Page 9 - MAJALAH 125

baja turun, maka infrastruktur yang padat karya. Pengendalian impor selalu ada apresiasi dan sambutan
sekarang sedang gencar dibangun garmen dan bahan baku justru un- positif yang muncul. Berbagai
pemerintah, bisa ikut terancam. tuk kemajuan industri kita di dalam pro duk lokal, memang, kerap ter-
Impor baja terutama dari Cina negeri,” tekannya. kapar oleh masuknya produk-
mungkin harus pula dikendalikan produk impor yang tak terkendali.
agar tak mematikan industri baja Keniscayaan Apalagi daya saing produk kita
nasional. terbilang rendah di pasar global.
Mantan anggota DPR yang kini Langkah yang diambil Kementerian
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pengusaha Abdilla Fauzi Acmad Perdagangan (Kemendag) patut
mengutarakan, persoalan pengen- menilai, pengendalian impor men- diapresiasi dengan mengendalikan
dalian impor sangat terkait dengan jadi keniscayaan di tengah pereko- impor.
ketersediaan barang di dalam nomian dunia yang sedang me-
negeri. Dia memandang sederhana lesu. Adalah positif langkah yang Politisi Partai Hanura itu meman-
bahwa bila ketersediaan barang diambil Kementerian Perdagangan dang wajar ada kebijakan pengen-
cukup di dalam negari, tentu tak (Kemendag) untuk mengendalikan dalian impor oleh peme rintah.
perlu impor. Bila ada impor di tujuh produk impor, agar industri Kebijakan itu, tidak saja untuk
tengah ketersediaan barang yang dan usaha kecil menengah (UKM) mengamankan produk lokal, tapi
melimpah, akan mengacaukan di dalam negeri terlindungi. juga devisa.
harga di pasaran.
Tak lama lagi, Dirjen Perdagangan Luar Negeri
“Masalah ekspor impor terkait de- Indonesia juga akan Kementerian Perdagangan, Partogi
ngan ketersediaan barang di dalam Pangaribuan menjelaskan ketujuh
negeri. Tentu pemerintah, kan, pu- memasuki pa sar bebas produk impor telah mendistorsi
nya pandangan sendiri. Masalah ASEAN sehingga pasar dalam negeri. Pengendalian
ini sederhana saja. Kalau, memang, produk apa saja bisa barang impor merupakan komit-
ketersediaan barang cukup, ya ja- masuk ke negara kita, men pemerintah untuk meningkat-
ngan impor,” terang Agus. kan ekspor di tengah pelemahan
sehingga kebijakan ekonomi dunia saat ini. Tujuannya
Sebetulnya bukan pengendalian Kemendag yang akan untuk mengamankan neraca perda-
produk impor, yang paling penting mengendalikan tujuh gangan Indonesia dan menjaga in-
sekarang kebijakan mengenai impor produk impor patut dustri dalam negeri.
bahan baku. “Ini paling penting.
Sebab industri kita 78% itu bahan diapresiasi. “Kami akan kendalikan impor
bakunya impor, 6% konsumsi, dan produk, terutama barang-ba rang
16% impor alat industri. Jadi, kalau Anggota Komisi VI Melani Leimena konsumsi dan memacu ekspor
dengan industri sekarang impor Suharli mengatakan, tak lama lagi, Dengan demikian, ketika ekonomi
78%, kemudian kurs dollar Rp13 ribu Indonesia juga akan memasuki pa- global kembali bergejolak, industri
industri kita terkapar, karena impor sar bebas ASEAN sehingga produk Indonesia sudah siap menghadapi,”
pakai dollar, sedang menjualnya apa saja bisa masuk ke negara kita, ungkapnya.
pakai rupiah,” tutur anggota Komisi sehingga kebijakan Kemendag yang
VI DPR Lily Asdjudiredja akan mengendalikan tujuh produk Menteri Perdagangan Rachmat Go-
impor patut diapresiasi. Namun, bel menambahkan, cara pengendali-
Menurut politisi Partai Golkar asal ia berharap, tak hanya sebatas tu- an impor wajar bagi setiap negara.
Dapil Jabar II ini, sebagai contoh juh produk impor yang dikendali- Pasalnya, di tengah perlambatan
di Bandung, sebanyak 26 industri kan, buah-buahan impor pun patut pertumbuhan ekonomi global, se-
tekstil berhenti beroperasi. Yang diken dalikan. Pasalnya buah-buah- tiap negara pasti mencari cara agar
lainnya sudah satu minggu ini ker- an impor yang membanjiri pasar industri dalam negeri tidak tertekan
janya cuma 3 atau 4 hari saja. Kare- tradisional kini menjadi pesa- barang impor.
na itu harus ada koordinasi antara ing buah-buahan lokal.
sektor industri dengan perdagangan. “Kalau sebuah negara sudah teran-
Hal senada dikatakan Wakil Ketua cam dengan serbuan barang impor,
“Yang justru harus dikendalikan itu Komisi VI DPR M. Farid Al Fauzi kebijakan pengendalian impor bisa
impor garmen, karena termasuk menilai bila impor dikendalikan, dilakukan,” katanya. (mp,mh)

PARLEMENTARIA EDISI 125 TH. XLV, 2015 9