Page 66 - MAJALAH 121

SOROTAN

ini tidak boleh, kita sia­siakan. Momentum melakukan berbagai pihak, baik itu regulator, operator maupun
perbaikan. Kita berikan apresiasi, langkah dan pihak­pihak lain yang terkait dengan penerbangan
kinerja yang telah ditunjukkan oleh mitra kami dari nasional. Ada kurang lebih 34 (tiga puluh empat) pihak/
perhubungan, BMKG, KNKT. Tetapi kita tidak ingin instansi yang akan diundang dalam RDP/RDPU. Selain
berhenti di situ, kita ingin lebih baik lagi dan lebih baik melakukan serangkaian RDP/RDPU, Panja dapat juga
lagi,” papar dia. melakukan peninjauan lapangan ke daerah­daerah
yang akan ditentukan kemudian, diantaranya Bandar
Terkait polemik kebijakan penerbangan berbiaya Udara Juanda­Surabaya, Bandara Udara Ngurah Rai­
rendah atau low cost carrier, ia mengingatkan dalam Denpasar, Bandara El Tari­Kupang.
UU no.1/2009 tidak dikenal istilah itu. Dalam pasal 126
menurutnya diatur mengenai tarif kelas ekonomi dan Beberapa hal penting yang akan menjadi fokus perhatian
dalam proses kerja Panja, seperti : Aspek regulasi
dan kepatuhan terhadap perundang­undangan.
Bagaimana operasionalisasi peraturan turunan
sebagai pelaksana dari amanat UU No. 1 tahun
2009 tentang Penerbangan (Peraturan Pemerintah,
Kepmen, Peraturan Dirjen). Sejauh mana amanat
pembentukan lembaga­lembaga sesuai dengan
UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Dari
pengalaman beberapa kecelakaan, terdapat 3 (tiga)
faktor kategori utama, yaitu Human factor yang
mencakup pelaksanaan prosedur dan/atau standar
yang berlaku, pengawasan, baik internal maupun
eksternal, dan pelaksanaan ketentuan, dan beban
kerja atau jam kerja yang berlebih atau kurang
istirahat; Faktor teknis yang mencakup kurang
berfungsinya atau tidak efektifnya peralatan­
tarif non ekonomi. Dalam penjelasan pasal 27, yang peralatan atau sistem pada pesawat, dan kegagalan atau
dimaksud dengan pelayanan kelas ekonomi adalah kesalahan pada proses produksi. Faktor lingkungan
jasa angkutan udara yang disediakan oleh badan (environmental), yang mencakup lingkungan bandara
usaha angkutan niada dengan pelayan minimal namun udara, termasuk kurang sterilnya runway. Faktor
tetap memenuhi aspek keselamatan dan keamanan cuaca tidak dipertimbangkan sebagai faktor penyebab
penerbangan. “Apakah LCC yang menyebabkan utama kecelakaan, namun merupakan faktor yang
kecelakaan, ini perlu dipelajari kembali dengan arif berkontribusi untuk meningkatkan terjadinya resiko
bijaksana,” katanya. Ia kemudian menyampaikan kecelakaan.
kesepakatan pentingnya membentuk Panja. “Agar
Komisi V DPR dapat memantau dengan seksama “Dalam konteks ini, perlu pendalaman terhadap
persoalan yang ingin kita tingkatkan kualitas dan kelembagaan, sarana dan prasarana dan sumber daya
kinerjanya,” demikian Hakim. manusia yang terkait dengan Keselamatan, Keamanan
dan Kualitas Penerbangan kelembagaan. Selain itu akan
Jalan Panjang ada pendalaman terkait potensi fluktuasi harga tiket
terhadap faktor Keselamatan, Keamanan dan Kualitas
Setelah palu diketokkan, Panja ini ditargetkan bekerja Penerbangan,” tekan Ketua Panja Fary Djemy Francis.
selama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya untuk Untuk turut memudahkan proses kerja Panja juga akan
mengumpulkan data­data terkait dari berbagai sumber. memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan dari
Sedangkan untuk tahap selanjutnya, penganalisaan Audit ICAO USOAP tahun 2014 terkait faktor­faktor
data/informasi dan penyusunan kesimpulan serta yang mempengaruhi dunia penerbangan Indonesia.
rekomendasi diharapkan sampai dengan akhir Tahun Dalam pelaksanaannya ada 8 (delapan) area yang
2015. Setelah hasil akhir pelaksanaan tugas Panja diaudit dalam USOAP, yaitu: Perundang­undangan
dilaporkan dan ditetapkan dalam Rapat Komisi V DPR (Legislation), Organisasi, Lisensi (Licensing), Operasi
RI, tugas Panja dinyatakan selesai dan berakhir. Dalam (Operations), Kelaikudaraan (Airworthiness), Badan/
proses pengumpulan dan analisa data/informasi ini, Lembaga Investigasi Kecelakaan, Pelayanan Navigasi
Panja akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Udara, dan Bandar Udara (Aerodromes). (iky) foto: ibnur,
dan/atau Rapat Dengat Pendapat Umum (RDPU) dengan rizka/parle/hr

66 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015