Page 42 - MAJALAH 91

PR RI dan Pemerintah merevisi indentitas, dan dapat menjadi level of nya perbedaan pendapat mengenai
Undang-Undang Nomor 25 playing field yang sama. Tetapi tanpa judul yaitu RUU Koperasi atau RUU
DTahun 1992 Tentang Perko- harus mengorbankan prinsip dan nilai Perkoperasian. “Perbedaannya antara
perasian. Pasalnya, pemerintah dinilai koperasi. lain mengenai judul, yang diusulkan
masih kurang memperhatikan Kopera- Wakil Ketua Pansus RUU Perkope- Pemerintah adalah RUU Koperasi,
si, karena itu perlu semacam program rasian Erik Satrya Wardhana dari Fraksi tetapi beberapa fraksi di DPR meminta
khusus Koperasi yang Sistematik. Partai Hati Nurani Rakyat (F-P.Hanura) diubah menjadi RUU Perkoperasian,”
Pembahasan RUU yang merupakan mengatakan perdebatan terjadi dimu- kata politisi asal pemilihan Jawa Barat
usul inisiatif Pemerintah dilakukan se- lai dari pembahasan judul. Masih ada- III itu.
cara maraton dengan Panitia Khusus
(Pansus) DPR RI. Lebih dari 1000 Daf-
tar Inventaris Masalah (DIM) menan-
dakan perbedaan pendapat antara
Pemerintah dengan DPR RI siknifikan
baik besaran maupun kedalaman.
UU Koperasi harus direvisi karena
pada kenyataannya koperasi tidak
berkembang seperti yang diinginkan,
misalnya sebagai tidak berkembang-
nya koperasi sebagai pelaku usaha,
tidak seperti pelaku usaha lainnya
seperti BUMN dan swasta. apa perma-
salahan yang memberatkan koperasi
sehingga kopersi tidak bisa berada
pada level of playing field yang sama
dengan swasta dan BUMN.
Harus ada upaya untuk mengura-
ngi beban-beban yang memberatkan
koperasi, sehingga koperasi menjadi
Salah satu kegiatan Koperasi

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |