Page 20 - MAJALAH 91

Workshop dan Fokus Group Discussion yang diadakan oleh Baleg DPR RI
berasal dari partai politik berdasarkan menjadi ketua hanya karena keharu- na dimaksud pada ayat (2) diatur de-
urutan perolehan kursi terbanyak di san ketentuan yang sejalan dengan ngan Peraturan DPRD Provinsi.
DPRD provinsi (Kabupaten/Kota). proses demokrasi yang berkualitas.
Ketua DPRD (provinsi/kabupaten/ Sementara menyoroti Badan Le- Sistem Kepegawaian
kota) ialah anggota DPRD provinsi gislasi Daerah, jika dilihat Pasal 36 UU Yang Tepat
yang berasal dari partai politik yang No. 12/2011, penyusunan Prolegda Bahasan lainnya yang menjadi so-
memperoleh kursi terbanyak pertama Provinsi antara DPRD Provinsi dan rotan Saldi Isra adalah sistem kepega-
di DPRD provinsi. Pemda Provinsi dikoordinasikan oleh waian seperti apa yang tepat bagi
Menurut Saldi, pola pengisian DPRD Provinsi melalui alat keleng- pendukung Dewan.
Pimpinan (termasuk Ketua DPRD) kapan DPRD Provinsi yang khusus Menurutnya, kelompok pakar/tim
yang didasarkan kepada raihan uru- menangani bidang legislasi. ahli belum diatur dengan jelas dalam
tan suara di DPRD telah menghilang- Ayat (2) UU ini juga mengatakan, UU MD 3. Di sini timbul pertanyaan
kan sebuah proses yang demokratis penyusunan Prolegda Provinsi di sistem pendukung keahlian yang
di DPRD. lingkungan DPRD Provinsi dikoordi- bagaimana yang diperlukan Dewan
Selain itu, katanya, pola pengi- nasikan oleh alat kelengkapan DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas
sian yang demikian potensial “mem- Provinsi yang khusus menangani bi- dan kewenangannya ?
bunuh” kesempatan bagi partai poli- dang legislasi. Dalam hal ini, Saldi berpandangan
tik lain yang kebetulan tidak berasal Ayat (3) menyebutkan, penyusu- staf pendukung merupakan kenisca-
dari partai politik yang memiliki suara nan Prolegda Provinsi di lingkungan yaan. staf pendukung diperlukan sesu
terbesar. Pemerintah Daerah Provinsi dikoor- ai dengan keahlian yang diperlukan.
Tambah lagi, kalau suara antara dinasikan oleh Biro Hukum dan dapat Dalam hal ini, staf pendukung tidak
yang meraih posisi teratas hanya mengikutsertakan instansi vertikal dalam status PNS.
berselisih tipis dengan posisi berikut- terkait. Kalau di daerah, staf pendukung
nya, aturan ini terasa “zalim” untuk Ayat selanjutnya mengatakan, ke- ini dapat dimulai dari ahli di alat ke-
hadirnya Ketua yang lebih mumpuni. tentuan lebih lanjut mengenai tata lengkapan dan kalau keuangan me-
Mungkin bisa dicek ke lapangan, beta- cara penyusunan Prolegda Provinsi di mungkinkan, dapat juga diusahakan
pa banyaknya seorang anggota DPRD lingkungan DPRD Provinsi sebagaima- staf ahli untuk anggota. (tt/iky)

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | 1