Page 6 - MAJALAH 125
P. 6

ASPIRASI




          Permohonan Tenaga Honorer Guru                                     gung, BKN, dan MENPAN-RB pada 3
                                                                             Mei 2003, namun berkas permohonan
          Kami selaku Pengurus Forum Honorer   para Tenaga Honorer  antara tahun   tersebut tidak dikirim ke BKN oleh BKD
          Tulungagung  yang mewakili 80 orang   2001 sampai dengan 2005, yang dibi-  Tulungagung.
          tenaga honorer guru pada Dinas Pendi-  ayai dari dana BOS, adalah mereka yang
          dikan Kabupaten Tulungagung menyam-  berusia antara 29 sampai dengan 45   Kami memohon agar DPR RI menindak-
          paikan permohonan untuk diangkat   tahun.                          lanjuti permasalahan tersebut.
          menjadi tenaga honorer  kategori (K2).
                                           Kami telah menyampaikan permoho-  Wiwik Agung Suryanto
          Dari data terlampir, SK pengangkatan   nan tersebut kepada Bupati Tulunga-  Tulungagung Jawa Timur

          Tindak Lanjut Keberatan Hasil Lelang                               but sesuai dengan ketentuan hukum
                                                                             yang berlaku, yaitu dengan segera me-
          Kepada Ketua Komisi III DPR RI, saya   DK.02/07925/2014 tanggal 21 Okto-  nyelidiki dan memproses seadil-adilnya
          sampaikan permohonan tindaklanjut   ber 2014, namun saat ini belum juga   atas tindakan BPR Gunung Rizki Pusaka
          pengaduan mengenai keberatan atas   mendapatkan penyelesaian atas perma-  Utama dalam pelaksanaan hasil lelang
          hasil lelang agunan kredit berupa ta-  salahan tersebut.           agunan kredit di bawah NJOP tersebut.
          nah dan bangunan dengan harga jual
          di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)   Saya mengucapkan terima kasih atas   Masalah tersebut terkait dengan bidang
          yang dilakukan oleh BPR Gunung Rizki   balasan surat yang dikirimkan oleh DPR   tugas Komisi XI DPR RI yang membida-
          Pusaka Utama, Kecamatan Pedurungan,   RI yang memberitahukan bahwa surat-  ngi keuangan dan perbankan, maka su-
          Semarang.                        nya telah diteruskan kepada Komisi III   rat pengadu dapat disampaikan kepada
                                           DPR RI untuk ditindaklanjuti, berdasar-  Komisi XI DPR RI untuk ditindaklanjuti.
          Saya telah beberapa kali menyampaikan   kan Surat No. DAP/12075/ SETJEN-DPR
          surat  dengan permasalahan yang sama   RI/PL.01/12/2014 tanggal 6 Desember   Demikian untuk menjadi periksa dan
          kepada Komisi III DPR RI, yaitu Surat No.   2014.                  terima kasih.
          DK.02/07160/2014 tanggal 19 Septem-
          ber 2014, Surat No. DK.02/07499/2014   Saya memohon Ketua Komisi III DPR RI   Marsono Willys
          tanggal  6 Oktober  2014  dan  Surat   membantu penyelesaian masalah terse-  Semarang, Jawa Tengah

          Hak Tanah Adat Masyarakat BPRPI Tanjung Gusta

          Saya selaku Ketua Badan Perjuangan   umum dan fasilitas sosial.    san Pengadilan yang telah berkekuatan
          Rakyat Penunggu Indonesia selaku Kua-                              hukum tetap tersebut, lahan sengketa
          sa Hukum dari Pemangku Adat Masyara-  Bahwa lahan tersebut disewakan oleh   dapat segera dikembalikan oleh PTPN
          kat Adat Rakyat Penunggu Kampung   Sultan Maimoen Al Rashid Perkasa Alam   II, sehingga dapat digunakan oleh ma-
          Tanjung Gusta, menyampaikan permo-  Syah kepada Belanda pada tahun 1938   syarakat Tanjung Gusta sebagai sumber
          honan perlindungan kepada Komisi III   dan setelah 35 tahun maka beralih ke   mata pencaharian untuk menghidupi
          DPR RI terhadap hak-hak Masyarakat atas   PTPN II. Namun ternyata PTPN II tidak   keluarga mereka.
          tanah Adat Hak ulayat Rakyat Penunggu   pernah mau membayar uang sewa
          Kampung Tanjung Gusta, Sumatera   kepada pengadu, bahkan pengadu   Kami memohon Ketua Komisi II dan III
          Utara, terkait konflik lahan seluas 96   mendapatkan tindakan yang tidak ma-  DPR RI membantu menyelesaikan per-
          hektar yang merupakan areal HGU PTPN   nusiawi dan harus terusir dari kampung   masalahan tersebut, sesuai ketentuan
          II dengan masyarakat adat.       sendiri.                          yang berlaku karena keberadaan ma-
                                                                             syarakat adat diakui oleh UUD 1945 dan
          Bahwa Badan Perjuangan Rakyat Penung-  Kami mengajukan permasalahan terse-  merupakan bagian dari WNI yang wajib
          gu Indonesia (BPRPI) Tanjung Gusta telah   but ke Pengadilan dan berproses  sam-  dilindungi.
          mendiami lahan tersebut secara turun   pai tingkat Kasasi, dan berdasarkan Pu-
          temurun sebagai hak ula yat suku Me-  tusan Kasasi MA RI No. 1734 K/Pdt/2001   Demikian untuk menjadi periksa dan
          layu yang diperoleh dari pemangku adat   23 Januari 2006, isinya memenangkan   terima kasih.
          dan saat ini lahan tersebut telah menjadi   pengadu dan mengalahkan PTPN II.
          pemukiman yang dihuni oleh sebanyak +                              Abrar Surbakti
          1.200 KK yang dilengkapi dengan fasilitas   Kami berharap dengan adanya putu-  Deli Serdang Sumatera Utara




          6  PARLEMENTARIA  EDISI 125 TH. XLV, 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11