Page 44 - MAJALAH 91
P. 44

dan kesatuan ekonomi nasional.
             Erik  Satrya  mengutarakan,  bahwa
           DPR RI menginginkan adanya kejela-
           san  mengenai  penjewantahan  usaha
           bersama  dan  asas  kekeluargaan
           dalam  RUU  ini.  Dia  mengingatkan
           UUD 1945 sebelum amandemen pada
           penjelasannya  menegaskan  bahwa
           badan usaha yang sesuai dengan itu
           adalah  Koperasi.  Artinya  memang
           RUU Perkoperasian ini harus menter-
           jemahkan prinsip dan nilai yang ada di
           dalam UUD 1945.
             RUU ini nantinya tidak hanya me-
           ngatur koperasi sebagi suatu entitas,
           tatapi  juga  menyangkut  peran-peran
           lain  di  luar  koperasi,  misalnya  peran   Wakil Ketua Pansus RUU Perkoperasian Erik Satrya Wardhana  saat di wawancara oleh tim parle
           Pemerintah.  Pemerintah  harus  terus   dan  tiada,  secara  formal  ada  tetapi   kekuatan  ekonomi.  Setelah  itu,  lan-
           mendampingi  perkembangan  ko-    dalam prakteknya jarang sekali badan   jutnya,  perlu  dikembangkan  koperasi
           perasi.                           pengawas yang berperan. “Saya usul-  produksi,  Pemerintah  relative  kurang
             Karena didalamnya ada semangat   kan  untuk  dirubah,  badan  pengawas   memperhatikan  UKM,  sehingga  ko-
           sebagaimana  di  amanatkan  Pasal  33   diganti  namanya  dengan  pengurus   perasi relatif kurang tersentuh.
           sebagai  suatu  usaha  bersama  ber-  tetapi  fungsi  mirip  dengan  badan   Pemerintah  sangat  diharapkan
           dasarkan  asas  kekeluargaan,  Erik  Sa-  komisaris  di  korporasi,  sedangkan   memberikan  perhatian  khusus  ter-
           trya  mengungkapkan  kalau  koperasi   pengurus  diubah  namanya  menjadi   hadap  upaya  peningkatan  aktivitas
           tidak  difasilitasi  Pemerintah,  maka   direksi  atau  managemen  yang  pada   koperasi.  Dengan  majunya  perkope-
           dikhawatirkan  koperasi  akan  tetap   korperasi  adalah  dewan  direksi,”  pa-  rasian  menjadikan  anggota  koperasi
           sulit berkembang, karena lingkungan   par Erik Satrya.              merasakan  manfaat  nyata  yang  dira-
           eksternal tidak berubah yang menga-  Menurutnya, hal itu dimungkinkan   sakan  dalam  memenuhi  kebutuhan
           rah pada lingkungan usaha yang lebih   sepanjang  pengurus  yang  berfungsi   hidupnya, dengan fasilitas dan kemu-
           individualistik.                  seperti dewan direksi di korporasi itu   dahan yang didapatkan dari menjadi
             Ada dua jiwa yang berbeda, antara   diangkat  oleh  rapat  anggota.  Kon-  anggota  koperasi  tersebut.  “Koperasi
           koperasi  dengan  lingkungan.  Ling-  sep  Koperasi  Unit  Desa  dikembang-  di  Indonesia  harus  bermanfaat  dan
           kungan yang Erik maksud adalah baik   kan  tidak  hanya  di  desa  tapi  juga  di   dibutuhkan  oleh  rakyat  Indonesia,”
           konsumen maupun pelaku usaha lain-  kota.  Yang  terhimpun  dalam  kope-  tegasnya. (as)
           nya,  seperti  BUMN  dan  swasta  yang   rasi sekunder. Sehingga akan menjadi   ***
           berprinsip  ekonomi  relative  materi-
           alistik  dan  individualistik.  “Koperasi
           berasas kekeluargaan, tetapi koperasi
           harus tetap eksis,”katanya.
             Berkembangnya  koperasi  juga  ti-
           dak  terlepas  dari  pengelolaan  yang
           profesionalisme, Erik Satrya mencoba
           mengusulkan  dalam  perubahan  UU
           ini,  misalnya  struktur  organisasi  ko-
           perasi  dibuat  sama  dengan  struktur
           korporasi.
             Dia  menjelaskan  Struktur  kope-
           rasi  saat  ini  ada  badan  pengawas,
           pengurus,  setelah  itu  managemen.
           Kemudian  permasalahannya  timbul
           adalah pengurus merangkap sebagai
           mana-gemen,  sedangkan  badan  pe-
           ngawas yang terjadi adalah antara ada                                            Salah satu kegiatan Koperasi


                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49