Page 36 - MAJALAH 136

ANGGARAN

KONDISI EKONOMI GLOBAL

TAK SESUAI HARAPAN,

APBN HARUS DIREVISI

Perkembangan ekonomi 5,3 persen. Pilihan ini dirasa tepat,
global terkini yang tak mengingat perekonomian global yang
masih lesu. Akan tetapi, dengan tetap
kunjung mengarah ke titik mem perhatikan efektifitas dan kualitas
keseimbangan yang jauh setiap sen anggaran belanja yang
lebih baik ditambah harga dikeluarkan.
Di sisi lain, Pemerintah mem pre-
minyak dan komoditas yang diksi akan terjadi shortfall penerimaan
masih “loyo”, memaksa perpajakan sebesar Rp 200 trilliun dari
Pemerintah untuk target. Angka ini belum memasukkan
rencana kebijakan kenaikan batas
melakukan revisi terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
beberapa indikator makro pajak penghasilan yang hendak
diberlakukan Pemerintah.
ekonomi dalam Anggaran Pilihan Pemerintah untuk tetap
Pendapatan dan Belanja melakukan ekspansi fiskal ditengah
Negara (APBN) 2016. potensi shortfall yang begitu besar, akan foto: dok
berimplikasi pada harus dilakukannya
utak-atik dalam APBN-P, khususnya Robby Alexander Sirait
dari sisi penerimaan dan defisit
anggaran beserta pembiayaannya.
Yang pasti, untuk mempertahankan bisa saja menunda sebagian PMN
nflasi, nilai tukar terhadap dolar ekspansi fiskalnya, melebarkan angka sebesar Rp 40,4 triliun dalam APBN
Amerika Serikat dan harga defisit merupakan pilihan yang akan 2016 kepada BUMN, agar tidak perlu
minyak mentah Indonesia (ICP) diambil oleh Pemerintah. melakukan penarikan utang baru.
Imerupakan indikator makro yang Penarikan utang baru yang hanya
akan mengalami perubahan signifikan. Defisit Melebar, Penarikan Utang sebesar Rp 21 triliun, juga kemungkinan
Perubahan tersebut akan berdampak Baru Bertambah memberikan pesan bahwa Pemerintah
pada berubahnya postur pendapatan, Pemerintah akan mencantumkan tampaknya masih optimis penerimaan
belanja, defisit dan pembiayaan dalam rencana penarikan utang baru negara dalam APBN-P kurang lebih
APBN tahun 2016. sebesar Rp 21 triliun dalam dokumen sebesar Rp 1.750 triliun atau hanya
Rencananya, pemerintah akan me- RUU APBN-P yang hendak diajukan mengoreksi penurunan Rp 72 triliun
mangkas Rp 50,6 triliun alokasi belanja kepada DPR. Ini merupakan sinyal dari target APBN 2016.
dalam APBN-P 2016. Pemangkasan yang menguatkan Pemerintah akan Ko re ksi pendapat an yang
yang tidak begitu signifikan ini, mempertahankan ekspansi fiskalnya tidak begitu tajam ini juga dapat
memberikan sinyal bahwa Pemerintah melalui pelebaran angka defisit, dari diterjemahkan sebagai pertanda
akan tetap mempertahankan ekspansi 2,15 persen terhadap Produk Domestik pemerintah masih berharap UU Tax
fiskalnya. Hal ini sejalan dengan target Bruto (PDB) menjadi 2,5 persen. Amnesty dapat diberlakukan tahun ini.
pertumbuhan ekonomi yang akan tetap Penarikan utang baru ini juga dapat Sebagai antisipasi, upaya optimalisasi
5,3 persen dalam APBN-P. menjadi pertanda bahwa Pemerintah penerimaan perpajakan melalui
Pemerintah optimis dengan tidak akan melakukan perubahan berbagai cara seperti law enforcement
mempertahankan ekspansi fiskal drastis terhadap kebijakan pembiayaan untuk meningkatkan kepatuhan
ditambah dukungan kekuatan anggaran, khususnya Penyertaan Modal pajak yang masih rendah, menggali
ekonomi domestik saat ini, masih Negara (PMN). Pasalnya, jika pelebaran potensi pajak lain dari e-commerce dan
dapat mewujudkan pertumbuhan defisit hanya Rp 21,1 triliun, pemerintah percepatan penagihan piutang pajak

36 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016