VIII Achmad APBD. Harapan saya seperti itu, se­
ia mendesak Peme rintah segera Fauzan (F-PKB) mendorong Pem­ hingga dapat lebih berkembang,”
membayarkan tunjangan yang ter­ prov Malut juga turut memperha­ jelas Politisi asal Dapil DKI Jakarta
tunda itu. tikan madrasah swasta di seluruh I ini.
kabupaten atau kota, baik guru
“Soal tunjangan memang ada kesa­ maupun lembaganya. Pasalnya, Hal senada diungkapkan oleh Ang­
lahan soal pendataan. Pemerintah penanganan terhadap madrasah gota Komisi VIII Ruskati Ali Baal
menganggap enteng pendataan, swasta masih kurang memadai. (F­Gerindra). Ia mengapresiasi
termasuk koordinasi Kementerian Bantuan itu bisa seperti pemban­ rumah aman Daurmala yang telah
Agama dan Kementerian Keuangan. gunan lokal kelas, maupun biaya melindungi kaum perempuan di
Ini menyangkut hajat hidup orang operasionalnya. Maluku Utara. Bahkan, ia berharap
banyak dan menyangkut kehidu­ setiap daerah di Indonesia, memi­
pan orang yang bergantung terha­ “Mudah­mudahan, dengan se­ liki rumah aman seperti Daurmala.
dap penghasilan dari pekerjaannya. mangat bersama, madrasah swas­ Sehingga kaum perempuan dapat
DPR mendesak Pemerintah segera ta mengalami banyak perbaikan. terlindungi.
membayarkan tunjangan itu,” tegas Pertama, tidak pernah ada kasus
Politisi F­Gerindra ini. siswa madrasah tawuran. Kedua, Dalam kunjungan kerja ini, selain
lulusan madrasah bisa khutbah bertemu dengan Wakil Guber­
Namun, tambah Sodik, ia sedikit dan lainnya. Ini terbukti dan telah nur Malut dan jajaran, Tim Komisi
kecewa karena Pemerintah Dae­ memberikan manfaat kepada ma­ VIII juga mengunjungi panti sosial,
rah juga belum dapat memberikan syarakat. Oleh karena itu, sudah rumah aman, madrasah swasta,
paparan mengenai jumlah pegawai seyognyanya, pemerintah daerah asrama haji, IAIN Ternate, hingga
yang belum mendapatkan tunjan­ mengambil peran yang lebih besar daerah aliran lahar Gunung Gamal­
gan. Padahal, agar dapat diper­ terhadap madrasah swasta. Karena ama. (sf) foto: sofyan/parle/hr
juangkan, harus didukung data untuk madrasah negeri, sudah cu­

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 63