Page 61 - MAJALAH 121
P. 61

2014 telah menangani sengketa,    coba cek di daerah, ternyata KPUD  Pilkada yang benar­benar kredibel,”
            konflik dan perkara berjumlah 42   Kalsel sudah siap. Jika Pilkada lang­  imbuh Agung.
            kasus, terdiri dari Perkara perdata   sung, KPUD sudah siap dari segi hi­
            sebanyak 19 kasus dan Perkara Tata   erarki, instrumen, maupun fasilitas.   Sebelumnya, Kepala KPUD Provinsi
            Usaha Negara (TUN) sebanyak 23    Pun jika Perppu ditolak, sehingga   Kalimantan Selatan Samahuddin
            kasus.                            Pilkada menjadi tidak langsung,   menyatakan bahwa pihaknya sudah
                                              KPUD juga harus siap, dan melaku­  menyiapkan penyelenggaran Pemi­
                 Apapun Keputusan DPR,          kan antisipasi,” kata Wahidin, usai   lu, apapun keputusan DPR nantinya.
                 KPUD Kalsel Harus Siap       pertemuan di kantor KPUD Kalsel.
                                                                                “Pada dasarnya, KPUD Kalsel sudah
            Tim Kunker Komisi II menyatakan   Hal yang sama diungkapkan oleh  menyiapkan seluruhnya, dari per­
            apresiasi kepada Komisi Pemilihan  Anggota Komisi II Agung Widyan­  angkatnya juga, hingga ke lapisan
            Umum Daerah Provinsi Kaliman­     toro. Ia meminta KPU dan Bawaslu  paling bawah. Segala tahapan­
            tan Selatan yang mengaku siap     melakukan persiapan ketika kepu­  tahapan itu masih bersifat tentatif,
            terhadap keputusan diterima atau   tusan DPR sudah digulirkan. Bah­  karena belum ada keputusan dari
            ditolaknya Peraturan Pemerintah   kan, ia juga meminta agar KPU me­  DPR. Intinya, kami optimis, apapun
            Pengganti Undang­undang Pemili­   nyiapkan dua opsi.                hasilnya, kami siap,” yakin Sama­
            han Kepala Daerah (Perppu Pilkada)                                  huddin.
            oleh DPR. Pada saat Tim Komisi II   “Soal Perppu Pilkada, kami memang
            melaksanakan kunjungan kerja,     belum memutuskan. Namun KPU       Akhirnya,  DPR  telah  membahas
            DPR belum memulai pembahasan      dan Bawaslu harus menyiapakan     Perppu Pilkada pada Januari lalu.
            Perppu, karena Masa Persidangan  setidaknya dua opsi lah. Apakah  DPR telah sepakat menerima Per­
            II baru dimulai 12 Januari 2015.   Perppu itu diterima, atau ditolak.   ppu, sehingga Pilkada dilaksanakan
                                              Yang terpenting, KPU harus mem­   secara langsung.  (sf)  foto: sofyan/
            “Apapun keputusan DPR nantinya,  buat strategi atau formulasi, agar   parle/hr
            baik menolak atau menerima, kita   mampu mencetak pemimpin hasil













































                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 121 TH. XLV, 2015  61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66