Page 17 - MAJALAH 91
P. 17
LAPORAN UTAMA
bentukkan Fraksi.
Hal ini bisa dimulai dengan jumlah
nominal, yakni sekurang-kurangnya
memiliki anggota 20% dari jumlah
anggota Dewan atau 5 (lima) terbesar
perolehan kursi, maka Partai tersebut
dapat membentuk Fraksi.
Dalam hal ini, tidak lagi dikenal
adanya Fraksi gabungan, jika perole-
han suaranya dibawah 20% atau
perolehannya tidak masuk 5 besar,
maka wajib bergabung dengan Fraksi
yang ada.
Kewajiban Melaporkan
Kinerjanya
Suasana Workshop dan Fokus Group Discussion Politisi Partai Golkar ini juga me-
pada anggota Dewan belum dirasa kan lagi sisa waktu. ngatakan pentingnya bagi Dewan
optimal karena memang daya du- Pada tahap selanjutnya, tahap melaporkan kinerjanya. Menurut
kungnya yang tidak memadai, seperti pembahasan, jika usul DPR, maka Ferry, kewajiban melaporkan kiner-
Program Legislasi Nasional (Proleg- pembahasan dilakukan oleh Komisi ja sebagai Anggota Dewan, cukup
nas) yang masih berbasis alat keleng- yang mengusulkan, supaya tidak ke- dilakukan pada setiap masa Reses,
kapan, dalam hal ini komisi. hilangan “ruh” tujuan pembentukan karena sejatinya masa reses adalah
Ferry juga menyoroti, komisi yang UU, jika RUU berasal dari Pemerintah, masa melaporkan apa-apa yang di-
relatif jarang memberi support pada maka pembuatan Daftar Inventarisasi lakukan selama masa sidang, terma-
RUU yang diajukan oleh anggota, Masalah (DIM) hanya untuk substansi suk menyerap aspirasi masyarakat di
atau setidaknya memfasilitasi untuk pokok saja. Dapilnya.
dibahas, agar menjadi RUU. Berkaitan dengan waktu, menurut Sedangkan laporan menyeluruh
Menurut Ferry, persyaratan admi- Ferry, ada baiknya ditetapkan batas dalam konteks Dewan, bisa dituang-
nistratif yang panjang juga menjadi waktu pembahasan pembentukkan kan dalam memori akhir masa jabatan
faktor yang menyebabkan anggota UU, misalnya 2 atau 3 masa sidang, Dewan secara kolektif, yang berisi
enggan untuk mengajukan RUU. Se- yang jika tidak selesai maka pemba- apa-apa yang menjadi target, apa
lain itu, penyusunan Prolegnas yang hasannya diambil alih oleh Baleg, dan yang dicapai, apa yang tidak dapat di-
tidak melibatkan anggota, sehingga komisi yang bersangkutan tidak boleh capai dan penyebabnya.
memunculkan kesan bahwa hak me- membentuk UU dalam 1 (satu) Tahun Dengan demikian, kata Ferry, maka
ngajukan RUU pada dirinya, hanya Masa Sidang. tugas-tugas dalam melaksanakan
bersifat administratif, tidak substantif. Terkait dengan pembatasan waktu fungsi Dewan diemban secara kolek-
Dengan posisi yang kuat dari ini, perlu ditetapkan batasan waktu tif, sedang tugas-tugas politik sebagai
Badan Legislasi, seperti usulan re- setiap tahapan pembentukkan UU, wakil rakyat lebih personal atau kolek-
disain, maka tahapan pembentukan termasuk penyusunan DIM yang jika tif dalam lingkup Dapil.
UU dapat dilakukan dengan lebih tidak dipenuhi, maka Fraksi yang ber- Secara keseluruhan, optimalnya
singkat. sangkutan dianggap tidak memiliki pelaksanaan fungsi Dewan tidak se-
Dimulai dari tahap perencanaan, pendapat/pandangan. mata tergantung pada aturan main,
dalam tahap ini penyusunan Proleg- Selain menyoroti tahapan me- tapi lebih pada kesadaran kerja kolek-
nas hendaknya tidak berdasarkan kanisme pembentukkan UU , Ferry tif, karena semua kewenangan ke-
judul UU, tapi konten atau substansi juga memandang perlunya penataan negaraan yang diberi oleh UU adalah
pokok, yang bisa saja menjadi lebih Fraksi dalam penguatan fungsi DPR. pada Dewan bukan Personal anggota
dari 1 judul UU. Selain itu, DPR juga Meski bukan Alat Kelengkapan Dewan.
tidak terbebani pada jumlah pencapa- Dewan, namun secara politis, Fraksi Sedang untuk personal Anggota
ian penyelesaian. memiliki kewenangan besar dalam Dewan, menurut Ferry, diberi fasili-
Dalam tahap penyusunan dan har- proses pengambilan keputusan di tas, hak bahkan imunitas untuk dapat
monisasi UU, dengan re-disain, maka Dewan. Dalam hal ini timbul perta- melaksanakan tugas Dewan secara
sepenuhnya dilakukan oleh Baleg nyaan, bisakah kita memulai penataan Kelembagaan/Kolektif. (tt,iky)
yang keanggotaannya sudah full, bu- dengan “Memperketat” syarat pem- ***
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
