Page 56 - MAJALAH 86

Artinya, panitera MK yakni Zainal
Arifin Hoesin kemungkinan dipanggil
lagi untuk memberikan keterangan
mengenai sejumlah kursi legislatif.
Dalam waktu dekat pula, panja mafia
pemilu berencana untuk memanggil
kembali pihak yang terkait dengan
kasus kecurangan pemilu 2009 ini.
“Pihak yang melaporkan dan
pihak terkait akan dipanggil. Nanti
panitera akan dipanggil dan diminta
kebesaran MK untuk bisa mengklarifi-
kasi masalah ini,” ujarnya.
Sebelumnya Panja Mafia Pe-
milu pada Selasa (13/9) melakukan
rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Ketua Panja Chairuman Harahap saat berjabattangan dengan ketua KPU Abdul Hafiz Anshary
Umum, dengan agenda tindak lanjut caleg. Kasus ini terjadi di Kabupaten dilakukan setelah Pemilihan Umum
pengaduan kasus-kasus pemilu (Ca- Musi Rawas Sumatera Selatan dan selesai. Hal itu tentu sangat tidak adil
leg DPR dan Caleg DPRD) dan Pemili- Kabupaten Bangka Selatan di Provinsi bagi calon yang sudah terpilih, gagal
han Kepala Daerah serta melakukan Bangka Belitung. Kepala daerah tidak menjadi anggota dewan hanya karena
pendalaman kasus secara bertahap melakukan proses pergantian ang- KPU merubah daerah Pemilihan.
dengan KPU. Berdasarkan laporan gota DPRD tanpa alasan yang jelas. Panja harus menyepakati untuk
singkat yang diterima redaksi atas ha- Dengan demikian masalah ini tidak memilih kasus-kasus untuk didalami
sil rapat bersama KPU beberapa wak- lagi menjadi kewenangan KPU. Terkait lebih lanjut, karena tidak mungkin
tu lalu tersebut diketahui, KPU tidak dengan masalah ini, Komisi II DPR RI semua kasus-kasus ini didalami Panja
bisa menyelesaikan kasus-kasus Pe- akan membicarkannya dengan mitra Mafia Pemilu. oleh karena itu harus
milu berdasarkan keinginan pihak pe- kerja Kementerian Dalam Negeri. ada kriteria tentang pemilihan kasus
ngadu. Dalam menetapkan perolehan Terkait dengan kasus perubahan yang akan didalami. Kriteria itu ha-
Kursi, KPU hanya menjalankan putu- Dapil seperti yang terjadi di Tangerang rus didasarkan pada bukti-bukti yang
san Mahkamah Konstitusi. Bila ada Selatan dan di kabupaten Musi Banyu- kuat yang disampaikan pemohon.
keputusan Mahkamah Konstitusi yang asin. KPU melakukan perubahan dapil Pemilihan kasus bisa juga di dasar-
membingungkan KPU, maka KPU me- berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 kan cluster persolan misalnya: kasus
minta penjelasan kepada MK dan ber- Tahun 2008 tentang Pemilihan legis- DPRD , kasus DPR RI, dan Kasus Pe-
dasarkan penjelasan itulah KPU akan latif dan keputusan Mahkamah Kon- milukada.
menetapkan perolehan kursi. stitusi Nomor 124/PUU-VII/2009. Selanjutnya, diharapkan pada
Mengenai kasus pengaduan PPP Dalam raker tersebut, Komisi II pertemuan berikutnya, KPU harus me-
yang mempermasalahkan keabsahan DPR RI masih mempertanyakan KPU nyiapkan bahan dan bukti-bukti ma-
Saudara Ahmad Yani sebagai caleg tentang proses peradilan di Mahka- teril terkait dengan kasus-kasus yang
terpilih. KPU hanya berpedoman ke- mah Konstitusi. Siapa orangnya dari sedang dibahas. Selain itu KPU juga
pada keputusan MK yang kemudian pihak KPU dan bagaimana KPU mem- harus menghadirkan orang yang ter-
ditegaskan kembali oleh Panitera berikan bukti-bukti dalam persida- libat langsung dengan perkara seperti
MK bahwa penambahan suara PPP ngan di MK sebagai pihak tergugat pihak pemohon dan KPU Daerah, se-
setelah dikabulkan permohonannya dan pihak terkait. Karena berdasarkan hingga proses rekonstruksi kasus ini
di MK adalah untuk caleg PPP yang keterangan dari KPU bahwa ada kesan dapat dilakukan.
bernama Ahmad Yani, atas penam- bahwa bukti yang diberikan KPU pada Kasus-kasus Pemilu yang akan
bahan itu, perolehan suara terbanyak saat persidangan di MK lebih kuat dari dibahas pada pertemuan berikutnya
dari caleg PPP adalah Ahmad Yani, bukti yang diberikan para saksi-saksi adalah: kasus penetapan kursi bagi
dengan demikian KPU menetapkan Pemohon sehingga permohonan caleg PPP di Dapil Sumatera Selatan
caleg terpilih atas nama Ahmad Yani. pemohon dikabulkan. I, kasus perselisihan perolehan suara
Selanjutnya beberapa caleg Panja Mafia Pemilu Komsisi II antara Partai Kebangkitan Bangsa dan
DPRD tidak dilantik menjadi anggota DPR masih ingin mendalami tentang Partai Gerindra di Provinsi Lampung,
DPRD meskipun berdasarkan keputu- proses perubahan Daerah Pemilihan kasus tentang Perubahan Dapil dan
san KPU dan KPU Daerah bahwa caleg yang dilakukan KPU karena keputu- Kuota anggota DPRD di Tangerang
tersebut sudah ditetapkan menjadi san tersebut sangat janggal karena Selatan dan kasus-kasus Pilkada.(nt)

7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 7
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 86