Page 34 - MAJALAH 91

Independen dan selanjutnya hasil au- biaya penyelenggaraan ibadah haji
dit tersebut diumumkan kepada pub- (BPIH) sejak jauh hari, seperti selama
lik,” ujar Zulkaranen. ini dilakukan, dapat menghemat di
Dia menjelaskan, pelaksanaan UU sejumlah pos biaya. Sebab, sejumlah
No 13 Tahun 2008 tentang Penye- biaya dapat dibayar dari bunga hasil
lenggaraan Ibadah Haji (PIH) terdapat pengendapan pembayaran biaya itu
banyak kelemahan dan berpotensi di bank. Menurut dia, besaran biaya
menimbulkan penyimpangan. Pen- haji masih dapat dihitung bersama
yimpangan itu antara lain soal pem- DPR dan diaudit Badan Pemeriksa
bentukan Panitia Penyelenggaraan Keuangan (BPK). “Kemudian pelak-
Haji (PPIH), Biaya Penyelenggara Iba- sanaannya dikontrol DPR, DPD, Ins-
dah Haji, dan Komisi Pengawas Haji pektur Jenderal, dan badan-badan
Indonesia. terkait,”katanya.
“Secara prinsip, perlu dihindari Menanggapi usul anggota Komisi
kebijakan ibadah haji yang menga- VIII DPR agar penyelenggaraan haji Profesor Azyumardi Azra
rah pada in-efisiensi dan monopoli. dikelola badan khusus di luar Kemen-
Pemerintah harus mengembangkan terian, Menteri Agama menilainya dipandang lebih pas, yang di bentuk
semangat untuk perbaikan mutu belum tentu lebih baik. Namun usul pemerintah bersama DPR RI memi-
pelayanan dan biaya penyelenggara- tersebut akan dilaksanakan jika Un- liki hubungan kordinatif, evaluative
an ibadah haji yang murah,” katanya. dang-Undang Penyelenggaraan Haji dan supervise dengan Kementerian
Sedangkan untuk menghindari diubah. “Pelaksanaan tergantung Agama.
daftar tunggu (waiting list), menurut undang-undang. Kalau menyatakan Dalam pidato penutupan Masa
Zulkarnaen sudah saatnya pemerin- lepas, ya, akan dilepas,” katanya. Sidang III, Ketua DPR Marzuki Alie
tah menerapkan moratorium setoran Dalam makalahnya, saat menjadi mengatakan terkaitnya adanya soro-
awal dana haji. Moratorium yang di- pembicara dalam seminar yang dise- tan terhadap tidak transparannya pe-
maksudkan, ujarnya, adalah bahwa lenggarakan Fraksi Partai Golkar, 5 ngelolaan dana setoran calon jamaah
jemaah tetap diperbolehkan mendaf- Maret lalu, Profesor Azyumardi Azra haji yang dikelola oleh Kementerian
tar tapi tanpa menyetor dana setoran menjelaskan sepanjang sejarah Pen- Agama.
awal haji. yelenggaraan Ibadah Haji (PIH) sejak Dalam hal ini, jelas Marzuki, kita
Meski begitu, Menteri Agama masa kolonial Belanda sampai seka- tentu setuju apabila dilakukan audit se-
Suryadharma Ali dibeberapa me- rang ini, hampir selalu terjadi pen- cara menyeluruh terhadap dana-dana
dia menyatakan akan menguji usul yelewengan pengelolaan dan penda- yang disetorkan oleh calon jamaah
KPK untuk menghentikan sementara naan oleh pihak-pihak swasta. haji. “Dewan juga perlu mempertim-
pendaftaran haji (moratorium). Sebab, Sebab itu, penanggungjawab dan bangkan adanya revisi UU No.13 Ta-
ada kemungkinan ongkos naik haji PIH semestinya tetap berada pada hun 2008 tentang Penyelenggaraan
akan meningkat jika biaya itu baru otoritas dan tangan pemerintah, na- Ibadah haji dalam rangka cetak biru
dibayar sebelum jemaah haji berang- mun demikian, masyarakat melalui mengenai tata kelola penyelengga-
kat ke Tanah Suci. mekanisme tertentu dapat menga- raan ibadah haji yang sehat,”katanya.
“Akan diuji dulu, termasuk barang- wasi PIH oleh pemerintah. Terkait dengan usulan KPK untuk
kali untuk menghindari jangan sampai Disini Azyumardi mengingatkan, penghentian sementara pendaftaran
ada penyelewengan uang satu rupiah perlunya mempertimbangkan tentang calon jamaah haji yang berpotensi
pun di Kementerian. Bisa jadi ada piki- urgensi Komisi Pengawas Haji Indo- penyelewengan, Marzuki menjelas-
ran seperti itu. Jadi, orang pada saat nesia (KPIH) mengingat telah begitu kan, butuh pemikiran dan kajian yang
mau berangkat saja setornya. Bisa saja banyaknya ‘Komisi’ negara yang tidak mendalam agar tidak memunculkan
kayak begitu,” kata Suryadharma. efektif; atau cukup dengan semacam persoalan baru yang terkesan meng-
Menurut dia, usul setoran satu dewan pengawas saja. halangi calon jamaah haji dalam
kali saat akan berangkat haji bisa Secara ideal menurut Azyumardi, melakukan ibadahnya.
menimbulkan konsekuensi negatif. PIH dapat berupa sebuah badan khu- “Peningkatan kualitas pelayanan
“Konsekuensinya, biaya haji bisa lebih sus/lembaga negara yang bisa dise- dan manajeman penyelenggaraan haji
mahal dan pengaturannya bisa lebih but sebagai Badan Otoritas Ibadah dan transparansi pengelolaan dana
ruwet. Sekarang, kalau orang setor di Haji (BOIH—untuk tidak mengguna- tentunya menjadi persoalan utama
bank, dia tahu kapan harus berang- kan istilah BPIH, yang akan bisa rancu yang harus segera diselesaikan,”tega
kat,” dia menjelaskan. dengan Biaya Penyelenggaraan Iba- snya.(nt)
Suryadharma menilai pembayaran dah Haji). BOIH atau nama lain yang ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |