Page 28 - MAJALAH 130

Pengawasan

BELA NEGARA,

PAYUNG HUKUMNYA

MANA?

ntusias. Itu respon publik ketika dang­undangan itu artinya harus dibi­
diajak bicara tentang program carakan dengan wakil rakyat di Senayan.
bela negara yang dicanangkan Pemerintah dalam hal ini Menhan belum
Apemerintah. Respon yang sama menyampaikannya kepada Komisi I,” ujar
juga disampaikan sebagian besar ang­ politisi FDIP ini. Baginya persoalan bela
gota dewan termasuk anggota Komisi I negara ini sebenarnya harus menjadi
DPR RI Marinus Gea saat bicara dengan prioritas karena sejak awal konstitusi
Parle beberapa waktu lalu di Jakarta. Se­ sudah memberi amanat seperti tertu­
benarnya agenda seperti ini sudah lama ang dalam pasal 27 ayat 3 yang berbu­
dinanti banyak pihak. Dahulu dalam nyi; Setiap warga negara berhak dan
bentuk yang serupa tapi tak sama, per­ wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
nah terlaksana terutama sebagai syarat negara. Pengaturan lebih detil soal ini
kelulusan bagi calon Pegawai Negeri tentu perlu dipertegas dalam UU. Sejauh
Sipil. Tapi kemudian pelan­pelan me­ ini lanjut dia sudah ada UU no.3/2002
redup, katanya terkendala dana. Ketika tentang Pertahanan Negara yang meru­
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacu­ pakan revisi dari UU no.20/1982 tentang
du menyuarakannya kembali, keriuhan Ketentuan­Ketentuan Pokok Pertaha­
terjadi. nan Negara. Namun payung hukum ini
belum cukup untuk jadi landasan. Inilah
pekerjaan rumah Menteri Pertahanan
yang sudah ditunggu DPR.
Wakil rakyat dari daerah pemilih­
an Banten ini menggarisbawahi ada
yang perlu dipertegas ketika Menteri
Pertahanan dalam sejumlah kesempat­
an mengemukakan keprihatinan pada Calon PNS mengikuti diklat bela negara
kondisi anak bangsa saat ini yang mulai bangsaan menurutnya lebih efektif ka­
melupakan nilai­nilai wawasan kebang­ lau diperkenalkan sejak dini di bangku
saan. Ini terlihat pada gejala maraknya sekolah. Baginya tidak mungkin hal ini
tawuran antar kelompok masyarakat ditanamkan dalam pelatihan yang ber­
di perkampungan, siswa sekolah bah­ langsung satu bulan. Menhan menurut­
kan tukang ojek pangkalan dengan nya perlu bicara dengan kementerian
para sopir Gojek. Sehingga diperlukan terkait seperti Kemendikbud, Kemenag
penanaman nilai­nilai patriotisme, cinta serta Lemhannas untuk merancang
bangsa untuk memupuk rasa bangga kurikulum yang diperlukan. Akan tetapi
dan cinta terhadap bangsa dan negara. dalam kesempatan yang berbeda ia juga
Itu menurutnya perlu dilakukan melalui mendengar penjelasan pemerintah me­
pelatihan tentang hukum, pendidikan lalui media, program bela negara yang
Anggota Komisi I DPR RI Marinus Gea kewarganegaraan dan Pancasila, sejarah dicanangkan selama satu bulan juga
perjuangan bangsa, serta penanganan akan memberikan bekal tentang latihan
“Iya wacana bela negara ini membuat bencana. baris berbaris dan pengenalan senjata.
gaduh juga, ada suara pro dan kontra. Ini yang kemudian dikritisi oleh ang­ “Nah kalau begitu sudah seperti wajib
Bagi DPR masalah ini sebaiknya diatur gota dewan termasuk Marianus Gea. militer. Kalau memang programnya su­
dalam payung hukum aturan perun­ Kalau menyoal nilai­nilai wawasan ke­ dah seperti wajib militer kenapa kita ha­

28 EDISI 130 TH. XLV, 2015