Page 38 - MAJALAH 91

eberadaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1985 tentang
KOrganisasi Kemasyarakatan (UU
Ormas) saat ini dipandang tidak seja-
lan lagi dengan perkembangan dan
kondisi saat ini, karena tidak mampu
menampung aspirasi yang berkem-
bang dan tidak mampu lagi mengatur
berbagai masalah organisasi ma-
syarakat.
UU Ormas dinilai tidak tegas,
karena tidak menimbulkan efek jera
bagi ormas yang menimbulkan ekses
negatif serta meresahkan masyarakat.
Namun di sisi lain masyarakat masih
menginginkan dan mempertahankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyara-
kat sebagai regulasi yang mengatur
berdirinya sebuah organisasi kema-
syarakatan.
Berdasarkan hal tersebut di atas,
DPR berinisiatif merevisi Undang-
Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain
Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan. DPR me- agar RUU Ormas nantinya benar- ataupun pembubaran suatu Ormas
nilai Undang-undang Nomor 8 Tahun benar dapat mengakomodir berbagai juga akan melalui pengadilan, se-
1985 sebagai pengatur, belum kuat kepentingan ormas di Indonesia. hingga pemerintah tak semena-mena
sebagai payung hukum. Bahkan Pansus RUU Ormas sudah membubarkan.
Rapat Paripurna DPR RI 20 Sep- mensosialisasikan RUU tersebut ke “Kita tetap menginginkan penga-
tember 2011 telah memutuskan mem- beberapa daerah untuk menampung dilan sebagai yang mengadili dalam
bentuk Panitia Khusus (Pansus) yang usulan yang bisa diadopsi didalam- perkara tersebut, sehingga pemerin-
bertugas membahas Revisi UU Ormas nya dari berbagai kalangan, seperti tah tidak semena-mena,” jelasnya.
tersebut. pemerintah daerah, pelaku ormas di Ia mengatakan, RUU Ormas yang
Pansus RUU Ormas diharapkan daerah maupun perguruan-perguruan saat ini masih dibahas, isinya 60
dapat merumuskan regulasi bagi or- tinggi. Mengingat banyaknya ormas persen berbeda dengan UU Nomor 8
ganisasi kemasyarakatan yang lebih yang ada di daerah baik yang meru- Tahun 1985 tentang Ormas. “Ini bisa
partisipasif dalam pembangunan serta pakan cabang ormas pusat maupun dikatakan baru karena lebih dari 60
lebih profesional. Sehingga kebebasan ormas yang memang berkembang di persen berbeda,” katanya.
berorganisasi tidak dimanfaatkan oleh daerah. “Kita tidak terburu-buru ingin
pihak-pihak yang anti demokrasi dan Abdul Malik Haramain Ketua Pan- segera disahkan, karena jangan sam-
anti persatuan nasional untuk mem- sus RUU Ormas menyatakan bahwa pai nanti justru memunculkan ma-
provokasi terjadi konflik antar suku, revisi UU Ormas bertujuan member- salah baru,” terang Anggota Komisi II
ras, agama, maupun antar golongan. dayakaan Ormas agar lebih produk- DPR RI ini.
Saat ini Pansus RUU Ormas telah tif, kontributif, dan tidak kontradiktif RUU Ormas yang terdiri dari 57
masuk pada pembahasan bersama dalam melakukan pergerakan di ma- pasal dan 19 bab selain mengatur
pemerintah. Pansus RUU Ormas juga syarakat. larangan dan kewajiban, juga secara
telah melakukan penjaringan melalui Haramain memastikan UU tentang khusus mengatur sanksi terhadap or-
Rapat Dengar Pendapat/Rapat De- Ormas bebas dari pasal karet. “Kita mas yang melakukan pelanggaran.
ngar Pendapat Umum untuk mencari memastikan hal itu tak terjadi seperti “RUU Ormas mengatur khusus soal
masukan positif dan konstruktif se- masa Orde Baru,” katanya. sanksi. Sanksi akan diputuskan melalui
cara langsung bagi RUU Ormas de- Ia mengatakan, dalam UU Ormas mekanisme pengadilan,” ujarnya.
ngan berbagai kalangan, baik instansi yang baru, pasal-pasal untuk mem- Sanksi tersebut bisa berupa sanksi
pemerintah, para pakar, ormas mau- berikan sanksi jelas parameternya. Ia administratif, pembekuan sementara,
pun LSM atau NGO. Hal ini dilakukan juga mengungkapkan, pembekuan hingga pembubaran. Hanya saja itu ti-

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |