Page 6 - MAJALAH 91

PROLOG

Mencari Format
Mencari Format

Ideal Perubahan
Ideal Perubahan

UU MD3
UU MD3

aru-baru ini, Badan Legislasi fuddin, Wakil Ketua DPD Laode Ida, lanjut mengenai lembaga-lembaga
(Baleg) DPR RI menyelenggara- Asep Warlan Yusuf, mantan Pimpinan tersebut diatur “dengan” undang-
Bkan Workshop dan Fokus Group Baleg Ferry Mursyidan Baldan, Guru undang. Sedangkan pengaturan lebih
Discussion dengan tema : “Menata Besar Hukum Tata Negara dan Direk- lanjut mengenai DPRD disebutkan
Parlemen Yang Demokratis, Efektif, tur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) diatur “dalam” undang-undang.
dan Akuntabel”. Fakultas Hukum Universitas Andalas Dari sisi teknis perundang-unda-
Workshop ini diselenggarakan Padang Saldi Isra dan mantan Pimpi- ngan, penggunaan kata “dengan” dan
dengan tujuan untuk mencari ma- nan Baleg lainnya Pataniari Siahaan. kata “dalam” memiliki makna tersen-
sukan dalam rangka perubahan UU Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius diri. Kata “dengan” diartikan dengan
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Mulyono dalam kesempatan tersebut undang-undang tersendiri, sedang-
(MD3). Masukan-masukan tersebut mengatakan, keberadaan UU tentang kan kata “dalam” diartikan tidak ha-
akan disusun dalam bentuk proce- MD3 yang dimaksudkan untuk mena- rus diatur dengan undang-undang
ding yang diharapkan dapat dijadikan ta sistem keparlemenan dalam satu tersendiri.
pijakan dalam perubahan undang- undang-undang, banyak mendapat Kemudian dari sisi materi muatan
undang tersebut. kritik dari berbagai kalangan, baik yang diatur dalam UU tentang MPR,
Peserta workshop terdiri dari ber- yang berkaitan dengan teknis pem- DPR, DPD dan DPRD juga mengan-
bagai Lembaga/Instansi, yaitu Pimpi- bentukan undang-undang maupun dung beberapa masalah. Diantara
nan MPR, Pimpinan DPD, Pimpinan dari substansi yang dimuatnya. masalah-masalah tersebut adalah,
alat kelengkapan DPR, Pimpinan alat Terkait dengan teknis pembentu- materi muatan UU tentang MD3 ba-
kelengkapan DPD, Pimpinan Fraksi,, kan undang-undang, penempatan 4 nyak mengatur hal-hal yang bersifat
Anggota Badan Legislasi, Ketua Aso- (empat) lembaga dalam satu undang- teknis, yang semestinya menjadi ma-
siasi DPRD Provinsi, Ketua Asosiasi undang kiranya perlu dilakukan revisi teri muatan peraturan di masing-
DPRD Kabupaten/Kota, Akademisi dengan mengacu pada perintah kon- masing lembaga.
dari Universitas Negeri/Swasta, dan stitusi. Sebagai contoh, penetapan jum-
LSM pemerhati parlemen. Sebagaimana diketahui, dalam lah komisi yang dilakukan pada
Pembicara dalam kegiatan ini UUD 1945 mengenai MPR, DPR dan awal masa keanggotaan dewan dan
Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Sae- DPD disebutkan pengaturan lebih permulaan tahun sidang dalam UU

ARIA ||
TH. XLII, 2012 ||
| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
||
Edisi 91
Edisi 91

TH. XLII, 2012

ARLEMENT
ARLEMENT
ARIA

P
P