Page 18 - MAJALAH 91

Tidak Ada Kejelasan DPRD

Dalam Fungsi Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD (MD3), DPRD memiliki fungsi legislasi. Namun sering terjadi
ketidakjelasan dan ketidaktegasan sebagai pemegang kekuasaan

membuat peraturan daerah.

elain itu, posisi DPRD sebagai kota memiliki DPRD yang anggota- berbunyi ke tiga fungsi sebagaimana
pemegang kekuasaan legis- anggotanya dipilih melalui pemilihan dimaksud pada ayat (1) dijalankan
Slatif di daerah masih menjadi umum. dalam kerangka representasi rakyat di
perdebatan. Dalam hal ini timbul per- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ber- provinsi.
tanyaan, bagaimana mendisain ke- bunyi : Pemerintahan daerah ber- Pasal 293 UU MD3 ayat (1) berbu-
mandirian DPRD dalam konsep trias hak menetapkan peraturan daerah nyi : DPRD provinsi mempunyai tugas
politika? dan peraturan-peraturan lain untuk dan wewenang membentuk peraturan
Guru Besar Hukum Tata Negara melaksanakan otonomi dan tugas daerah provinsi bersama gubernur.
dan Direktur Pusat Studi Konstitusi pembantuan. Selain itu, membahas dan memberi-
(PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Sementara Pasal 291 UU ten- kan persetujuan rancangan peraturan
Andalas Padang, Saldi Isra menyoroti tang MPR, DPR, DPD dan DPRD me- daerah mengenai anggaran pendapa-
beberapa pasal dalam UUD 1945, UU ngatakan, DPRD provinsi merupakan tan dan belanja daerah provinsi yang
MD3, UU tentang Pemerintahan Dae- lembaga perwakilan rakyat daerah diajukan oleh Gubernur.
rah, dan UU No. 12 Tahun 2011 ten- yang berkedudukan sebagai unsur Ayat 2 mengatakan, ketentuan
tang Pembentukan Peraturan Perun- penyelenggara pemerintahan daerah lebih lanjut mengenai tata cara pelak-
dang-Undangan. provinsi. sanaan tugas dan wewenang seba-
Dalam Pasal 18 ayat (3) UUD Pasal 292 UU MD3, Ayat 1, DPRD gaimana dimaksud pada ayat (1) dia-
1945 berbunyi : Pemerintahan dae- provinsi mempunyai fungsi legislasi, tur dengan peraturan DPRD provinsi
rah provinsi, daerah kabupaten, dan anggaran dan pengawasan. Ayat 2 tentang tata tertib.
Saldi menambahkan, dalam UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah Pasal 41 disebutkan
DPRD memiliki fungsi legislasi, ang-
garan dan pengawasan.
Sementara Pasal 42 (ayat 1) me-
nyebutkan, DPRD mempunyai tugas
dan wewenang membentuk Perda
yang dibahas dengan kepala daerah
untuk mendapat persetujuan bersama
dan membahas dan menyetujui ran-
cangan Perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah.
Dalam UU No. 12 Tahun 2011 ten-
tang Pembentukan Peraturan Perun-
dang-Undangan, Pasal 1 Angka 7 me-
nyebutkan, Peraturan Daerah Provinsi
adalah Peraturan Perundang-Unda-
ngan yang dibentuk oleh Dewan Per-
Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum wakilan Rakyat Daerah Provinsi de-
Universitas Andalas Padang, Saldi Isra

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | 1