Page 25 - MAJALAH 91

SUMBANG SARAN

mencerminkan kebhinnekaan yang ngan demikian keanggotaan MPR itu harus tersendiri (sui generis) tidak
ada pada rakyat Indonesia. benar-benar mencerminkan kebhin- digabung dengan DPR, DPD, dan apa-
Supaya MPR benar-benar mencer- nekaan, mewakili parpol, mewakili lagi dengan DPRD, karena MPR dipo-
minkan Bhinneka Tunggal Ika, un- daerah, utusan daerah, golongan, dan sisikan sebagai lembaga negara yang
sur-unsur yang ada di MPR harus orang perseorangan. Anggota DPR “tertinggi”, yang berwenang mem-
mencerminkan kebhinnekaan dengan dan anggota DPD tidak merangkap bentuk/mengubah UUD, mengangkat
ada unsur dari partai politik (Par- menjadi anggota MPR. dan memberhentikan Presiden dan
pol), Daerah, utusan Golongan, juga Dengan komposisi MPR demikian, Wakil Presiden, serta tambahan ke-
Perseorangan. tugas dan wewenang selain yang telah wenangan baru antara lain menetap-
Perlu dijelaskan yang dimaksud diatur dalam UUD 1945 pasca aman- kan GBHN, mengawasi lembaga-lem-
dengan unsur partai politik adalah demen, juga ditambah wewenangnya baga negara yang ada “dibawahnya”,
orang yang duduk di MPR itu benar- antara lain, menetapkan GBHN dan dan menyelesaikan sengketa antar
benar mewakili partai politik. Peng- melakukan pengawasan terhadap lembaga negara.
isiannya melalui pemilihan umum Presiden, DPR, dan DPD. MPR perlu UU tentang MPR mengatur secara
(pemilu) khusus untuk MPR. Dalam diberikan menetapkan GBHN karena lengkap tentang kedudukan, tugas,
Pemilu tersebut ada orang-orang untuk menjaga kesinambungan pem- fungsi, wewenang, cara pengisian dan
Parpol yang hanya duduk di DPR. De- bangunan. pemberhentian keanggotaan, hubu-
ngan demikian, anggota DPR tidak Dalam UUD 1945 yang berlaku ngan dengan lembaga-lembaga ne-
merangkap sebagai anggota MPR, sekarang ini, DPR/DPD tidak ada yang gara lain, dan hal-hal lain yang lazim
meski pengisiannya bersamaan dalam mengawasi. Namun ke depan perlu mengatur kelembagaan.
Pemilu. MPR diberikan wewenang menga- UU tentang MPR tidak digabung
Unsur dari Daerah adalah orang- wasi selain terhadap Presiden dalam dengan lembaga DPR, DPD, DPRD
orang yang duduk di MPR yang melaksanakan UUD 1945 dan GBHN, karena lembaga MPR benar-benar
benar-benar mewakili Pemerintah juga DPR dan DPD dalam melak- merupakan cerminan dari sistem
Daerah. Cara pengisiannya dipilih oleh sanakan UUD 1945 dan GBHN. demokrasi Permusyawaratan/Per-
DPRD Propinsi atas usulan gubernur. Berkaitan dengan keberadaan wakilan, Bhinneka Tunggal Ika, Per-
Jumlah orang dari unsur Daerah un- DPD ada dua kemungkinan. Pertama, satuan Indonesia.
tuk masing-masing propinsi adalah 3 diperkuat kedudukan, fungsi, dan we- MPR bersidang paling kurang se-
orang. Berbeda dengan DPD (Dewan wenangnya kurang lebih setara de- tahun sekali. Watak dan ciri sidang-
Perwakilan Daerah) yang dipilih se- ngan DPR, atau kemungkinan kedua sidang MPR, senantiasa begitu luas
cara langsung melalui Pemilu untuk dibubarkan atau dihapuskan. dan terbuka melibatkan semua kom-
mewakili Daerah. Apabila diperkuat, DPD akan ba- ponen bangsa, tokoh-tokoh yang
Unsur utusan Golongan adalah nyak berperan secara signifikan dalam berwibawa, dan perdebatan serta ar-
tokoh-tokoh yang mewakili organi- memperjuangkan aspirasi daerah gumentasi yang begitu berkualitas,
sasi masyarakat yang terkemuka, dan dalam pembentukan UU dan APBN. semuanya diabdikan demi kemasla-
tokoh-tokoh nasional yang benar- Namun, apabila tidak diperkuat dalam hatan dan kemajuan bangsa.
benar sudah diakui reputasinya. Utu- pengertian sama seperti keadaan DPD Karena itu, MPR jangan dikerdilkan
san Golongan ini dipilih oleh DPR dan sekarang ini sebaiknya dihapus saja atau bahkan seolah menjadi lembaga
DPD atas usulan dari Presiden. keberadaan DPD dalam struktur ke- “pelengkap penderita”, antara ada dan
Unsur Perseorangan adalah orang- tatanegaraan Indonesia. Dan, seba- tiada. Sungguh disayangkan sekarang
orang yang independen, bukan ang- gai pengganti yang mewakili aspirasi ini, MPR menjadi jauh dari pelibatan
gota parpol. Pengisian orang-orang Daerah adalah utusan Daerah yang rakyat melalui tokoh-tokohnya, dan
dari unsur perseorangan tersebut berada di MPR berasal dari unsur jauh dari nilai-nilai Permusyawaratan/
dilakukan melalui pemilu, dan tata Daerah. Perwakilan.
caranya sama seperti ketika pemilihan Hal itu tentunya telah menafikan
anggota DPD sekarang ini. Jumlah Perubahan UU No. 27/2009 dan menegasikan sejarah perjua-
anggota MPR dari unsur perseora- tentang MD3 ngan bangsa, pemikiran yang genius
ngan adalah 5 orang dipilih dari ma- Dari pengaturan kelembagaan ke- dari founding fathers Indonesia, si-
sing-masing propinsi. tatanegaraan berdasarkan UUD 1945, kap yang menjauh dari prinsip dasar
Sedangkan Pemilu itu adalah un- menurut hemat saya, akan melahirkan sistem demokrasi Permusyawaratan/
tuk memilih anggota MPR dari unsur tiga undang-undang, yaitu UU ten- Perwakilan.
parpol dan unsur perseorangan, DPR tang DPR dan DPD, UU tentang DPRD Diciptakannya MPR oleh founding
dari parpol, DPRD juga dari parpol, yang bersatu dengan UU tentang fathers Indonesia , dalam kaca mata
dan DPD dari perseorangan. De- Pemerintah Daerah. UU tentang MPR perkembangan demokrasi di dunia,

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |