Page 35 - MAJALAH 91

ANGGARAN

APBN Harus Miliki

Ideologi Kerakyatan

aru pertama kali dalam sejarah atau melakukan pendataan pernama piah dimana sebenarnya anggaran
DPR RI melakukan voting ter- atau peralamat dan apa saja yang tersebut seharusnya diperuntukkan
Bkait pembahasan anggaran di diberikan,”katanya. untuk kesejahteraan rakyat. “Kede-
APBNP 2012 khususnya mengenai Pemerintah, lanjutnya, harus me- pan harus disesuaikan ideologi un-
subsidi BBM. Memang, kita akui BBM mahami bahwa kekayaan alam dan tuk rakyat Indonesia, dan tetap fokus
merupakan salah satu variabel yang sumber daya yang ada diperuntuk- terhadap pengentasan kemiskinan di
benar-benar menyentuh rakyat kecil. kan bagi kepentingan rakyat. “saat Indonesia,”katanya.
Kenaikan BBM secara langsung mau- ini pemerintah tidak memiliki stan- Menurutnya, persoalan APBN ma-
pun tidak langsung dapat mening- dar yang jelas bahkan selama ini sih berkutat di daya serap yang masih
katkan berbagai macam kebutuhan DPR belum pernah mendapatkan rendah bahkan seringkali pekerjaan
bahan pokok. laporan triwulan terkait APBN dan banyak dikebut pada akhir tahun. Ini
“Kemampuan DPR itu mengubah sebagainya,”paparnya. Bahkan, pe- semua menandakan birokrasi yang
dan paling menolak APBN seperti vo- ngawasan di DPR itu cenderung spo- ada masih rendah kinerjanya. “Ini
ting BBM paripurna lalu,itu baru per- radis dan tidak terfokus kepada hasil masih jelak birokrasinya hasilnya,
tama kali DPR melakukan voting ter- dari outcomes APBN tersebut. artinya meskipun sudah remunerasi
kait Anggaran Pemerintah,”Ujar Wakil Dia menambahkan, angka ke- diberikan ternyata tidak menunjuk-
Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis miskinan tersebut tidak berpengaruh kan produktivitas dari para birokrat
kepada parlementaria melalui telepon secara langsung dengan APBN. Ang- tersebut,”terangnya.
baru-baru ini. ka kemiskinan naik dan turun dengan
Menurut Harry, indikator di dalam sendirinya. “kita tidak pernah sedikit- Defisit APBN
APBN khususnya mengenai subsidi pun menelusuri belanja pemerintah Persoalan defisit memang men-
bagi orang miskin belum menyentuh dari APBN secara detail,”ujarnya. jadi masalah yang pelik dihadapi
langsung penduduk miskin tersebut. Pemerintah, tambahnya, tidak oleh Indonesia, karena konon pa-
“seharusnya pemerintah menerapkan memiliki ideologi pembelanjaan ru- ling besar porsinya setelah anggaran

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |