Page 38 - MAJALAH 136

LEGISLASI

Foto: arief

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asman Natawijana dalam acara Forum Legislasi.

REVISI UU BUMN: PERKUAT PENGAWASAN

alam upaya meningkatkan kalah bersaing dengan negara lain Forum Legislasi yang berlangsung di
kualitas Badan Usaha terutama di era Masyarakat Ekonomi Ruang Diskusi Media Center DPR RI,
Milik Negara (BUMN) dan Asean (MEA). April lalu.
Dmenunjang pendapatan Padahal di sisi lain BUMN itu Dalam forum tersebut, Azam
negara, DPR berencana melakukan dituntut memberikan kontribusi menuturkan bahwa baik dan buruknya
revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 kepada negara namun faktanya lebih BUMN itu bergantung pada pihak yang
tentang BUMN. Hal itu menjadi banyak unsur politisnya. Sebagai ada di dalamnya, seperti menteri,
keniscayaan, pasalnya UU BUMN catatan, hampir setiap menjelang komisaris serta pengurus lainnya.
saat ini sudah berusia 13 tahun maupun setelah pemilihan Presiden, Sehingga pengawasan yang dilakukan
sehingga diperlukan tinjauan untuk susunan komisaris maupun pimpinan DPR berada di lini kedua. “Oleh karena
memperhatikan kondisi kekinian dan BUMN mengalami perubahan. itu pengawasan baik buruknya BUMN
sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagian mereka berasal dari kalangan ada ditangan pengurus, komisaris dan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tim sukses calon presiden. Azam menteri yang mengangkatnya. Di DPR
Azam Asman Natawijana (F-Demokrat) pun mengakui tarik-menarik antara menjalankan fungsi pengawasan di lini
menilai pengelolaan BUMN harus kepentingan usaha dan kepentingan kedua,” ujarnya.
diupayakan semaksimal mungkin politik di tubuh BUMN sulit untuk Se car a mende tail, A z am
untuk kepentingan dan dimiliki negara dihindari. menegaskan bahwa tidak boleh satu
melalui penyertaan secara langsung Salah satu yang menjadi pokok deputi mengawasi puluhan BUMN, hal
yang berasal dari kekayaan negara pembicaraan adalah tugas BUMN yang itu menurutnya tidak akan membuat
yang dipisahkan, sesuai dengan amanat seharusnya dikembalikan ke tujuan fungsi pengawasan menjadi efektif.
Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003. awalnya, “Kalau misalnya ada BUMN Sehingga perlu ada evaluasi untuk
Karena saat ini komisaris dan yang ditugaskan untuk mencari profit perbaikan ke depan. “Deputi yang
pengawas BUMN banyak yang tidak ya silahkan mencari profit, jangan tugasnya mengawasi hari demi hari
profesional dan membuat perusahaan sampai ada BUMN yang memiliki harus paham pihak mana saja apa
negara merugi dan tidak kompetitif. fungsi penugasan tapi dilakukan untuk yang diawasi. Jadi tak bisa satu deputi
Azam khawatir kalau kondisi tersebut mencari untung,” Hal itu disampaikan mengawasi puluhan BUMN. Tidak
tidak berubah maka Indonesia akan Azam saat menjadi pembicara dalam cukup waktunya dan tidak efektif.

38 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016