Page 22 - MAJALAH 91

Jajaran Pimpinan Sidang Bersama DPR-DPD 16 Agustus 2011
according to which the powers of the Loewenstain berpendapat, kon- minkan nilai-nilai keadilan yang hidup
government, the rights of the gover- stitusi merupakan suatu sarana dasar ditengah masyarakat.

ned, and relations between the two untuk mengawasi proses-proses Hukum dan peraturan perundang-
are adjusted”. (CF. Strong, Modern kekuasaan. Oleh karena itu, setiap undangan yang berlaku tidak boleh
Political Constitutions) konstitusi senantiasa mempunyai ditetapkan dan diterapkan secara
Konstitusi diartikan Sir Keneth C. dua tujuan, yaitu untuk memberikan sepihak oleh dan/atau hanya untuk
Wheare, sebagai sekumpulan keten- pembatasan dan pengawasan ter- kepentingan penguasa secara ber-
tuan hukum tertinggi yang tersusun hadap kekuasaan politik, dan untuk tentangan dengan prinsip-prinsip de-
di dalam suatu dokumen yang me- membebaskan kekuasaan dari kontrol mokrasi. Karena hukum tidak dimak-
ngatur pemerintahan negara. mutlak para penguasa, serta mene- sudkan hanya menjamin kepentingan
Pendapat senada dikemukakan tapkan bagi para penguasa tersebut segelintir orang yang berkuasa, me-
oleh S.E. Finner , konstitusi sebagai batas-batas kekuasaannya. lainkan menjamin kepentingan akan
sekumpulan norma hukum yang Muhammad Tahir Azhary me- rasa adil bagi semua orang tanpa
mengatur alokasi fungsi, kekuasaan, ngambil inspirasi dari sistem hukum kecuali.
serta tugas-tugas di antara berbagai Islam mengajukan pandangan tentang Dengan demikian, cita negara hu-
lembaga negara, serta yang menen- ciri-ciri nomokrasi atau negara hukum kum (rechtsstaat) yang dikembang-
tukan hubungan-hubungan di antara yang baik itu mengandung sembilan kan bukanlah ‘absolute rechtssaat’,
lembaga-lembaga negara tersebut prinsip. Kesembilan prinsip itu : 1. melainkan ‘democratische rechtsstaat’
dengan rakyat, dan biasanya termodi- Prinsip kekuasaan sebagai amanah. atau negara hukum yang demokratis.
fikasi di dalam suatu dokumen. 2. Prinsip musyawarah. 3. Prinsip ke- Dalam setiap negara hukum yang
Sementara itu, Benyamin Akzin adilan. 4. Prinsip persamaan. 5. Prinsip bersifat nomokratis harus dijamin
dalam sebuah artikel berjudul “On the pengakuan dan perlindungan terha- adanya demokrasi, sebagaimana di
Satbility and Reality of Constitution” dap hak-hak asasi manusia. 6. Prinsip dalam setiap negara demokrasi harus
berpendapat, konstitusi merupakan peradilan yang bebas. 7. Prinsip per- dijamin penyelenggaraannya berdasar
dokumen atau sekumpulan doku- damaian. 8. Prinsip kesejahteraan. 9. atas hukum.
men serta kebiasaan ketatanegaraan, Prinsip ketaatan rakyat.
baik yang ditetapkan secara formal Jimly Ashiddiqie berpendapat, Penataan Kelembagaan
maupun yang disepakati sebagai dianut dan dipraktekkannya prinsip Parlemen Melalui
ketentuan dasar mengenai susunan demokrasi atau kedaulatan rakyat Amandemen UUD 1945
dan fungsi negara, serta menetapkan yang menjamin peran serta masyara- Konstitusi, menurut Hans Kelsen
pula secara pasti dan efektif kerangka kat dalam proses pengambilan kepu- dan kemudian dikembangkan oleh
dasar proses-proses pemerintahan tusan kenegaraan, sehingga setiap muridnya Hans Nawiasky serta
dan proses-proses yuridis ketatane- peraturan perundang-undangan yang Adolf Merkl, paling tidak memuat dua
garaan. ditetapkan dan ditegakkan mencer- norma utama, yaitu staatsfundamen-

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |