Page 32 - MAJALAH 91
P. 32
institusi yang terpisah yang diisi oleh
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tena-
ga profesional.
“Dalam hal ini institusi penyeleng-
garaan haji bisa berbentuk badan
yang langsung di bawah Presiden,”
ujarnya pada seminar Membangun
Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji
yang Baik, Profesional dan Amanah
yang diselenggarakan oleh Fraksi Par-
tai Golkar di Gedung DPR/MPR be-
berapa waktu lalu.
Novanto mengemukakan dengan
dilakukannya pemisahan itu maka
berbagai kendala haji selama ini bisa
dikurangi. Setya menyebutkan salah
satu persoalan yang dihadapi oleh
jemaah calon haji termasuk masalah
pemondokan.
Ia menambahkan pemondokan ja-
maah masih jauh dari Masjidil Haram Wakil Ketua Komisi VIII DPR Radityo Gondo Gambiro
dan tidak mungkin ditempuh dengan lah daerah, anggota dewan kerap juta menjadi Rp 25 juta. “Ini apakah
jalan kaki sehingga banyak jamaah mendapat pertanyaan mengenai demi mengurangi jumlah pendaftar,
yang menggunakan mobil bak terbu- wacana moraorium pendaftaran haji. atau ada maksud lain?” ucapnya.
ka. Untuk mengatasi masalah pemon- Namun para ulama termasuk yang Radityo menambahkan, kenai-
dokan, Novanto mengatakan perlu tergabung dalam Majelis Ulama In- kan jumlah setoran awal pendaftaran
dibangun sebuah pemondokan yang donesia (MUI) di daerah, melontarkan dapat dilakukan asalkan dibarengi
permanen agar jemaah bisa tenang reaksi keras. “Mereka tak setuju kalau dengan pengelolaan yang transpa-
beribadah. pendaftaran itu harus dihentikan kare- rans dan ada akuntabilitas penggu-
Dia menceritakan pengalaman- na haji kan urusan syariat,” kata Ra- naannya. “Jadi audit investigasi tetap
nya ketika mendapati sebagai jemaah dityo kepada wartawan di
calon haji tidak bisa ditampung kare- Jakarta, Minggu (26/2).
na kurangnya tempat pemondokan. Namun, Radityo
Padahal, kata dia dana haji yang ter- mendesak dilakukan-
kumpul hingga saat ini telah menca- nya perbaikan sistem pe
pai kurang lebih sekitar Rp35,3 triliun. ngelolaan keuangan dari
“Besar dana haji yang ada saat ini setoran awal calon je-
belum menyentuh perbaikan pela- maah haji. Menurutnya,
yanan haji. Padahal jika dana tersebut Badan Pemeriksa Keua-
digunakan secara maksimal tentunya ngan (BPK) perlu melaku-
dapat mengurangi beban biaya pen- kan audit investigatif.
yelenggaraan ibadah haji,” ujarnya. “Ini bukan untuk men-
Terkait usulan moratorium pendaf- cari-cari kesalahan, tapi
taran calon haji, DPR secara tegas bagaimana membangun
menolak usulan KPK tersebut. Wakil sistem yang lebih sehat,”
Ketua Komisi VIII DPR, Radityo Gondo cetusnya.
Gambiro mengatakan pendaftaran Dia pun mengingat-
haji dan pengelolaan keuangan meru- kan perlunya transparansi
pakan kegiatan terpisah. Karenanya dan akuntabilitas penge-
usulan moratorium yang dikaitkan lolaan setoran awal calon
dengan pengelolaan keuangan, dini- jemaah haji itu. Dicon-
lai tidak tepat. tohkannya, pemerintah
Radityo menjelaskan dalam kun- telah menaikkan dana
jungan kerja Komisi VIII ke sejum- setoran awal dari Rp 20 Setya Novanto Ketua Fraksi Partai Golkar
| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
