Page 26 - MAJALAH 91

menurut hemat saya, merupakan senantiasa diawasi oleh MPR agar ti- DPRD tidak terlalu rigid dan mengatur
temuan yang sangat luar biasa, meski- dak keluar dari jalurnya, atau terjadi hal-hal teknis. Hal-hal teknis kepar-
pun dalam perjalanannya pernah di- pembiaran, pengabaian atau melalai- lemenan dapat diatur dalam tata ter-
salahgunakan oleh penguasa Orde kannya. MPR akan dengan sigap dan tib dari masing-masing lembaga ne-
Lama maupun Orde Baru. Karena itu, responsif secara proporsional untuk gara. Hal yang diatur terlampau teknis
Negara wajib menempatkan kembali mengingatkannya. akan menyulitkan dalam membangun
harkat, derajat, dan martabat MPR se- UU yang mengatur DPR dan DPD dinamika dan sikap responsiveness
bagai lembaga negara yang memang dibuat tersendiri karena kedua lem- dari lembaga tersebut sebagai wakil
berjiwa Indonesia. baga tersebut ditempatkan sebagai rakyat.
Dengan menempatkan MPR se- “parlemen harian” yang tugas dan ke- Khusus mengenai DPD apabila
bagai lembaga “penjelmaan rakyat”, wajiban utamanya membuat UU dan benar-benar akan diperkuat kedudu-
dalam arti wadah, jiwa, pikiran dan menetapkan APBN. kan, fungsi, dan wewenangnya maka
karsa rakyat, kekisruhan, friksi, dan Sedangkan pengaturan mengenai dalam UU tentang DPR dan DPD
kegaduhan di antara lembaga-lemba- DPRD harus diselaraskan dengan pe- perlu dilakukan sharing of power de-
ga negara dapat “diselesaikan” melalui ngaturan Pemerintah Daerah. Karena ngan DPR. Meskipun UUD 1945 tidak
forum MPR, tempat bermusyawarah, keberadaan DPRD merupakan bagian mengeksplisitkan peran yang signifi-
mendekatkan hal yang berbeda, dan dari Pemerintahan Daerah seperti di- kan DPD dalam pembentukan UU,
mencari solusi dan jalan keluar yang nyatakan dalam Bab VI Pemerintahan APBN, dan pengawasan, namun apa-
terbaik bagi kepentingan bangsa dan Daerah UUD 1945. bila DPR “rela” berbagi dengan DPD
Negara. Hal ini juga merupakan suatu Meskipun keberadaan DPRD dia- merupakan hal yang sangat positif
ajang pembuktian bagi para nega- tur dalam UU tentang Pemerintahan bagi penyelenggaraan Negara.
rawan yang senantiasa berorientasi Daerah, namun kedudukan, fungsi, Menurut hemat saya, meskipun
bagi kemaslahatan rakyat. dan kewenangan DPRD harus benar- DPR rela berbagi kekuasan dengan
Sekarang ini, ketika terjadi “kon- benar diposisikan sebagai lembaga DPD, sesungguhnya tidak akan
flik” antar lembaga negara seolah parlemen daerah, yang memiliki ke- mengurangi kekuasaan DPR. Justru
penyelesaiannya diambil alih oleh wenangan dan fungsi signifikan dalam manfaatnya, DPR memiliki mitra yang
elit-elit politik dengan menggunakan pembentukan Perda, APBD, dan pe- tangguh untuk membentuk UU dan
forum-forum nonformal dan di media ngawasan. Pengaturan DPRD harus APBN.
massa. Hasilnya, masyarakat dibuat diatur lengkap dengan UU tentang Namun apabila ternyata DPR eng-
bingung, terjadi pro kontra yang ti- Pemerintahan Daerah, dan sedikit ke- gan untuk berbagi kekuasaan dengan
dak rasional dan tidak produktif. Bah- mungkinan (hal-hal yang sangat tek- DPD, dan kekuasaan DPD sama seper-
kan, kemudian masalahnya menjadi nis saja) porsi yang diatur dalam PP ti sekarang ini, sebaiknya keberadaan
berkembang ke penghujatan pribadi dan Permendagri. Pemerintah melalui DPD dihapuskan saja dalam struktur
atau kelompok, dan terkadang terke- PP dan Permendagri tidak boleh me- organisasi ketatanegaraan Indonesia.
san tidak serius (lebih sekedar hiburan ngatur lembaga DPRD yang berakibat Karena apabila DPD tidak diberikan
politik), sangat tidak mencerahkan “pelemahan” kedudukan dan fungsi kewenangan yang signifikan dalam
dan tidak mencerdaskan. DPRD. membentuk UU, APBN, dan penga-
Karena itu, MPR perlu didukung Hal mengenai materi muatan wasan akan terjadi kemubadziran
oleh supporting system (sekretariat UU yang mengatur MPR, DPR, DPD, saja.***
dan keahlian) yang memadai dan
handal. MPR bukan merupakan joint
session antara DPR dan DPD lagi.
Sidang-sidang MPR adalah sidang-
sidang yang memberikan kejelasan
dan kepastian arah dan langkah yang
akan membawa Indonesia ke keadaan
yang mencerdaskan kehidupan bang-
sa, memajukan kesejahteraan umum,
melindungi bangsa dan tumpah da-
rah Indonesia, dan ikut serta dalam
perdamaian dunia.
Dengan demikian, semua lemba-
ga-lembaga negara “di bawah” MPR
yang melaksanakan misi tersebut Pertemuan para Pimpinan Lembaga Tingggi Negara di Gedung Nusantara V DPR RI

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |