Page 33 - MAJALAH 91

PENGAWASAN

bunga dana setoran awal ibadah haji
yang diperkirakan mencapai Rp 2 mi-
liar itu. Karena itu, pihaknya juga akan
memasukkan pengelolaan mengenai
bunga setoran awal penyelenggaraan
ibadah haji kedalam revisi undang-
undang ibadah haji. “Pengelolaan
mengenai bunga juga harus diawasi
dan dibuatkan aturan pengelolaan-
nya,” sebutnya.
Sama halnya dengan Setya No-
vanto, anggota Komisi VIII Zulkarnaen
Djabar juga berpandangan agar selu-
ruh keuangan haji dan penggunaan
dana haji yang saat ini dikelola Ke-
menterian Agama diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik independen. Menu-
Seminar membangun penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar di rutnya, audit independen itu diperlu-
Gedung Nusantara IV beberapa waktu yang lalu.
kan guna menciptakan transparansi
dilakukan, tapi BPK juga membangun haji itu bisa dibayarkan setelah calon dan akuntabilitas pengelolaan keua-
sistem manajemen keuangan haji jamaah mengetahui jadwal keberang- ngan negara.
yang lebih baik. Ini tak kalah penting katannya. “Untuk setoran, nanti dulu. “Saya kira, untuk menciptakan
karena ini tidak hanya dipakai untuk Tunggu daftar antrian selesai atau pemerintahan yang bersih dan tidak
sekali musim haji,” imbuh dia. menunggu Kementerian Agama menimbulkan praduga tak bersalah,
Saat ini Komisi VIII DPR juga te- memberangkatkan calon jamaah yang ada baiknya dana haji yang ada seka-
ngah mendorong pembentukan telah menyetor dengan jumlah kese- rang ini diaudit oleh Akuntan Publik
badan khusus sebagai penyelenggara luruhan mencapai Rp 32
ibadah haji. Badan itu akan meleng- triliun itu,” jelas Chairun-
kapi Komisi Pengawas Ibadah Haji nisa, di Gedung DPR/MPR,
(KPIH) yang dibentuk sesuai amanat Jakarta, Selasa (6/3).
UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Oleh karena itu, Komisi
Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). VIII DPR kata dia menar-
“Selama ini kan yang jadi persoa- getkan agar segera men-
lan pemerintah menjadi regulator, yelesaikan revisi undang-
pelaksana, sekaligus pengawas. Nanti undang tentang haji, yaitu
lewat revisi UU PIH, kita bentuk badan UU Nomor 13 Tahun 2008.
khusus penyelenggara haji. Badan Dengan adanya revisi
khusus itu bukan berarti swastanisasi, mengenai setoran awal
karena langsung di bawah presiden.,” ini, diharapkan aturan
pungkasnya. mengenai haji dapat le-
Hal senada juga diungkapkan bih ditegakkan dan tidak
Wakil Ketua Komisi VIII Chairunnisa merugikan masyarakat.
yang menolak permintaan KPK untuk “Kami harapkan akhir
membekukan atau melakukan mora- tahun ini bisa selesai. Dan
torium pendaftaran haji. Pihaknya kami juga tetap menga-
beralasan, tidak ada yang bisa meno- wasi supaya hal ini tidak
lak masyarakat yang ingin mendaf- menjadi persoalan terus-
tarkan diri menjadi calon jamaah haji. menerus dan merugikan
Meski begitu, DPR mendukung ada- masyarakat,” imbuh Chai-
nya pembekuan sementara setoran runnisa.
awal haji, yang dibebankan kepada Selain itu, Chairunnisa
setiap calon jamaah. menambahkan, selama
Menurut politisi dari Partai Golkar ini memang belum ada
itu, setoran awal penyelenggaraan aturan yang mengawasi Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |