Page 29 - MAJALAH 91
P. 29

PENGAWASAN





           kontrol  terhadap  fungsi  pemerinta-  belum  dilakukan  revisi  terhadap  UU   pir  dipastikan  berimbas  kepada  ke-
           han  yang  sebenarnya,  yaitu  melin-  APBN Tahun Anggaran 2012, UU yang   naikan-kenaikan  harga  lainnya.    Dan
           dungi rakyat seluruhnya.          berlaku  adalah UU APBN yang sudah   indikasi hal tersebut  memang menun-
             Kita  semua  yakin,  seluruh  rakyat   disetujui pada Oktober 2011 dimana   jukkan bahwa sebelum kenaikan har-
           akan  mendukung  kenaikan  harga   pada pasal 7 ayat 6 dinyatakan bahwa   ga BBM sudah terjadi kenaikan harga
           BBM bila pengurangan subsidi terse-  harga BBM tidak akan dinaikkan.  bahan baku dan sembako lainnya. “Ini
           but dapat direalisasikan kepada sek-  “Jika dinaikkan, maka pemerintah   menunjukkan  bahwa  kenaikan  harga
           tor-sektor  yang  benar-benar  ber-  melanggar UU dan kami (DPR) berke-  BBM menjadi elemen sentral bagi ter-
           manfaat  bagi  kehidupan  masyarakat   pentingan untuk mengingatkan. Kami   jadinya  kegiatan  ekonomi  di  tingkat
           luas,  misalnya  mewujudkan  sekolah   akan  berusaha  mencegah  pemerin-  masyarakat  yang  saling  terkait  dan
           dan  fasilitas  kesehatan  gratis  untuk   tah,” ujar Daryatmo.     berantai,  atau  disebut  dengan  efek
           rakyat  miskin,  pembangunan  infra-  Daryatmo  menyatakan  bahwa     domino,” papar Daryatmo.
           struktur  di  daerah-daerah  yang  ter-  masalah  BBM  menyangkut  hajat   Daryatmo  tidak  sependapat    jika
           tinggal, daerah perbatasan,  sehingga   hidup orang banyak, oleh karenanya   dalam  menentukan  harga  minyak
           dapat  mewujudkan  pemerataan  ke-  pemerintah  diminta  untuk  berhati-  dalam  negeri    berdasarkan  pada
           sempatan  dalam  perekonomian  dan   hati  dalam  mengambil  keputusan   pendekatan  pasar  atau  diserahkan
           penghidupan yang layak bagi seluruh   yang  berkaitan  dengan  masalah       kepada mekanisme pasar.
           warga negara.                     tersebut.  “Masalah  BBM  harus  men-  Berkaitan  dengan  rencana  peme-
             Pengalihan    subsidi    BBM    hen-  jadi perhatian kita sehingga sensitifi-  rintah untuk melakukan  pembatasan
           daknya  tidak  diberikan dalam ben-  tas yang sangat tinggi terhadap policy   BBM,    Daryatmo  mempertanyakan,
           tuk  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),     dalam budget yang kurang baik harus   “Apakah kita yakin hal itu tidak akan
           karena  hanya bersifat sementara dan   menjadi  perhatian  pemerintah  agar   berpengaruh  terhadap  roda  pereko-
           tidak  mendidik,  bahkan  cenderung   berhati-hati  melakukan  keputusan-  nomian  nasional  dan  masyarakat?,”
           mendidik masyarakat memiliki mental   keputusan yang sensitif,” terang poli-  tegasnya.
           pengemis.                         tisi  dari    Partai  Demokrasi  Indonesia   Daryatmo menjelaskan  kata pem-
             Anggota  Komisi  VII  DPR  RI  Dar-  Perjuangan tersebut.         batasan    mengkonotasikan    seolah-
           yatmo  Mardiyanto  menyatakan  se-   Karena setiap kenaikan BBM ham-  olah  BBM  itu  hanya  satu-satunya
                                                                               dalam  kehidupan  kita,  karena  masih
                                                                               ada      bahan  bakar  lain  seperti  gas
                                                                               atau energi terbarukan misalnya  pa-
                                                                               nas  bumi  atau  bio  ethanol  dan  bio
                                                                               gas. Saat ini memang 80% didominasi
                                                                               oleh minyak.
                                                                                  Namun  menurut  Daryatmo    jika
                                                                               pembatasan dalam pengertian peng-
                                                                               hematan,  maka  akan  membatasi  ke-
                                                                               giatan  mesin  penggerak  yang  akan
                                                                               menimbulkan gejolak di sisi lain.  “Dan
                                                                               suply  and  demand  menjadi  hukum
                                                                               ekonomi, volume dibatasi sementara
                                                                               kebutuhan  masih  sama  maka  akan
                                                                               terjadi kenaikan harga,” paparnya.
                                                                                  Jika  subsidi  dianggap  tidak  tepat
                                                                               sasaran, Daryatmo tidak sependapat.
                                                                               Menurut survey yang dilakukan frak-
                                                                               sinya (Fraksi PDIP) selama satu bulan
                                                                               pada Januari 2011 di Jabodetabek ti-
                                                                               dak menunjukkan demikian.
                                                                                  “Sebagian besar subsidi BBM dinik-
                                                                               mati  masyarakat  kelompok  bawah.
                                                                               Survey yang kami lakukan  saat mem-
                                                                               bahas pembatasan BBM yang diusul-
                                                                               kan  oleh  Pemerintah,  hasilnya    total
          Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto                        premium yang dikonsumsi oleh rumah


          0 | PARLEMENTARIA |  Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34