Page 39 - MAJALAH 91

LEGISLASI

dak langsung diputuskan pemerintah, gri,” katanya. membantu bagaimana peran ormas
namun melalui proses di pengadilan. Menurut Haramain, dengan me- nantinya. “Hanya undang-undanglah
Menurut politisi Partai Kebangkitan kanisme pengadilan kepentingan yang bisa mengaturnya,” ujar Deding.
Bangsa ini, perlunya mekanisme sanksi pemerintah untuk membubarkan Or- Dijelaskan Deding, bahwa ber-
ini diambil melalui keputusan penga- mas karena alasan di luar hukum bisa dasarkan Pasal 28 Undang-Undang
dilan, agar pemerintah tidak represif dicegah. Pembubaran Ormas melalui Dasar Negara Republik Indonesia Ta-
dalam melakukan pembekuan atau mekanisme pengadilan juga meru- hun 1945, paradigma berserikat dan
pembubaran ormas. “Ini diatur seperti pakan semangat demokrasi yang me- berkumpul dibedakan dalam dua wa-
itu, untuk membatasi kesewenangan mandang semua pihak sama di mata dah, yaitu Partai Politik dan Organisasi
pemerintah. Kita harapkan nantinya hukum. non Partai Politik (Organisasi Masyara-
pengadilan menjadi filter,” katanya. Haramain menambahkan, mucul- kat).
Tentang proses pengusulan atau nya kembali desakan pembubaran Dengan demikian, menurut De-
pelaporan hingga putusan dari penga- Ormas yang bertindak anarkistis ter- ding dapat dipahami bahwa ormas
dilan, Haramain mengatakan, jangka jadi karena pemerintah belum mampu mencakup keseluruhan organisasi
waktunya hanya berlangsung 30 hari. mengelola Ormas tersebut. “Pene- sosial yang ada, baik organisasi ke-
Sementara tentang pengadilan apa gakan hukum belum tegas sehingga agamaan, OKP, LSM/NGO’s, orga-
nantinya yang ditunjuk untuk mengu- masih ada Ormas yang berani bertin- nisasi sosial (Orsos), organisasi profesi
rus sengketa ormas ini, masih menjadi dak anarkis dan meresahkan masyara- maupun organisasi sosial lainnya?
perdebatan. kat,” katanya. Bagaimana kelemahan, hambatan
Apakah nanti Mahkamah Konstitu- Sedangkan Wakil Ketua Pansus dan tantangan dalam penerapan Un-
si, Pengadilan Negeri atau Pengadilan RUU Ormas Deding Ishak menyatakan, dang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
Tata Usaha Negara, ini masih diperde- sejatinya UU Ormas sebagai wadah tentang Organisasi Kemasyarakat.
batkan. partisipasif aktif masyarakat yang ber- “Itu juga menjadi salah satu dasar
Ia menambahkan, hal lain yang banding lurus dengan tujuan kehidu- pengaturan dalam Undang-Undang
perlu ditegaskan pada pembahasan pan berbangsa dan bernegara yang tentang Ormas yang menempatkan
RUU Ormas adalah pembubaran Or- pelaksanaannya tentu dalam konteks organisasi kemasyarakatan sebagai
mas melalui mekanisme pengadilan. bagaimana memberdayakan ma- wadah partisipasi masyarakat dalam
Melalui mekanisme pengadilan, syarakat dan memberikan kontribusi pembangunan,” jelas politisi Partai
kata dia, Ormas yang bersangkutan bagi usaha-usaha pencapaian tujuan Golkar tersebut.
dengan pelanggaran hukum diberi pelaksanaan pembangunan. Melalui pengaturan dalam undang-
kesempatan membela diri sehingga Sementara dalam konteks Indo- undang itulah maka pelembagaan
ada penegakkan hukum secara adil. nesia sebagai negara hukum tentu- partisipasi masyarakat diharapkan
“Pembubaran Ormas dicegah agar nya pengaturan sebuah keberadaan dapat terlaksana dan memperoleh
tidak menjadi kewenangan Kemenda- dan peran organisasi diharapkan akan perhatian pemerintah, ujar Deding se-
Internet

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |