Page 13 - MAJALAH 91

LAPORAN UTAMA

Berharap Posisi DPD Diperkuat

Sehingga Fungsi Maksimal

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida dalam

kesempatan Workshop yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR
menyampaikan dari hasil sebuah survey terbaru terungkap bahwa

keberadaan DPD hingga kini belum dirasakan manfaatnya secara
proporsional oleh masyarakat.

berharap DPD dan DPR bisa bersama-
sama memberikan persetujuan atas
RAPBN. Sekitar 64% juga berharap,
DPD juga berwenang ikut mengang-
kat pejabat publik yang penting, se-
perti Hakim Agung, Gubernur Bank
Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri.
Untuk penguatan posisi dan ke-
wenangan DPD RI sekitar 65% respon-
den setuju agar dilakukan melalui me-
kanisme amandemen UUD 1945.
Melihat dari hasil survei tersebut,
timbul pertanyaan dapatkah harapan
masyarakat itu dipenuhi oleh DPD ter-
kait dengan perubahan dan perbaikan
perannya dalam sistem ketatanega-
raan kita?
Menurut Laode, ini terkait dengan
kepentingan bersama untuk menata
peran DPD dalam hubungannya de-
ngan DPR, pemerintah serta lembaga
Wakil Ketua DPD RI Laode Ida
negara lainnya. Tujuannya, untuk me-
ni kiranya kritik masyarakat yang ga penyusunan anggaran dan pe- letakkan posisi DPD agar dapat men-
sudah sering muncul terhadap ngangkatan pejabat publik. jalankan fungsinya sebagai bagian
IDPD, dan hal itu dapat diterima Survei LSI itu menunjukkan sekitar dari lembaga legislatif yang men-
secara terbuka. Hal ini karena posisi 87,6% responden mengetahui bahwa jalankan mandat konstituennya.
DPD, meskipun sudah menjalankan tugas DPD RI untuk mewakili kepen- Jika dilihat hubungan DPD dengan
aktualisasi fungsinya secara maksimal, tingan daerah, sekitar 78% responden DPR dalam melaksanakan tugas dan
memang tidak mampu berbuat lebih berharap DPD memiliki kewenangan wewenang DPD, ada beberapa hal
banyak karena keterbatasan yang di- yang lebih luas dalam memutuskan yang perlu menjadi perhatian.
miliki dari segi kewenangan. undang-undang yang berkaitan de- Dewan Perwakilan Daerah dapat
Hasil survey LSI (Lembaga Sur- ngan kepentingan daerah. mengajukan rancangan undang-
vei Indonesia) pada Desember 2011 Sebanyak 74% berharap DPD undang berdasarkan program legislasi
menggambarkan tingginya harapan dapat menindaklanjuti hasil penga- nasional. Rancangan undang-undang
publik akan adanya penguatan dan wasan terhadap pemerintah, sekitar yang dimaksud harus disertai dengan
perluasan kewenangan DPD melalui 70% responden berharap DPD bersa- penjelasan atau keterangan dan/atau
amandemen UUD 1945, seperti dalam ma DPR RI membuat undang-undang. naskah akademik dapat diusulkan
hal pembuatan undang-undang hing- Selain itu, sebanyak 71% responden oleh panitia perancang undang-

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |