Page 30 - MAJALAH 130
P. 30

Pengawasan



         DANA DESA,


         JANGAN SAMPAI


         SALAH KELOLA



          Ada 74.000 desa di negeri ini. Bayangkan seperti apa
          pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia, jika semua desa
          tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Itulah
          amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau
          sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagi
          desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya
          sendiri. Karena memang masyarakat desalah yang lebih tahu
          apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.


                emerintah setelah mendapat   Waduh jangan sampai itu terjadi.
                persetujuan DPR selanjutnya   “Kita sebagai wakil rakyat harus
                mengucurkan anggaran yang   menjalankan perannya mengawasi dan
          Ppada saatnya akan mencapai      melakukan evaluasi, sehingga jangan
          Rp1,5 miliar untuk setiap desa. Nah, itu   sampai salah dalam tata kelola keuangan
          kalau dilihat dari kacamata positif. Pesan   desa itu,” kata anggota Komisi II DPR Su­
          bijak mengatakan setiap pihak harus   kiman kepada Parle dalam kesempatan
          siap pada kemungkinan terburuk. Apa   wawancara di Jakarta beberapa waktu
          jadinya ketika mekanisme pengawasan   lalu. Itulah sebabnya komisi yang mem­
          tidak berjalan, lalu dana        bidangi masalah dalam negeri ini dari
          yang dikucurkan                  awal sudah mewanti­wanti agar dana
          di puluhan ribu                    desa ini betul­betul tepat sasaran,
          desa itu jadi                       sesuai dengan rencana, program,
          bancakan, ti­                        dan sesuai dengan keinginan ma­
          kus koruptor                          syarakat di mana desa itu berada.
          baru yang                               Wakil rakyat dari daerah pe­
          mendadak                              milihan  Kalimantan  Barat  ini
          muncul di                            menegaskan terkait pelaksanaan
          de sa.                               program dana desa ini, DPR akan
                                                 melakukan evaluasi melalui
                                                   fungsi pengawasan terhadap
                                                     pemerintah. DPR akan me­
                                                      lihat data yang diberikan
                                                       Kementerian Keuangan,
                                                        Kementerian PDT dan
                                                          Kementerian Dalam
                                                            Negeri. Ia juga
                                                              meminta aparat
                                                                desa, jangan
                                                                  keluar dari
                                                                    p e do ­
                                                                     m a n ­







          30  EDISI 130 TH. XLV, 2015
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35