Page 14 - MAJALAH 91

undang dan/atau panitia kerja. Usul ngan undang-undang yang berkaitan DPR dan Komite DPD secara parsial
RUU tersebut diputuskan menjadi dengan otonomi daerah, hubungan dan sporadic, juga bervariasi tergan-
ranca-ngan yang berasal dari DPD pusat dan daerah, pembentukan, tung dari interaksi masing-masing.
dalam sidang paripurna DPD. pemekaran dan penggabungan dae- Belum ada upaya proporsional
Usulan lain yang disampaikan La- rah, pengelolaan sumber daya alam dan serius untuk secara sistemik me-
ode adalah, DPD juga memberikan dan sumber daya ekonomi lainnya, lembagakan, padahal sesungguhnya,
pertimbangan terhadap Rancangan serta perimbangan keuangan pusat dengan produktifitas tingkat legislasi
Undang-undang kepada Pimpinan dan daerah. yang tidak memuaskan di mata rak-
DPR. Terhadap rancangan undang- DPD juga memiliki hak memberi- yat, seharusnya bisa dikoreksi dengan
undang tentang APBN, DPD mem- kan pertimbangan kepada DPR dalam mengembangkan sinergi DPR dan
berikan pertimbangan kepada DPR pembahasan rancangan undang- DPD.
dengan jangka waktu paling lambat undang tentang anggaran pendapa- “Jadi harus ada keberanian
empat belas hari sebelum diambil tan dan belanja negara dan rancangan melakukan terobosan yang sistematis
persetujuan bersama antara DPR dan undang-undang yang berkaitan de- dan melembaga, baik oleh Pimpinan
Presiden. ngan pajak, pendidikan dan agama. DPR maupun DPD,” kata Laode.
Terkait dengan RUU yang mem- Hak yang dimiliki lainnya adalah
bahas tentang pajak, pendidikan dan melakukan pengawasan atas pelak- Beberapa Hal
agama, DPD memberikan pertimba- sanaan undang-undang menge- Yang Harus Dibenahi
ngan kepada DPR dan paling lambat nai otonomi daerah, pembentukan, Menyangkut hubungan DPD de-
tiga puluh hari sejak diterimanya surat pemekaran dan penggabungan dae- ngan DPR, ada beberapa hal yang
dari pimpinan DPR. rah, hubungan pusat dan daerah, harus dibenahi dan disepakati teru-
Selain itu, DPD juga memiliki tugas pengelolaan sumber daya alam dan tama dalam aktualisasi DPD dalam
dan wewenang dalam hal memberikan sumber daya ekonomi lainnya, pelak- menjalankan fungsinya, diantaranya
pertimbangan kepada DPR mengenai sanaan APBN, pajak, pendidikan dan adalah masalah pengaturan me-
calon anggota BPK. Pertimbangan agama. kanisme kerja.
tersebut diputuskan dalam sidang Lebih jauh Laode mengatakan, Perihal masalah pengaturan me-
paripurna DPD. Pertimbangan yang secara konstitusional DPD memeiliki kanisme kerja ini terkait dengan be-
sudah diputuskan tersebut diserah- kewenangan yang sangat terbatas berapa hal yakni, penyusunan Pro-
kan kepada Pimpinan DPR sebagai untuk memberikan pertimbangan, gram Legislasi Nasional, (Prolegnas)
pertimbangan DPD paling lambat tiga mengajukan usul saran kepada DPR Prioritas Tahunan, pengajuan dan
hari sebelum pelaksanaan pemilihan dan mengawasi pelaksanaan UU ter- pembahasan RUU dan pertimbangan
anggota BPK. tentu. atas RUU.
Salah satu tugas DPD adalah me- Kewenangan legislatif sepenuhnya Mengenai penyusunan Prolegnas
ngawasi jalannya undang-undang. di DPR bersama Presiden, demikian prioritas tahunan, selama ini DPD amat
Dalam hal penyampaian hasil pe- pula dalam hal budget DPD hanya mengapresiasi atas keikutsertaan dan
ngawasan tersebut, DPD menyam- bisa memberikan pertimbangan dan keterlibatan DPD dalam pembahasan
paikan hasil pengawasan atas un- usulan. Demikian pula dalam hal pe- Prolegnas di DPR. Hal itu menurut La-
dang-undang kepada DPR sebagai ngawasan terhadap pelaksanaan UU, ode, telah berjalan dengan baik.
bahan pertimbangan. Hasil penga- anggaran dan kebijakan politik ter- Namun ada harapan yang ingin
wasan tersebut diputuskan dalam si- tentu, semuanya harus diteruskan ke- dia sampaikan yaitu keikutsertaan
dang paripurna DPD. pada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD dalam penyusunan daftar RUU
Laode menambahkan, dalam Dalam hal ini, kewenangan DPD Prolegnas prioritas tahunan dimung-
regulasi dikemukakan bahwa DPD bersifat “konsultatif”, karena tidak kinkan hingga ke tingkat perumusan.
memiliki sejumlah hak yaitu, meng- mempunyai kewenangan untuk me- Adapun terkait pengajuan dan
ajukan rancangan undang-undang mutus, sedangkan DPR kewenangan- pembahasan RUU, diperlukan keiikut-
yang berkaitan dengan otonomi nya amat dominan, dimana semua ke- sertaan DPD dalam pembahasan RUU
daerah, hubungan pusat dan daerah, wenangan Presiden ada keterlibatan bersama DPR dan Presiden, yang me-
pembentukkan dan pemekaran serta DPR. liputi pengantar musyawarah, pem-
penggabungan daerah, pengelolaan Menurut Laode, hubungan DPD bahasan daftar inventarisasi masalah
sumber daya alam dan sumber daya dengan DPR penting untuk dikomuni- (DIM), dan penyampaian pendapat
ekonomi lainnya, serta berkaitan de- kasikan, terutama berkenaan dengan mini.
ngan perimbangan keuangan pusat mekanisme legislasi. Sejauh ini, kata Laode juga berharap mekanisme
dan daerah, Laode, mekanisme kerja legislasi dan kerja dalam pembahasan RUU yang
Selain itu, ikut membahas ranca- pengawasan dilakukan antara Komisi melibatkan DPR, Pemerintah dan

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | 1