Page 19 - MAJALAH 91

LAPORAN UTAMA

ngan persetujuan bersama Gubernur. Pemerintah (PP). Menteri) yang mengatur substansi
Undang-undang yang sama Pasal Jika memang hendak menempat- Tatib.
34 ayat (1) mengatakan, penyusunan kan DPRD sebagai unsur penyeleng- Karena “perintah” yang beragam
Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh garaan pemerintahan daerah, sebaik- tersebut, sangat mungkin terjadi di-
DPRD Provinsi dan Pemerintahan nya pengaturan fungsi legislasi lebih sinkronisasi antara yang satu dengan
Daerah Provinsi. didetailkan dalam UU Pemerintahan yang lain. Oleh karena itu, akan men-
Berdasarkan penjelasan normatif Daerah. jadi jauh lebih baik jika UU mengatur
tersebut, kata Saldi, ada beberapa hal semacam “pedoman” penyusunan
yang perlu mendapat perhatian yaitu, PP Tidak Sinkron Tatib DPRD. Paling tidak, UU me-
DPRD disebutkan sebagai bagian dari Dalam kesempatan Workshop kali ngatur substansi apa saja yang diatur
unsur penyelenggaraan pemerintahan ini, Saldi juga menyoroti, saat ini pe- dalam Tatib DPRD, Namun demikian,
daerah. raturan yang memberi arahan pem- apapun level pengaturannya menu-
Pengaturan demikian menu- bentukan Tata Tertib DPRD yang dia- rut Saldi, sebaiknya disediakan ruang
rut Saldi Isra, tidak memungkinkan tur dalam PP seringkali tidak sinkron bagi DPRD untuk adanya kreatifitas.
penerapan konsep Trias Politika dalam dengan peraturan yang lebih tinggi Saldi menambahkan, pengaturan
pengertian “pemisahan kekuasaan”. (UU). di tingkat UU tidak selalu memberi ru-
Ketentuan yang ada lebih dekat de- Di sini timbul pertanyaan, regulasi ang yang lebih leluasa. Boleh saja di-
ngan penerapan Trias Politika dalam apa yang perlu disusun untuk menjadi beri ruang untuk adanya perbedaan.
pengertian “pembagian Kekuasaan”. pedoman dalam penyusunan Tatib, Meskipun demikian, katanya, untuk
Dengan posisi demikian, menjadi apakah langsung pendelegasian dari semua substansi yang ditentukan
sulit meletakkan DPRD sama dan se- UU yang berimplikasi pada ketidaksa- dalam UU harus berlaku sama untuk
bangun dengan model fungsi legislasi maan Tatib di masing-masing DPRD semua Tatib DPRD.
DPR. atau perlu ada peraturan selevel PP Dalam pengertian itu, semua sub-
Saldi juga menjelaskan, tiga UU yang menjadi pedoman penyusunan stansi yang diatur dalam UU harus
yang ada (UU MD3, UU No. 32/2004 Tatib. Karena hal ini juga berimplikasi dimuat dalam Tatib DPRD. Kelong-
dan UU No. 12/2011) tidak mengela- pada pengalokasian anggaran yang garan yang diberikan kepada DPRD
borasi bagaimana detailnya proses bisa dibenarkan menurut peraturan hanya sebatas mengakomodasi
legislasi di DPRD. Dengan begitu, perundang-undangan. kekhasan daerah dan tidak diperke-
proses lebih banyak mengandalkan Sejauh ini, yang menentukan sub- nankan bertentangan dengan sub-
peraturan DPRD. stansi Tatib DPRD tidak hanya pe- stansi yang ada dalam UU.
Sejauh ini, katanya, penyusunan ngaturan yang ada dalam PP. Prak- Selain itu, karena ini menyangkut
dan substansi Peraturan DPRD lebih tek menunjukkan, acapkali muncul kelembagaan, lebih baik kalau ada
banyak merujuk kepada Peraturan (Peraturan Menteri dan Surat Edaran aturan internal yang pokok-pokoknya
diatur dalam UU.

Sudah Efektifkah
Alat Kelengkapan
Hal lain yang menjadi sorotan
adalah, saat ini di DPRD terdapat
alat kelengkapan baik berupa Komisi
maupun Badan-badan. Apakah alat
kelengkapan ini sudah efektif dan
efisien dalam mengemban pelaksa-
naan fungsi dan wewenang DPRD.?
Jika dilihat Pasal 302 (1) UU MD3,
Alat Kelengkapan DPRD provinsi ter-
diri atas : Pimpinan, Badan Musya-
warah, Komisi, Badan Legislasi daerah,
Badan Anggaran, Badan Kehormatan
dan Alat Kelengkapan lain yang di-
perlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.
Dalam hal penentuan Pimpinan
Workshop dan Fokus Group Discussion yang diadakan oleh Baleg DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |