Page 39 - MAJALAH 136

Deputi harusnya mengawasi sedikit dengan penguasa,” kata Azam “MK putuskan bahwa itu adalah aset
BUMN,”jelasnya, Menurutnya, BUMN didirikan untuk negara. Jadi sekali aset negara ya tetap
Selain itu, yang tak kalah pen- tujuan pelayanan terhadap masyarakat aset negara. Kalau mau dilepaskan ada
tingnya adalah mengenai komisaris dan tujuan bisnis. Hal ini pastinya harus caranya,” tegas Azam.
yang seharusnya ditempatkan orang- dikelola secara profesional sesuai Selain itu, peneliti LPEM UI Fithra
orang yang paham tentang tugas pokok dengan tujuannya masing-masing. Faisal mengakui pengelolaan BUMN
dan fungsinya. Azam mendorong agar Politisi Partai Demokrat ini juga sebelumnya jauh lebih baik dari
komisaris BUMN itu diisi oleh orang- membagi BUMN di Indonesia terbagi sekarang ini. Karena jauh dari kompromi
orang yang profesional, bukan hanya dalam tiga kelompok berdasarkan politik. Hal itu bisa dilihat dari sisi
seremonial. Hal itu penting untuk kondisinya, yakni BUMN sehat, BUMN aktiva dan laba yang dalam 5 tahun
memperkuat kembali fungsi BUMN. menengah, dan BUMN tidak sehat. terakhir mengalami peningkatan 14%.
“Komisaris itu bukan hanya Ia juga mengakui adanya temuan Semuanya mengalami peningkatan, ini
seremonial, komisaris itu harus diisi penyimpangan dana di BUMN melalui artinya standarnya sudah cukup baik.
oleh pihak profesional yang paham pembentukan anak-anak perusahaan Oleh karena itu, ia menjelaskan
tentang industri. Misalnya, pengelolaan oleh BUMN. “Anak perusahaan itu juga diperlukan pembedaan antara
keuangan di masing-masing BUMN itu bukan BUMN tapi menggunakan dana BUMN yang memiliki tujuan profit dan
berbeda baik itu pupuk, migas, sumber BUMN,” katanya. tujuan penugasan agar bisa dikelola
daya dan lain-lain. Antar BUMN itu Azam menegaskan, pengawasan menjadi lebih baik. “Makanya, RUU
berbeda pengelolaannya,” ujarnya. di BUMN dilakukan oleh komisaris BUMN mestinya memperhatikan
Selain itu, pasca revisi UU atau dewan pengawas, sedangkan bagaimana mengelola BUMN menjadi
No. 19 Tahun 2003, DPR nantinya lebih baik. Harus ada pembedaan
dimungkinkan melakukan pengawasan BUMN yang ditugaskan cari profit dan
terhadap anak BUMN. “Ini yang penugasan tertentu,” jelasnya.
sedang kita perbaiki. Sebab, selama Meskipun begitu, Fithra juga
ini parlemen tidak menyentuh atau menyayangkan terlalu banyak peme rik-
mengawasi sedikitpun anak perusahaan BUMN berkembang atau saan eksternal terhadap BUMN. Namun
BUMN,” kata Azam tidak, tergantung pada demikian, gambaran secara makro
Menurutnya, sebelum revisi pengelolaan BUMN sudah on the right
dilakukan, DPR tidak mempunyai pengelola dan pengawasnya. track. “Hanya sayangnya, kehadiran dan
kewenangan melakukan pengawasan Kami mengusulkan agar fungsi sosial politik BUMN itu masih
terhadap kinerja anak-anak setengah-setengah,” katanya.
perusahaan BUMN tetapi DPR hanya direksi dan komisaris Tetapi jika dilihat dari sudut yang
mampu menggapai BUMN itu sendiri. BUMN benar-benar figur le bih spesifik yang merujuk pada te-

Sedangkan, ratusan anak BUMN yang muan BPK, ada sekitar 801 te muan
mengalami penyimpangan pengelolaan profesional, bukannya dan 1.294 rekomendasi yang diberi-
dan berpotensi merugikan keuangan figur yang dekat dengan kan. Rekomendasi yang diberikan
negara, tidak bisa diawasi DPR. penguasa. berdasarkan beberapa masalah yang
“Ini modus yang kita temukan. diantaranya sistem pengendalian in-
Sebagai contoh, ada BUMN yang ternal, administrasi dan ketaatan ter-
meminjamkan tanahnya kepada anak hadap UU dan banyak terjadi mark up.
BUMN. Lalu oleh anak BUMN itu tanah Melihat besaran rekomendasi yang
dibangun properti dan lalu dijual. Ini DPR RI sebagai pengawasan lapis diberikan BPK, maka sudah seharusnya
kan modus namanya,” sambung Azam. kedua. Menanggapi hal itu, DPR BUMN dikaji ulang efektivitas dan tata
Bahkan pihaknya menemukan membentuk Panitia Kerja Aset Negara kelolanya agar sesuai dengan tujuan
ada pejabat teras kementerian tidak guna mengawasi aset-aset negara awalnya. Oleh karena itu, DPR akan
mengakui aset anak BUMN adalah milik di BUMN. “Kekayaan BUMN adalah memperkuat fungsi pengawasan dalam
negara. “Ada deputi menteri BUMN kekayaan negara melalui kekayaan revsi yang akan dilakukan di kemudian
yang mengatakan bahwa asset anak- negara yang dipisahkan, sehingga aset hari.
anak BUMN itu milik BUMN. Bukannya BUMN yang masuk ke anak perusahaan Sebagaimana diketahui, UU Nomor
milik negara,” lanjut Azam. tetap sebagai aset negara,” katanya. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini
Azam juga menegaskan agar Menurut dia, melalui Panja Aset sudah berumur 13 tahun. UU tersebut
BUMN dapat beroperasi dengan baik Negara yang meminta masukan dari berkaitan dengan UU Nomor 17
dan berkembang. Oleh karenanya berbagai pihak terkait, menemukan Tahun 2003. Sehingga UU Nomor
jajaran direksi dan komisaris harus adanya dugaan penyimpangan aset 19 Tahun 2003 ini dasar hukumnya
diisi oleh figur profesional. “BUMN negara melalui anak perusahaan BUMN. adalah UU Nomor 17 Tahun 2003.
berkembang atau tidak, tergantung Sedangkan Mahkamah Konstitusi Baru setelahnya muncul UU Nomor 1
pada pengelola dan pengawasnya. sudah memutuskan bahwa semua Tahun 2004. Jadi ada tiga 3 UU yang
Kami mengusulkan agar direksi dan asset anak BUMN merupakan kekayaan berkaitan antara satu dengan yang
komisaris BUMN benar-benar figur negara. Sehingga, pelepasannya harus lain dan ada tiga rujukan UU dalam
profesional, bukannya figur yang dekat melewati mekanisme yang berlaku. pengelolaan BUMN. „ (sc)

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 39