Page 43 - MAJALAH 91
P. 43
LEGISLASI
Terkait pemberian nama atau judul
memang sepertinya tidak prinsip, na-
mun menurut Erik Satrya ini berim-
plikasi pada konsistensi penekanan.
Karena kalau dilihat dalam struktur
sistematika RUU ini ada bab tentang
pemberdayaan koperasi, yang meng-
isyaratkan mengenai adanya peran
Pemerintah dan gerakan koperasi.
“Peran Pemerintah dan gerakan ko-
perasi berada diluar kelembagaan
koperasi itu sendiri. Jadi RUU ini lebih
baik diberi Judul RUU Perkoperasian,”
paparnya.
Pemerintah dinilai terlalu menye-
derhanakan penafsiran atau imple-
mentasi dari amanat UUD 1945 Pasal
33, beberapa fraksi menginginkan ada
ketegasan itu. Bukan hanya di pen-
dahuluan tetapi juga pada beberapa
pasal.
Pasal 33 Ayat (1) mengamanatkan
Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluar-
gaan. Dan Ayat (4) Perekonomian na-
sional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingku-
ngan, kemandirian, serta dengan
Wakil Ketua Pansus RUU Perkoperasian Erik Satrya Wardhana menjaga keseimbangan kemajuan
| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
