Page 23 - MAJALAH 91
P. 23
SUMBANG SARAN
talnorm (norma fundamental negara) kesejahteraan (welvaartstaat/welfare menjadi tulang punggung atau pilar
dan staasgrundgesetz (aturan dasar state) mewujudkan dalam kehidupan dalam membangun negara. Indikasi-
negara). warga negaranya? Indikasinya, apa- nya, jalannya pemerintahan yang ber-
Dengan demikian, kedudukan kah negara diselenggarakan dengan bahaya (adventurous governments)
norma yang terdapat dalam konsti- tidak efisien, dengan menghambur- yang mengancam atau mengganggu
tusi merupakan kristalisasi dari hasil hamburkan sumber daya (resources) kebebasan warga negara (individual
perjuangan politik bangsa di waktu dengan dalih untuk dan atas nama liberties) dan hak-hak asasi warga
yang lampau, pandangan tokoh- negara, yang oleh konstitusi justru di- negara lainnya.
tokoh bangsa yang hendak diwujud- berikan kekuasaan kepada pemerin- Singkatnya, latar belakang suatu
kan, baik untuk waktu sekarang, mau- tah untuk melakukannya. negara untuk melakukan reformasi
pun untuk masa yang akan datang. Selain itu, stabilitas negara pun (perubahan) konstitusinya didasar-
Juga merupakan suatu kehendak menjadi amat terancam, antara lain kan pada penilaian (assessment)
dalam hal perkembangan kehidupan berimplikasi pada benturan ideologi apakah ada hambatan secara konsti-
ke-tatanegaraan bangsa yang akan yang amat hebat, sehingga terjadi tusional untuk mewujudkan negara
dipimpin, serta tingkat-tingkat ter- perpecahan di antara anak bangsa. kesejahteraan. Kemudian pilar-pilar
tinggi perkembangan ketatanegaraan Serta yang terpenting, kesejahteraan negara hukum sudah terancam untuk
bangsa. (prosperity) tidak menjadi bagian ambruk, di mana kekuasaan kehaki-
Jika ditelusuri, terjadinya reforma- dalam pendekatan penyelenggaraan man dan atau institusi penegak hu-
si konstitusi (constitutional reforms) negara dan pemerintahan. kum berada pada posisi sun ordinasi
di berbagai negara yang ditandai Kedua, apakah negara hukum (re- terhadap lembaga negara lainnya.
dengan perubahan terhadap materi chtstaat/rule of law) telah menjadi Serta apakah kedaulatan rakyat atau
muatan konstitusi, menurut bebe- landasan dalam penyelenggaraan demokrasi sudah mandeg, sehingga
rapa literature antara lain James L. negara. Indikasinya, hukum sudah lembaga perwakilan rakyat sangat
Sundquist dalam bukunya ”Constitu- tidak berjalan efektif untuk menga- sulit untuk mendayagunakan fungsi
tion Reform and Effective Govern- tasi berbagai bentuk kejahatan dan dan tanggung jawabnya, dan hak-hak
ment” (1992); Barber Conable (1984) pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat tidak mendapat perlindungan
seorang Republican veteran; Arthur M. pejabat/instansi publik maupun ma- semestinya.
Schlesinger Jr. Dalam artikelnya ber- syarakat. Ada beberapa pokok pikiran yang
judul “Leave The Constitution” (1966) Hambatan konstitusionalnya ke- mendasar dapat menjadi inspirasi
dan K.C. Wheare “Modern Construc- kuasaan kehakiman tidak diberikan dalam melakukan amandemen atau
tions” (1971) mengatakan, bahwa kedudukan yang merdeka. Dengan perubahan terhadap UUD 1945 dari
perubahan konstitusi suatu negara kata lain, tidak adanya jaminan kon- paparan di atas, yaitu :
itu sekurang-kurangnya berkisar pada stitusional untuk mewujudkan inde- a. Pembentukan konstitusi itu meru-
tiga isu utama. pendent of judiciary. pakan kesepakatan rakyat yang
Pertama, menyangkut pertanyaan Ketiga, bagaimanakah kedaulatan dijalankan oleh wakil-wakilnya
sejauhmanakah pencapaian negara rakyat (volksoevereiniteit/democracy) yang benar-benar amanah.
b. Pembentukan konstitusi meru-
pakan proses yuridis (hukum
ketatanegaraan), selain proses
politik, sehingga dalam proses
pembahasan penyusunan konsti-
tusi harus berpikir dan bersikap
sebagai seorang negarawan yang
berpengetahuan, berpengala-
man, dan berpengaruh.
c. Dalam membentuk konstitusi ha-
rus didasarkan kepada nilai-nilai
filosofis dari negara yang ber-
sangkutan, bukan semata-mata
meniru atau mengadopsi dari
negara lain secara begitu saja,
yang tentunya dapat berbeda
atau bahkan bertentangan de-
ngan nilai-nilai ideologisnya.
para anggota parlemen saat mengikuti Sidang Bersama DPR-DPD 16 Agustus 2011
| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
