Page 37 - MAJALAH 130
P. 37

perekonomian negara. Dampak       (misprocurement) dan kecurangan   petunjuk pelaksanaan yang kurang
            mem  besarnya  commitment fee  dan   berupa kolusi  (collusive), penipuan   jelas, kesalahan dalam menafsirkan
            beban utang akibat selisih kurs akan   (fraudulent), dan korupsi (corruption)   dan menerapkan pedoman terhadap
            berdampak kepada kemampuan fiskal   yang berdampak pada pengadaan yang   pelaksanaan  proyek akibat  kurang
            untuk membiayai program/kegiatan   tidak sesuai dengan standar pengguna   memadainya pemahaman pelaksana
            pelayanan publik terutama untuk sektor   jasa.                      proyek mengenai proses dan prosedur
            pendidikan, kesehatan, listrik, gas, air   Ketiga, permasalahan pada tahap   pelaksanaan proyek dan keterlambatan
            bersih, pertahanan dan pembangunan   pelaksanaan konstruksi. Permasalahan   sosialisasi petunjuk teknis dan petunjuk
            atau pengeluaran untuk sektor­sektor   yang sering muncul adalah keter­  pelaksanaan proyek.
            strategis akan semakin kecil dan   lambatan di dalam pelaksanaan proyek   Terakhir, adanya konflik sosial di
            terpaksa dikurangi.               yang disebabkan oleh kurang matangnya   daerah yang menghambat pelaksanaan
               Lindung nilai (hedging) yang saat   perencanaan proyek, keterlambatan   proyek, hal untuk proyek­proyek
            ini telah dilakukan pemerintah untuk   dalam pekerjaan fisik, lambatnya proses   pinjaman luar negeri di daerah­daerah
            mengurangi kerugian selisih kurs,   pembebasan lahan (antara lain karena   tertentu di Indonesia.
            me rupakan salah satu cara untuk   kurangnya alokasi dana pembebasan   Penarikan pinjaman proyek lu­
            me ngurangi dampak kerugian di    tanah), keterlambatan di dalam proses   ar negeri bisa saja menjadi solusi
            masa yang akan datang. Akan tetapi,   perekrutan tenaga kerja, serta pema­  yang ampuh  mengatasi  minimnya
            perencanaan yang lebih matang dengan   haman yang kurang terhadap petun­  sumber pembiayaan pembangunan
            memperhatikan secara detail visibilitas   juk pelaksanaan dan petunjuk teknis   infrastruktur. Namun di sisi lain, pe­
            proyek­proyek yang akan didanai meru­  proyek.                      na rikan pinjaman luar negeri juga
            pakan cara yang paling ampuh untuk   Keempat,  terkait dengan pihak   bisa menjadi potensi masalah yang
            menghindari resiko dampak kerugian
            dimasa yang akan datang.

            HARUS JADI PERTIMBANGAN
               Ada berbagai permasalahan dalam
            pelaksanaan  proyek  pinjaman  luar
            negeri yang selama ini masih sering
            kali terjadi. Permasalahan­permasala­
            han ini, dikhawatirkan akan berdampak
            pada keberhasilan atau kelancaran
            pelaksanaan proyek dan sekaligus juga
            menentukan tingkat penyerapan dana
            pinjaman luar negeri.             pemberi pinjaman luar negeri.     menimbulkan kerugian bagi keuangan
               Pertama, permasalahan pada tahap   Permasalahan yang sering muncul   dan perekonomian negara, maka
            persiapan pengadaan. Permasalahan   adalah adanya pembatalan beberapa   permasalahan ini terlebih dahulu harus
            yang timbul antara lain disebabkan   komponen proyek, adanya keputusan   diselesaikan pemerintah.
            oleh keterlambatan dalam penyelesaian   penghentian proyek sementara dari   Menyelesaikan daftar permasala­
            pekerjaan Detail Engineering Design   pihak pemberi pinjaman, adanya ke­  han yang selama ini terjadi, dan pe­
            (DED) atau adanya perubahan di dalam   harusan melibatkan masyarakat (atau   rencanaan pinjaman proyek yang lebih
            desain proyek, Project Management Unit   orang dalam jumlah tertentu) di dalam   matang harus dilakukan pemerintah,
            (PMU) belum terbentuk, keterlambatan   pelaksanaan proyek, persyaratan­per­  agar pinjaman proyek luar negeri dapat
            penerbitan dokumen anggaran berupa   syaratan proyek lainnya yang terlalu   memberikan manfaat yang optimal bagi
            Daftar Isian Proyek (DIP), sedangkan   ketat seperti harus ada dana pendam­  perbaikan kualitas infrastruktur Indo­
            pinjaman sudah ditandatangani dan   ping, analisis dampak lingkungan, dan   nesia, aksele rasi pembangunan ekono­
            sudah  efektif sehingga  pelaksanaan   harus adanya undang­undang tertentu,   mi Indonesia dan lebih lagi memberikan
            pengadaan menjadi tertunda yang   pedoman pengadaan yang berbeda dari   manfaat bagi tingkat kesejahteraan ma­
            akhirnya menyebabkan keterlambatan   setiap donor dan lamanya persetujuan   syarakat.
            pelaksanaan konstruksi.           yang dikeluarkan oleh kreditor setelah   DITULIS OLEH: MARTHA CAROLINA DAN ROBBY
               Kedua,  pada proses pengadaan   semua persyaratan terpenuhi.     ALEXANDER SIRAIT (TIM SUB BAGIAN ANALISA
            barang dan jasa sering terjadi beberapa   Kelima,  terkait dengan badan   BELANJA NEGARA)
            masalah, diantaranya keterlambatan   pelaksana proyek (Executing Agency).   DISUNTING OLEH: SF (PARLEMENTARIA) FOTO:
            dalam proses pelaksanaan pengadaan,   Permasalahan yang sering muncul   DENUS, IST/PARLE/IW
            kesalahan dalam proses pengadaan   adalah pembuatan petunjuk teknis dan



                                                                                          EDISI 130 TH. XLV, 2015  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42