Page 21 - MAJALAH 91

LAPORAN UTAMA
SUMBANG SARAN

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH
Menata Parlemen

Dengan Mengubah

UU MD Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH

Kepala Program Doktor dan
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Padjadjaran Bandung

enataan kelembagaan par- pandang sebagai sesuatu yang fon- Pancasila apabila penataannya hanya
lemen memang harus dilakukan damental maka harus dimulai dengan dilakukan dengan mengubah UU ten-
Pmelalui amandemen UUD 1945 perubahan/amandemen UUD 1945 tang MD3.
yang kelima, tidak cukup hanya yang kelima. Karena sulit akan didapat- Untuk mengubah UUD 1945 me-
dengan mengubah UU No. 27 Tahun kan penataan kelembagaan parlemen merlukan suatu kajian yang sangat
2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang akan benar-benar demokratis, mendalam, komprehensif, konsisten,
(UU MD3). Apabila penataan itu di- efektif, dan akuntabel berdasarkan serta dilakukan oleh para ahli ke-
tatanegaraan (dalam arti luas) yang
sudah teruji dan diakui kepakarannya.
Perlu dijelaskan yang Karena itu, untuk mengubah UUD
dimaksud dengan unsur 1945 diperlukan waktu yang cukup
dengan forum yang luas dan meli-
partai politik adalah orang
batkan banyak keahlian. Sehingga,
yang duduk di MPR itu
untuk sementara ini dapat dimak-
benar-benar mewakili
lumi dengan mengubah UU tentang
partai politik. Pengisiannya
MD3 jauh lebih mudah dari pada me-
melalui pemilihan umum (pemilu)
ngubah UUD 1945.
khusus untuk MPR. Sehingga, pemikiran dalam
Dalam Pemilu tersebut ada melakukan penataan kelembagaan
orang-orang Parpol yang parlemen, dibagi dalam dua tataran.
hanya duduk di DPR. Tataran pertama, penataan melalui
Dengan demikian, anggota DPR perubahan UUD 1945 pasca aman-
tidak merangkap sebagai anggota demen keempat, dengan dilakukan
MPR, meski pengisiannya amandemen UUD 1945 yang kelima.
bersamaan dalam Tataran kedua, penataan dilakukan
hanya dengan mengubah UU tentang
Pemilu.
MD3, dengan tetap mengacu pada
kelembagaan parlemen seperti diatur
dalam UUD 1945 yang sekarang ini
berlaku.

Pengertian Umum Konstitusi
dan Negara Hukum
Menurut James Brice, konstitusi
diartikan sebagai a frame of political
society, organized through and by
law, that is to say one in which law has
established permanent institutions
with recognised functions and defi-
nite rights. “Again a constitution may
be said to be a collection of principles

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |