Page 7 - MAJALAH 91

PROLOG
LAPORAN UTAMA

tentang MD3 mengikat dewan dan teknya mempunyai kedudukan yang Dewan, disain idealnya adalah memu-
permulaan tahun sidang dalam UU tidak sejajar dengan kepala daerah. lai dengan adanya alat kelengkapan
tentang MD3 mengikat dewan untuk Konsekuensi DPRD yang diposisi- yang setara terhadap fungsi-fungsi
melakukan perubahan jumlah komisi kan sebagai bagian dari pemerinta- pokok Dewan, artinya Komisi, Badan
sesuai dengan dinamika dan kebutu- han daerah, maka pengaturan ten- Anggaran dan Badan Legislasi memi-
han komisi, beban kerja serta jumlah tang DPRD semestinya dimuat dalam liki kedudukan yang sama.
mitra kerja yang harus diawasi. undang-undang yang mengatur ten- Ferry juga berpendapat, setiap
Selain itu, penataan hubungan tang pemerintahan daerah. anggota Komisi, Badan Anggaran dan
DPR dan DPD dalam konteks pemben- Sistem Pendukung DPR, DPD dan Badan Legislasi tidak dirangkap satu
tukan undang-undang. Dalam konsti- DPRD dalam UU tentang MD3 juga sama lainnya.
tusi disebutkan bahwa DPD memiliki tidak diatur secara jelas, terutama Wakil Ketua Dewan Perwakilan
kewenangan untuk ikut membahas pengaturan mengenai badan fung- Daerah (DPD) RI Laode Ida menyam-
RUU terkait kewenangannya. sional/keahlian dan kelompok pakar/ paikan, mengingat keterbatasan fung-
Frasa “ikut membahas” dalam tim ahli. si dan kewenangan DPD, maka dia
konstitusi belum secara jelas digam- Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi berharap dilakukan perubahan-pe-
barkan dan dijelaskan oleh penyusun Santoso dalam sambutan pembukaan rubahan yaitu posisi DPD harus lebih
perubahan konstitusi, sehingga dalam mengatakan, untuk membangun par- diperkuat sehingga dalam menjalan-
beberapa undang-undang yang di- lemen yang demokratis, efektif dan kan fungsinya dapat maksimal, bukan
dalamnya mengatur mengenai pem- akuntabel harus disempurnakan da- hanya sebagai lembaga “pelengkap”
bentukan undang-undang terdapat hulu sistem parlemen bikameral yang dari lembaga legislatif yang hanya
memberi pertimbangan, usulan kepa-
da DPR. Demikian juga dalam berha-
dapan dengan lembaga Negara lain-
nya yang menjadi mitra kerja DPD.
Untuk itu, agar secara mendasar
kembali ke akarnya hanya dapat di-
lakukan dengan mengamandemen
pasal-pasal dalam UUD 1945 yang
mengatur tentang DPD.
Sementara Guru Besar Hukum
Tata Negara dan Direktur Pusat Studi
Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang, Saldi
Isra menyoroti tidak adanya kejelasan
DPRD dalam fungsi legislasi
Berdasarkan Undang-Undang
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
(MD3), DPRD memiliki fungsi legislasi.
Namun sering terjadi ketidakjelasan
dan ketidaktegasan sebagai peme-
gang kekuasaan membuat peraturan
Workshop dan Fokus Group Discussion “Menata Parlemen Yang Demokratis, Efektif, dan daerah.
Akuntabel” yang diadakan oleh Badan Legislasi DPR RI di KK 2 Gedung Nusantara
Selain itu, posisi DPRD sebagai pe-
penafsiran yang berbeda atas frasa kita pilih. megang kekuasaan legislatif di daerah
“ikut membahas”. Parlemen yang kuat itu adalah masih menjadi perdebatan.
Permasalahan lainnya adalah parlemen yang bergerak berbasis nilai Pimpinan MPR, DPR, DPD, mantan
ketidakjelasan dan ketidaktegasan dan ideologi. Hal ini bisa terjadi bila Pimpinan Badan Legislasi dan Guru
kedudukan DPRD sebagai lembaga agresi anggota parlemen didesain Besar Hukum Tata Negara Universi-
perwakilan rakyat di daerah. Di satu secara efektif. Untuk itu menurutnya, tas Andalas mengupas dengan jelas
pihak anggota DPRD merupakan penyederhanaan partai politik sangat bagaimana Menata Parlemen Yang
wakil rakyat yang dipilih secara lang- perlu dilakukan. Demokratis, Efektif, dan Akuntabel
sung dalam pemilihan umum, di lain Mantan Pimpinan Baleg Ferry melalui perubahan Undang-Undang
pihak DPRD merupakan bagian dari Mursyidan Baldan mengatakan, untuk MD3. (tt.iky)
pemerintahan daerah yang pada prak- mengoptimalisasi pelaksanaan fungsi ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | |
| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012