Page 37 - MAJALAH 136
P. 37

akselerasi dan target pertumbuhan
                                                                                   ekonomi di tahun 2016.
                                                                                      Sulitnya para pengusaha atau
                                                                                   korporasi mendapatkan pendanaan
                                                                                   dari pasar keuangan atau pasar obligasi
                                                                                   (baca: berbagi kue antara pemerintah
                                                                                   dan korporasi) adalah dampak yang
                                                                                   mungkin terjadi. Sulitnya mendapatkan
                                                                                   pendanaan akan menghambat ekspansi
                                                                                   korporasi di tahun ini, yang akhirnya
                                                                                   akan menghambat terwujudnya
                                                                                   harapan pertumbuhan ekonomi 5,3
                                                                                   persen. Ini yang dinamakan potensi
                                                                                   terjadinya crowding out effect.
                                                                                      Selain itu, penerbitan SBN tersebut
                    sumber : Kementerian Keuangan, diolah.                         juga dapat menimbulkan hambatan
               yang belum tertagih patut dilakukan   saja, anggaran pembayaran beban   yang cukup “solid” bagi agenda dan
               pemerintah.                       bunga utang pemerintah mencapai   harapan Pemerintah menurunkan
                                                 Rp 184,9 triliun atau setara 14 persen   tingkat suku bunga perbankan ke
               Menguji Kredibilitas              dari alokasi belanja Pemerintah   single digit. Tingkat suku bunga yang
               Penganggaran Pemerintah           Pusat. Dalam jangka panjang, hal   tinggi dan sulit turun tersebut pada
                                                                                   akhirnya juga akan berdampak pada
                  Data tahun 2006 – 2015, setiap   ini akan berdampak pada tertunda   capain pertumbuhan ekonomi yang
               APBN harus dikoreksi mengikuti    atau terbengkalainya program-     diharapkan.
               perkembangan ekonomi terkini,     program pembangunan dalam rangka     Untuk memitigasi risiko penerbitan
               defisit anggaran selalu melebar dan   percepatan pembangunan ekonomi dan   SBN, menunda alokasi anggaran yang
               sayangnya realisasinya selalu dibawah   peningkatan kesejahteraan masyarakat.   “semi prioritas” atau menunda sebagian
               target. Kecuali APBN-P 2015, targetnya   Selain itu, pengelolaan defisit yang   PMN dapat dilakukan oleh Pemerintah
               menurun dan realisasinya melampaui   tidak baik ini juga akan berpengaruh   dan patut dipertimbangkan. Hal ini
               target. Sedangkan di sisi pembiayaan,   pada “sulitnya” keuangan negara kita   bertujuan agar tidak perlu  menarik
               realisasinya selalu jauh lebih besar dari   terlepas dari jeratan utang. Oleh karena   utang baru.
               realisasi defisitnya.             itu, angka-angka pendapatan negara,   Kalaupun terpaksa menarik utang
                  Fakta lainnya, setiap defisit melebar   belanja negara dan defisit yang akan   baru melalui SBN, langkah tersebut
               selalu diikuti peningkatan pembiayaan   disodorkan dalam dokumen RUU   harus dibarengi dengan paket kebijakan
               yang bersumber dari utang, yakni Surat   APBN-P 2016 harus diuji kredibilitas   yang lebih memberikan relaksasi
               Berharga Negara (SBN) dan pinjaman   dan kepresisian perhitungan serta   kepada dunia usaha, termasuk industri
               luar negeri, dengan rata-rata realisasi   ekspektasinya.            perbankan. Selain itu, memperkuat
               pertahunnya mencapai 94,2 persen                                    koordinasi dan kerjasama dengan
               untuk SBN, dan 88,83 persen untuk   Potensi “Kontraproduktif”       Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
               Pinjaman Luar Negeri (PLN) selama 10   Pelebaran Defisit            Keuangan sangat diperlukan agar
               tahun terakhir.                      Penarikan utang baru untuk     mampu memitigasi resiko  crowding
                  Kondisi ini mencerminkan       membiayai tambahan def isit       out effect.
               kekurangpresisian Pemerintah      dalam APBN-P 2016, sepertinya
                                                                                                          Ditulis oleh:
               dalam setiap melakukan  adjustment   diperoleh melalui penerbitan SBN.        Robby Alexander Sirait, M.E
               APBN-P. Selain itu, ketidakpresisian   Selain memperbesar beban utang,    (Analis APBN Ahli Pertama di Pusat
               ini berdampak tidak baik bagi     pelebaran defisit ini akan “berpotensi”   Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI)
               keuangan negara dan perekonomian   memberikan dampak negatif bagi
               Indonesia di masa yang akan datang.
               Kelebihan pembiayaan yang didominasi
               bersumber dari utang SBN dan PLN,
               akibat realisasi defisit yang dibawah
               target berimplikasi pada jumlah utang
               yang bertambah dan mengindikasikan
               “ketidakefektifan” penarikan utang
               yang sudah dilakukan.
                  Jika terus terjadi, maka akan
               berdampak pada beban utang, baik
               cicilan dan bunga, yang semakin
               besar dalam APBN tahun-tahun
               berikutnya. Dalam APBN tahun ini
                                                    sumber : Kementerian Keuangan, diolah.


                                                                              PARLEMENTARIA z  EDISI 136 TH. XLVI - 2016  l  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42