Page 15 - MAJALAH 91
P. 15
LAPORAN UTAMA
DPD, terutama pembahasan DIM dan
penyampaian pendapat ini, mengi-
kutsertakan DPD.
Keikutsertaan tersebut meliputi
DPD memiliki wakil dan ikut serta
dalam rapat kerja antara alat keleng-
kapan DPR dengan Pemerintah untuk
menentukan jadwal pembahasan RUU,
DPD diundang dalam pembicaraan
tingkat II di Rapat Paripurna DPR.
DPD memiliki wakil dalam pem-
bahasan RUU di DPR yang berjumlah
paling banyak 1/3 jumlah anggota
alat kelengkapan DPR yang memba-
has suatu RUU atau paling sedikit 6
(enam) orang.
Pokok-pokok gagasan lainnya
yang disampaikan Laode adalah ma-
salah pertimbangan atas RUU APBN.
Dalam hal ini DPD mengingatkan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida (paling kiri)
bahwa DPR menerima dan menindak- paparan hasil pertimbangan DPD. juga, DPD dibatasi pada persoalan-
lanjuti pertimbangan tertulis terhadap Pokok gagasan selanjutnya yang persoalan berkaitan dengan otonomi
RUU APBN yang disampaikan oleh disampaikan Laode adalah penga- daerah.
DPD yang diberikan paling lambat 14 wasan atas UU tertentu. Dalam hal Laode melihat, hubungan DPD
hari sebelum diambil persetujuan ber- ini, DPD berharap agar DPR mencan- dengan lembaga Negara lainnya, se-
sama antara DPR dan Presiden. tumkan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 perti MPR, DPR Mahkamah Konstitusi,
Dia mengharapkan, DPD diikutser- dalam konsiderans “mengingat” UU Pemerintah Daerah dan DPRD ada,
takan sejak awal pembahasan sehing- yang direvisi apabila hasil penga- tetapi hanya pada masalah-masalah
ga pertimbangan yang disampaikan wasan DPD menjadi dasar perevisian, tertentu saja dan sifatnya hanya se-
oleh DPD tepat sasaran dan berman- mencantumkan keputusan DPD ten- bagai pemberi “pertimbangan”.
faat bagi daerah. Untuk itu, katanya, tang hasil pengawasan DPD dalam Berdasarkan keterbatasan fung-
DPD meminta agar DPR mengundang konsiderans “memperhatikan” dalam si dan kewenangan DPD tersebut,
DPD dalam Rapat Paripurna DPR un- keputusan DPR, dan meminta Komisi maka dia berharap dilakukan peruba-
tuk bersama-sama mendengarkan DPR menyampaikan paparan hasil han-perubahan yaitu posisi DPD ha-
keterangan Pemerintah mengenai Po- pengawasan DPD. rus lebih diperkuat sehingga dalam
kok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Dari beberapa catatan yang di- menjalankan fungsinya dapat maksi-
RAPBN sejak RAPBN 2011. sampaikannya, Laode Ida memberi- mal, bukan hanya sebagai lembaga
Dia juga berharap, DPD dapat ikut kan sejumlah catatan utama sebagai “pelengkap” dari lembaga legislatif
serta dalam pertemuan antara DPR kesimpulan mendasar yaitu, kedudu- yang hanya memberi pertimbangan,
dengan Menteri Keuangan, Bank In- kan DPD sebagai lembaga perwakilan usulan kepada DPR. Demikian juga
donesia (BI), dan Badan Perencanaan daerah yang memperjuangkan as- dalam berhadapan dengan lembaga
Pembangunan Nasional (Bappenas) pirasi dan kepentingan daerah sudah Negara lainnya yang menjadi mitra
dalam pembicaraan tentang Rencana tepat dan memang dibutuhkan keha- kerja DPD.
Kerja Pemerintah (RKP) dan ekonomi dirannya. Untuk itu, agar secara mendasar
makro. Namun demikian menurut Laode, kembali ke akarnya hanya dapat di-
Mengenai pertimbangan atas RUU seharusnya posisi DPD dapat sejajar lakukan dengan mengamandemen
tertentu, DPD berharap agar DPR men- dengan DPR, bukan lebih rendah. Di pasal-pasal dalam UUD 1945 yang
cantumkan Pasal 22D ayat (2) UUD samping itu, sebagai lembaga Negara mengatur tentang DPD.
1945 dalam konsiderans “mengingat” DPD mempunyai fungsi yang sa- Laode menegaskan, Anggota
RUU yang mendapat pertimbangan ngat lemah, hanya sebagai peleng- Dewan Perwakilan Daerah sendi-
DPD dan mencantumkan keputusan kap bagi lembaga legislatif, dimana ri tentunya harus memperjuangkan
DPD dalam konsiderans “memper- hanya sebagai lembaga konsultatif, hak-haknya supaya sejajar dengan
hatikan” dalam keputusan DPR, dan dan pertimbangan, tidak mempunyai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
meminta Komisi DPR menyampaikan kewenangan dalam memutus. Selain (tt,iky)
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
