Page 24 - MAJALAH 91
P. 24
d. Bahwa konstitusi itu harus mam-
pu mambawa masyarakatnya ke-
pada kesejahteraan yang didasar- Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH
kan kepada negara hukum dan Kepala Program Doktor dan
demokrasi. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
e. Setiap kali ada upaya penataan Universitas Padjadjaran Bandung
lembaga-lembaga negara yang
termuat dalam konstitusi perlu
terlebih dahulu ditetapkan lan-
dasan filosofis yang menjadi fun-
damen bagi pendirian lembaga-
lembaga negara tersebut.
Bagi bangsa Indonesia, fundamen
filosofis bangunan lembaga-lembaga
negara yang hendak didirikan terse-
but yaitu Pancasila. Dalam konteks
kehidupan ketatanegaraan, dalam sila
keempat dari Pancasila menegaskan,
bahwa adanya landasan bagaimana
negara dijalankan dan bagaimana lenggaraan demokrasi berlandaskan Sistem Permusyawaratan/
hubungan antar pemegang kekua- pada Permusyawaratan/Perwakilan. Perwakilan
saan dalam negara di bangun. Maknanya, permusyawatan adalah Dalam kajian akademik seringkali
Sila keempat itu selengkapnya tempat/wadah, fungsi, prosedur, diperdebatkan apakah Negara Indo-
berbunyi “kerakyatan yang dipimpin proses, dan mekanisme untuk ber- nesia dalam keparlemenan itu meng-
oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dalam menjalankan ke- anut sistem unicameral (satu kamar),
permusyawaratan/perwakilan”. Apa- daulatan rakyat. bicameral (dua kamar), tricameral
bila rumusan sila keempat itu dija- Dalam konteks negara yang Bhin- (tiga kamar). Oleh para Pendiri Ne-
dikan titik tolak dalam membangun neka Tunggal Ika, maka bermus- gara Indonesia sudah diciptakan
sistem demokrasi, maka dalam sila yawarah akan mendekatkan pada sistem demokrasi yang benar-benar
keempat terdapat muatan demokrasi kehendak bersama. Artinya, tidak ada khas Indonesia adalah demokrasi Per-
dalam arti materi dan sekaligus juga kesewenang-wenangan dari mayori- musyawaratan/Perwakilan.
bermuatan sistem demokrasi dalam tas dan tidak ada tindakan tirani dari Basis utama dari sistem demokrasi
arti formil. minoritas, namun mengutamakan tol- Permusyawaratan/Perwakilan adalah
Perlu dijelaskan, sistem demokrasi eransi, saling memberi dan menerima, Persatuan Indonesia dan Bhinneka
dalam arti materiil, bahwa demokrasi dan kebersamaan menjadi hikmat Tunggal Ika. Permusyawaratan se-
Indonesia berlandaskan kerakyatan menyelenggarakan negara demi ke- bagai wadah diciptakan lembaga ne-
yang dipimpin oleh hikmah kebijak- pentingan rakyat. gara yang bernama Majelis Permus-
sanaan. Maknanya, negara RI me- Karena permusyawaratan itu ber- yawaratan Rakyat (MPR). Kehadiran
nganut ajaran kedaulatan rakyat atau makna sebagai wadah, fungsi, dan lembaga MPR supaya seluruh rakyat
demokrasi yang dalam penyelengga- proses bermusyawarah, maka pemak- Indonesia yang beraneka ragam akan
raannya dipandu oleh suatu hikmah naan berikutnya digandeng dengan mempunyai wakil dalam Majelis. Inti-
kebijaksanaan. perwakilan. Perwakilan adalah wujud nya, MPR merupakan wadah yang ber-
Yang dimaksud dengan hikmah dari representative democracy. Arti- fungsi mewujudkan Bhinneka Tunggal
kebijaksanaan adalah demokrasi itu nya, ada lembaga yang mewakili rak- Ika dalam menyelenggarakan negara,
harus berpegang teguh kepada nilai- yat dalam menyelenggarakan negara. dengan mengutamakan prinsip per-
nilai Ketuhanan, berperikemanusiaan Lembaga yang mewakili rakyat itu bedaan dalam kesatuan dan kesatuan
yang adil dan beradab, menjunjung disebut parlemen. Dengan demikian, dalam perbedaan.
persatuan Indonesia, dan ditujukan apabila bangsa Indonesia memang Untuk itu hemat saya, MPR itu
bagi keadilan sosial bagi seluruh rak- memerlukan penamaan dari sistem merupakan lembaga perwakilan
yat Indonesia. demokrasi Indonesia maka dapat rakyat tertinggi. Karena MPR meru-
Adapun demokrasi dalam arti disebut sebagai sistem demokrasi pakan lembaga perwakilan rakyat
formil, dalam sila keempat me- Permusyawaratan/Perwakilan. tertinggi maka harus diisi oleh orang-
ngandung makna yakni dalam penye- orang atas pilihan rakyat, yang dapat
| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
