Page 11 - MAJALAH 91
P. 11
LAPORAN UTAMA
gedung MPR secara masif tidak mau
menerima keputusan itu.
Apakah jika hal itu terjadi MPR
dapat dianggap tidak melaksanakan
tugas dan wewenangnya secara efek-
tif dan akuntabel? Pertanyaan itu di-
jawab tegas Lukman, tentu saja tidak.
Sebab, MPR sudah melaksanakan
tugas dan wewenangnya meskipun
keputusan itu tidak sesuai dengan
mayoritas rakyat.
Tugas MPR
di Luar Ketatanegaraan
Lebih jauh Lukman memaparkan, di
luar tugas ketatanegaraan, MPR juga
mempunyai tugas kebangsaan sesuai
amanat UU No. 27 Tahun 2009 pasal
15 ayat (1) huruf e yang menugaskan
anggota MPR, baik DPR dan DPD un-
tuk melakukan sosialisasi UUD 1945
Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifudddin
kepada seluruh lapisan masyarakat di
itu dengan lancar, MPR sudah dapat
dikatakan telah melaksanakan tugas
dan kewenangannya secara efektif,
jelasnya.
“Jika MPR melaksanakan tugas itu
dengan lurus sehingga bersih dari ko-
rupsi, suap, dan sejenisnya, maka MPR
juga sudah dapat dikatakan melak-
sanakan tugas secara akuntabel,”
papar Lukman.
Jadi, tandas Lukman, efektivitas
dan akuntabilitas MPR dalam melak-
sanakan tugas dan wewenangnya
adalah sejauhmana lembaga MPR
mampu melaksanakan tugas dan we-
wenangnya sesuai dengan prosedur
ketatanegaraan yang telah ditetapkan
secara bersih, jujur dan penuh ama-
nah. Agar negara tetap tertata rapi
sesuai dengan aturan ketatanegaraan
yang telah disepakati bersama.
Menurut Lukman, MPR tidak
mengalami kesulitan berarti untuk
melaksanakan tugas dan wewenang-
nya secara efektif dan akuntabel.
Karena, terangnya, ketentuan tentang
Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifudddin
pelaksanaan tugas dan wewenang
MPR sudah diatur dengan jelas dalam terjadi. Misalnya, MPR tetap memu- seluruh Indonesia di bawah koordi-
peraturan perundang-undangan yang tuskan pemberhentian Presiden atau nasi pimpinan MPR.
berlaku. sebaliknya setelah memenuhi per- MPR periode 2009 - 2014 men-
Namun demikian Lukman tidak syaratan segala macam peraturan ter- terjemahkan amanat itu dengan sosi-
menapik kemungkin lain bisa saja kait, namun mayoritas rakyat di luar alisasi Empat Pilar Kebangsaan, yaitu
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |