Page 30 - MAJALAH 130
P. 30
Pengawasan
DANA DESA,
JANGAN SAMPAI
SALAH KELOLA
Ada 74.000 desa di negeri ini. Bayangkan seperti apa
pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia, jika semua desa
tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Itulah
amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau
sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagi
desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya
sendiri. Karena memang masyarakat desalah yang lebih tahu
apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.
emerintah setelah mendapat Waduh jangan sampai itu terjadi.
persetujuan DPR selanjutnya “Kita sebagai wakil rakyat harus
mengucurkan anggaran yang menjalankan perannya mengawasi dan
Ppada saatnya akan mencapai melakukan evaluasi, sehingga jangan
Rp1,5 miliar untuk setiap desa. Nah, itu sampai salah dalam tata kelola keuangan
kalau dilihat dari kacamata positif. Pesan desa itu,” kata anggota Komisi II DPR Su
bijak mengatakan setiap pihak harus kiman kepada Parle dalam kesempatan
siap pada kemungkinan terburuk. Apa wawancara di Jakarta beberapa waktu
jadinya ketika mekanisme pengawasan lalu. Itulah sebabnya komisi yang mem
tidak berjalan, lalu dana bidangi masalah dalam negeri ini dari
yang dikucurkan awal sudah mewantiwanti agar dana
di puluhan ribu desa ini betulbetul tepat sasaran,
desa itu jadi sesuai dengan rencana, program,
bancakan, ti dan sesuai dengan keinginan ma
kus koruptor syarakat di mana desa itu berada.
baru yang Wakil rakyat dari daerah pe
mendadak milihan Kalimantan Barat ini
muncul di menegaskan terkait pelaksanaan
de sa. program dana desa ini, DPR akan
melakukan evaluasi melalui
fungsi pengawasan terhadap
pemerintah. DPR akan me
lihat data yang diberikan
Kementerian Keuangan,
Kementerian PDT dan
Kementerian Dalam
Negeri. Ia juga
meminta aparat
desa, jangan
keluar dari
p e do
m a n
30 EDISI 130 TH. XLV, 2015