Page 34 - MAJALAH 130

anggaran

PINJAMAN PROYEK UNTUK

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

ANTARA SOLUSI DAN

POTENSI MASALAH

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas
menjadi salah satu syarat utama untuk mendongkrak
akselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,
sekaligus untuk meningkatkan daya saing nasional. Namun,
jika melihat realita kondisi infrastruktur Indonesia hingga saat
ini, bisa dikatakan ketersediaan infrastruktur Indonesia masih
jauh dari yang diharapkan.

ibandingkan dengan negara pembangunan infrastruktur, sehingga
lain, infrastruktur Indonesia menjadi persoalan pelik yang harus
masih tertinggal dengan diselesaikan pemerintah.
Dbeberapa negara di kawasan Pembiayaan yang bersumber dari
ASEAN. Berdasarkan data The Global pinjaman luar negeri bisa jadi salah satu
Competitiveness Report 2014­2015, solusi alternatif. Akan tetapi ada bebe­
indeks atau pilar daya saing infrastruktur rapa persoalan yang harus diperhatikan
Indonesia berada pada peringkat ke 56. dan diantisipasi oleh pemerintah, agar
Sementara, Singapura berada di urutan pinjaman luar negeri memberikan man­
2, ke 25 adalah Malaysia, dan Thailand faat yang optimal bagi perekonomian
bertengger di posisi 48. Sehingga, nasional. ini sudah dilakukan pemerintah sejak
menjadi wajar, jika daya saing Tanah Air setahun yang lalu. Peningkatan ini seja­
masih tertinggal dibandingkan lan dengan tema rencana kerja
negara­negara tetangga. KOMPOSISI BELANJA INFRASTRUKTUR pemerintah (RKP) tahun 2016,
Mengingat begitu pentingnya DALAM RAPBN 2016 (TRILIUN RUPIAH) yaitu “Mempercepat Pemba­
ketersediaan infrastrukur, Pembiayaan ngunan Infrastruktur untuk
maka upaya pemerintah untuk Anggaran Rp50.30 Memperkuat Fondasi Pemba­
menyediakan infrastruktur yang ngunan yang Berkualitas”.
memadai dan berkualitas, baik Sasaran pembang unan
jalan, pelabuhan, transportasi, infrastruktur dalam APBN
listrik dan lain sebagaiya, tahun 2016 diantaranya diarah­
harus menjadi prioritas di kan untuk bidang energi, bidang
tahun­tahun yang mendatang. kedaulatan pangan, dan bidang
Dalam kurun waktu satu tahun perumahan, air minum, dan
terakhir, upaya pemerintah Transfer ke Daerah dan Belanja Pemerintah sanitasi. Untuk bidang energi,
menjadikan pembangunan Dana Desa, Rp79.40 Pusat, Rp 183.80 antara lain diarahkan untuk pe­
infrastruktur sebagai prioritas Sumber: NK RAPBN 2016 nyediaan kapasitas pembangkit
sudah mulai terlihat, dalam APBN­P 2015 PENYERAPAN ANGGARAN MASIH sebesar 61,5 gigawatt sehingga mampu
dan APBN 2016. RENDAH meningkatkan rasio elektrifikasi.
Akan tetapi permasalahan serapan Belanja infrastruktur dalam APBN Untuk bidang kedaulatan pangan,
yang rendah menjadi penghambat dalam 2016 dialokasikan sebesar Rp 313,5 diarahkan untuk pengembangan ja­
implementasinya. Selain itu, kemampuan triliun, atau meningkat sebanyak ringan irigasi seluas 500.000 ha.
anggaran atau kapasitas fiskal yang 8 persen dibandingk an t a hun Sementara untuk bidang perumahan,
masih rendah, tidak berbanding sebelumnya. Peningkatan alokasi belanja air minum, dan sanitasi, pembangunan
lurus dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang cukup signifikan infrastruktur yang antara lain diarah­

34 EDISI 130 TH. XLV, 2015