Page 28 - MAJALAH 91
P. 28

(TKP4BBM)  dalam  rangka  mengawal   lebih dari 15 persen, maka pemerintah   yang menolak pilihan kenaikan BBM.
           penggunaan BBM agar tepat sasaran.   diberikan kewenangan untuk melaku-  Meskipun harga BBM tidak jadi naik,
             Rapat Badan Anggaran DPR yang   kan penyesuaian harga BBM bersub-  namun    tetap  terbuka  kemungkinan
           membahas  APBN  Perubahan  2012   sidi dan kebijakan pendukungnya.   sewaktu-waktu harga BBM dinaikkan.
           termasuk  didalamnya  pembahasan     Hasilnya, mayoritas anggota fraksi   Pada  dasarnya  semua    sepakat
           kenaikan  BBM  berjalan  sangat  alot   DPR RI menyetujui opsi kedua dengan   bahwa   pemerintah   berkewajiban
           dan  sempat  diwarnai    aksi  walkout   jumlah 356 suara. Sementara  hanya   menjamin  kesejahteraan  rakyat  dan
           dari  Fraksi  Gerindra  dan  Hanura.   82  anggota  yang  menyetujui  opsi   menetapkan   kebijakan-kebijakan
           Badan Anggaran DPR gagal mencapai   pertama. Jumlah dukungan terhadap   yang    menjamin  terciptanya  kese-
           kesepakatan dan memutuskan mem-   opsi pertama cukup kecil karena ha-  jahteraan  masyarakat  secara  keselu-
           bawa  soal  kenaikan  harga  BBM  ke   nya terdiri dari Fraksi PKS dan Gerin-  ruhan. Namun  kita pun  setuju bahwa
           dalam Rapat Paripurna DPR.        dra.  Dua  fraksi  yang  konsisten  sejak   subsidi  yang  diberikan  pemerintah
             Rapat  Paripurna  DPR  RI  (30/3)   awal  menolak  memutuskan  untuk   harus  tepat  sasaran  kepada  sektor
           yang  berlangsung  hingga  dini  hari   walk-out, yaitu PDIP dan Hanura.   dan  pihak  yang  benar-benar  mem-
           menempuh  jalan  pemungutan  suara   Sebagai hasil akhir, Rapat Paripur-  butuhkan.    Subsidi  yang  tidak  tepat
           (voting)  secara  terbuka  untuk   pe-  na DPR RI  memutuskan  bahwa kenai-  hanya  akan  mengakibatkan  pembo-
           ngambilan keputusan.              kan harga BBM yang rencananya ber-  rosan  dan  menghambat  pembangu-
             Dalam  mekanisme  ini,  anggota   laku 1 April 2012, gagal dilaksanakan   nan nasional.
           fraksi  DPR dihadapkan pada  dua opsi     dan  DPR  memutuskan  tambahan   Saat ini yang dibutuhkan   adalah
           pilihan. Opsi pertama, Pasal 7 ayat 6     Pasal  7  ayat  6a  pada  UU  Nomor  22   kearifan    semua  pihak.    Bagi  pihak
           RUU  tentang  Perubahan  UU  Nomor   Tahun  2011  tentang  APBN  2012.  In-  yang  menentang  kebijakan  kenaikan
           22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun   tinya,  pemerintah  baru  boleh  meng-  harga BBM, diharapkan dapat mema-
           Anggaran 2012  tetap, tidak berubah.   ubah harga BBM jika harga rata-rata   hami tujuan kenaikan harga tersebut
           Artinya tak ada kenaikan BBM.     minyak mentah Indonesia (Indonesia   adalah  untuk  mengurangi  subsidi
             Opsi  kedua,  menambahkan  ayat   Crude Price/ICP) mengalami  peruba-  yang tidak tepat sasaran menjadi sub-
           6 butir a yang memberi kesempatan   han sebesar 15 persen selama enam   sidi  yang ditujukan kepada masyara-
           kepada  pemerintah  untuk  menaik-  bulan.                          kat berpenghasilan rendah.
           kan harga BBM, namun dengan per-     Keputusan  tersebut  menjadi  se-  Bagi  pemerintah  sendiri,  hendak-
           syaratan.  Bilamana      harga  minyak   buah  antiklimaks  baik  bagi  peme-  nya dipahami  bahwa kritik atas ren-
           mentah rata-rata Indonesia dalam ku-  rintah  yang  sudah  bersiap-siap  me-  cana  kenaikan  harga  BBM  tersebut
           run waktu berjalan yaitu enam bulan   naikkan  harga  BBM,    maupun  bagi   bukan dimaksudkan untuk  membenci
           mengalami kenaikan atau penurunan   partai  oposisi  dan  para  demonstran   pemerintah, tetapi  sebagai suatu alat
                                                                                                                Internet/ batursajalur.blogspot.com

































                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
                                                                       | PARLEMENTARIA  |  Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33